JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Hari Pers Nasional (HPN) tahun ini digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara, kemarin (9/2). Acara tersebut dihelat secara hybrid. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo yang hadir secara daring menyatakan bahwa media arus utama harus mampu beradaptasi di tengah berbagai tekanan.
Jokowi dalam sambutannya menekankan media arus utama harus secepatnya bertransformasi dan memiliki banyak inovasi. Hal ini karena munculnya sumber-sumber informasi alternatif dan lahirnya tren informasi yang semata-mata mengejar jumlah klik atau views. Yang tak jarang mengejar viral dan menyebabkan perpecahan.
"Pers Indonesia harus mampu memperbaiki kelemahan sambil melanjutkan agenda-agenda besar bangsa," ujarnya.
Dia meminta media arus utama bisa membanjiri dengan berita-berita yang mencerdaskan dan berkualitas. Kepercayaan dan integritas dijadikan sebagai modal bagi media arus utama untuk merebut peluang.
"Mempercepat transformasi digital untuk menghasilkan karya-karya jurnalistik berkualitas, lebih cepat dan tetap akurat," tutur Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyebutkan bahwa ekosistem industri pers harus terus ditata. Hal ini demi kedaulatan informasi. Di samping itu, Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk teknologi digital global. Menurutnya, platform-platform teknologi inovatif yang membantu dan memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang berkualitas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan harus terus dikembangkan.
Pemerintah sendiri, menurut Jokowi, saat ini terus bekerja keras melakukan transformasi struktural guna menghadapi era yang penuh kompetisi. Transformasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan kesempatan kerja yang luas. Dalam melakukan transformasi tersebut, Presiden pun meminta dukungan para insan pers Indonesia. "Pers Indonesia adalah lokomotif kemajuan bangsa," ungkapnya.
Jokowi menjelaskan bahwa dalam mengerjakan kerja besar transformasi bangsa, pemerintah masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu, pemerintah sangat terbuka terhadap masukan dari para insan pers.
"Mengingatkan jika ada yang kurang, yang perlu diperbaiki, mendorong yang masih lamban dan juga mengapresiasi yang sudah berjalan baik," ucapnya.
Jokowi juga mengingatkan bahwa pers mempunyai tugas besar selama Indonesia memegang keketuaan Group of Twenty (G20) tahun 2022. Sejumlah agenda penting akan berlangsung dan pers diharapkan mampu menyukseskan kegiatan tersebut dengan memberikan informasi yang positif.
Ketua PWI Pusat Atal S Depari menuturkan Indonesia merupakan tambang emas untuk kekuatan digital global. Sehingga diperebutakan.
"Jangan sampai kita hanya besar sebagai pasar teknologi informasi asing," ujarnya.
Menurutnya harus dibangun kemandirian kedaulatan digital. Ini harus ada regulasi yang berupa publisher right atau regulasi hak cipta jurnalistik. Drafnya sudah diserahkan kepada kementerian terkait.
"Mohon Pak Presiden memerintahkan kementerian terkait untuk segera mengesahkan," imbuhnya.
Terkait hal ini, Jokowi menawarkan publisher right bisa berupa undang-undang baru, revisi undang-undang yang sudah ada, atau menerbitkan peraturan pemerintah. Selain itu, komunitas pers nasional menurutnya harus mengendalikan jurnalisme clickbait. Ini terjadi pada media masa online. "Pers harus perbaiki kualitas pemberitaannya," ucapnya.(lyn/mia/jpg)
