MEDAN, (RIAUPOS.CO) – Pemerintah mulai mencairkan Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW). Pemberian bantuan itu diluncurkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati di Medan, kemarin (9/9).
Uji coba perdana kemarin dilakukan bersama Polrestabes Medan. Hal itu karena nantinya bantuan kepada PKL dan warung itu akan dibantu oleh TNI dan Polri. Tujuannya agar penyaluran bisa lebih cepat dan langsung diterima oleh masyarakat. Penyaluran bantuan oleh TNI dan Polri ini dilakukan melalui sistem aplikasi yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Airlangga menjelaskan, bantuan itu akan diberikan kepada pelaku usaha mikro senilai Rp1,2 juta. Total pagu bantuan itu mencapai Rp1,2 triliun dan akan diberikan kepada 1 juta pelaku usaha mikro.
"Selain sebagai kompensasi atas kerugian ekonomi akibat pembatasan, namun juga diharapkan menjadi sinyal untuk menggerakkan kembali ekonomi masyarakat di tingkat bawah," ujarnya di Medan, kemarin.
Bantuan itu menyasar kabupaten dan kota yang terdampak PPKM level 4. Para penerima bantuan adalah PKL dan warung yang belum mendapatkan bantuan melalui skema Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Pada kesempatan itu, Airlangga dan Sri Mulyani berdialog langsung dengan PKL dan pemilik warung penerima bantuan. Salah satunya yakni Leli Hadijah yang berusaha ayam geprek, target pasarnya adalah para pegawai kantor.
Omzetnya mengalami penurunan karena PPKM, di mana dalam satu hari pada kondisi normal bisa menjual 30 kg, namun di masa PPKM hanya mampu menjual 5 kg. "Omzetnya menurun drastis, pendapatan saya mencapai Rp100 ribu saja susah. Saya tidak berani pinjam ke bank," ujar Leli.
Usai mendapat bantuan Rp1,2 juta, Leli menyebut bantuan itu akan digunakan untuk tambahan modal usaha. Erwin, pelaku usaha PKL juga curhat persoalan yang sama. Penjual peyek kacang itu menyebut pemasukannya turun saat pemberlakuan PPKM.
"Satu bungkus dijual Rp15.000 dan biasanya laku 40 sampai 50 bungkus. Kalau dapat Rp1,2 juta akan saya gunakan untuk menambah modal berjualan peyek kacang di kompleks perumahan," jelasnya.
Kota Medan di Provinsi Sumut menjadi kota pertama yang akan menerima bantuan BTPKLW dikarenakan peran strategis Medan sebagai episentrum perekonomian di Pulau Sumatera. Pemerintah menugaskan TNI dan Polri untuk melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan tersebut langsung ke masyarakat.
"Operasi di lapangannya oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas, dan diharapkan ini menjadi bantalan bagi mereka yang terkena dampak untuk modal hidup dan modal kerja usaha mereka masing-masing," kata dia.
Sementara itu Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan pemerintah terus melakukan langkah-langkah menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. "Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, telah menyebabkan dampak di sektor kesehatan, ekonomi, hingga ketenagakerjaan," katanya dalam penganugrahan penghargaan Paritrana, kemarin.
Di antara upaya pemerintah di sektor ketenagakerjaan adalah melanjutkan kucuran bantuan subsidi upah (BSU). Bantuan ini diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi persyaratan. Tahun ini besarannya Rp500 ribu selama dua bulan. Sehingga total yang diterima tenaga kerja sebesar Rp1 juta.
"Program BSU ini ditargetkan disalurkan kepada 8,9 juta pekerja dari seluruh Indonesia," tuturnya. Ma’ruf berharap kucuran BSU dapat meringankan beban pakerja di Indonesia di tengah pandemi Covid-19.
Pada kesempatan itu Ma’ruf mengatakan pemerintah terus melakukan optimalisasi program BPJS Ketenagakerjaan. Di antaranya adalah menginstruksikan kepada kementerian, lembaga, serta kepala daerah memaksimalkan program BPJS Ketenagakerjaan. Caranya dengan meningkatkan perlindungan bagi pekerja non-ASN atau honorer. Instansi masing-masing diminta untuk menyiapkan anggaran serta regulasinya.
Selain itu optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga dimaksimalkan untuk penyelenggara pemilu, pekerja rentah, hingga pekerja BUMD seluruh Indonesia. Ketentuan ini tertuang dalam Permendagri 27/2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2022.
"Saya berharap dengan peraturan-peraturan dan kebijakan ini, kita memiliki dasar untuk semakin optimal mendorong perlindungan menyeluruh bagi para pekerja," pungkasnya.
Pada bagian lain, penyaluran bansos reguler dan BST untuk warga terdampak terus digenjot. Bahkan, hingga wilayah-wilayah pelosok seperti perbatasan Papua dan Papua Nugini seperti Kabupaten Keroom, Papua.
Kemarin (9/9), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan pemantauan langsung penyaluran bansos di sana. Dia ingin memastikan, bansos yang diberikan pemerintah pusat diterima dengan baik oleh masyarakat yang tinggal di perbatasan.
Berdasarkan hasil pantauan dan laporan, kata dia, penyaluran bansos sudah berjalan dengan baik. Bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan BST sudah disalurkan di atas 90 persen. Meski, bansos untuk dana desa masih relatif rendah, di bawah 70 persen. "Penyaluran sudah sangat bagus, hanya saya imbau kepada KPM terutama laki-laki jangan dipakai buat beli rokok," tegasnya.
Selain mengecek bansos, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut juga meninjau rumah-rumah warga di beberapa distrik yang ada di Kabupaten Keroom. Menurutnya, banyak rumah yang bangunannya tidak layak huni. Karenanya, ia bakal Kementerian PUPR, Kemensos, dan pemerintah daerah untuk bisa membantu membenahi rumah-rumah warga tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kabupaten Keroom Piter Gusbager mengungkapkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan wilayah sejalan dengan visi misi Bupati-Wakil Bupati Keroom yang sedang berjalan. Ia menjamin tidak ada pemerataan pembangunan yang hanya terfokus melayani di wilayah atau distrik tertentu. Misalnya, telah dilakukan penyebaran 49 BTS Bakti Kominfo secara merata di seluruh daerah Keroom sehingga diharapkan taka da lagi blankspot pada 2022.
"Yang diperlukan saat ini adalah dukungan dari masyarakat, partisipasi aktif terhadap program pemerintah. Termasuk percepatan vaksinasi yang saat ini baru 31 persen," tandasnya.
Terpisah, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan pihaknya terus menjaga kecepatan dalam pembaruan data masyarakat miskin. Yakni, dalam sebulan sekali. Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah menyatukan gerak dan sinergi dengan Kemensos.
"Saya menerbitkan SK (surat keputusan pengesahan data kemiskinan, red) setiap bulan. Jadi kalau dari daerah bisa mengimbangi akan sangat bermanfaat bagi penerima bantuan," ujarnya.
Menurutnya, sesuai dengan undang-undang, pembaruan data kemiskinan merupakan tugas pemerintah daerah. Termasuk soal verifikasi dan validasi data. Artinya, Kemensos tidak melakukan pendataan langsung. Namun, menetapkan data yang proses pemutakhiran datanya dilakukan oleh daerah. "Masalahnya, masih ada pemerintah kabupaten/kota yang kurang atau bahkan tidak aktif melaksanakan pemutakhiran," keluhnya.
Ia meminta pemda untuk aktif mengawal data kemiskinan di wilayahnya. Mengingat, data kemiskinan sangat dinamis. Mulai dari warga yang pindah, meninggal dunia, atau bahkan yang mungkin sudah meningkat ekonominya sehingga tidak layak lagi menerima.
Dia pun mengakui banyak mendapat laporan soal penyaluran bansos yang kurang tepat, terkendala hingga tidak tersalurkan. Menurutnya, hal secamam ini perlu pengawasan ketat dari pemda. Terlebih, untuk verifikasi dan validasi data warga miskinnya.
"Saya juga juga menjumpai ada penerima bantuan yang rumahnya saja lebih besar dari rumah dinas saya," katanya. Merespon hal tersebut, pihaknya pun gerak cepat dengan langsung berkoordinasi dengan pemda untuk segera meninjau kembali data masyarakat miskin di wilayahnya.(dee/wan/mia/jpg)
