Jumat, 20 September 2024

Pemerintahan Berbasis Elektronik Dibahas Intens

DUMAI (RIAUPOS.CO) – Menjaring saran dan masukan dalam menentukan arah pembangunan Provinsi Riau ke depannya, Pemerintah Provinsi Riau menggelar Laporan Sosialisasi Focus Group Discussion (FGD) Grand Design Riau Digital (GDRD) di Kota Dumai awal pekan kemarin.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Riau tersebut dilakukan dengan tujuan untuk untuk menjadi masterplan rujukan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang ada di Provinsi Riau.

Sekdako Dumai, H Indra Gunawan SIP MSi dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan ini dan ke depannya akan ditindak lanjuti sehingga dapat mengimplementasikannya untuk Kota Dumai. "Kiranya OPD yang hadir dapat memberikan masukan dan saran, karena ini sudah memasuki tahap akhir. Kami berterima kasih kepada Yayasan Politeknik Chevron Riau, karena kegiatan ini dapat memberikan penyempurnaan kepada program yang telah direncanakan untuk pemerintahan berbasis elektronik," ucapnya.

Baca Juga:  Musim Kemarau, Waspadai Penyakit ISPA

Pada sesi tanya jawab Kepala Dinas Kominfotik Dumai, H Khairil Adli dalam laporannya menyampaikan bahwa masih banyaknya data yang belum terintegrasi serta data yang diberikan oleh Dinas yang ada masih belum lengkap.

- Advertisement -

"Kami lihat masih banyaknya data yang belum terintegrasi sehingga sistem yang akan direncanakan mendapatkan kendala mengenai hal itu, tapi kami sudah merencanakan masterplan ini pada tahun 2022, SPBE ini juga dibutuhkan bandwitch yang besar, terkait blank spot atau tidak adanya ketersediaan jaringan internet, kami Kominfo Dumai juga membutuhkan bantuan dukungan dari Kominfotik Provinsi Riau dan itu masih menjadi PR kita bersama untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat," sebutnya.

Baca Juga:  Senat Politeknik Caltex Riau Kukuhkan 670 Mahasiswa Baru 2020

Berdasarkan materi yang disampaikan oleh narasumber, Rusiana MKom dari Tim Teknis Yayasan Politeknik Chevron Riau menyebutkan, bahwa untuk menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik dibutuhkan sumber daya manusia yang mendukung serta dibutuhkan infrastruktur jaringan yang memadai.

- Advertisement -

"Infrastruktur jaringan yang memadai dibutuhkan juga sumber daya manusia yang memadai juga. Isu konektifitas juga merupakan hal penting, di mana daerah yang belum terjangkau layanan jaringan internet dapat ditingkatkan melalui program yang telah direncanakan," jelasnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut yaitu, Kabid Aplikasi Informatika Diskominfotik Provinsi Riau, Kabid Infrastruktur Aplikasi Diskominfotik Provinsi Riau, Kepala Dinas Kominfo Dumai, Perwakilan Kepala OPD, dan Tim Yayasan Politeknik Chevron Riau.(mx12/rpg)

Laporan RPG, Dumai

 

 

DUMAI (RIAUPOS.CO) – Menjaring saran dan masukan dalam menentukan arah pembangunan Provinsi Riau ke depannya, Pemerintah Provinsi Riau menggelar Laporan Sosialisasi Focus Group Discussion (FGD) Grand Design Riau Digital (GDRD) di Kota Dumai awal pekan kemarin.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Riau tersebut dilakukan dengan tujuan untuk untuk menjadi masterplan rujukan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang ada di Provinsi Riau.

Sekdako Dumai, H Indra Gunawan SIP MSi dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan ini dan ke depannya akan ditindak lanjuti sehingga dapat mengimplementasikannya untuk Kota Dumai. "Kiranya OPD yang hadir dapat memberikan masukan dan saran, karena ini sudah memasuki tahap akhir. Kami berterima kasih kepada Yayasan Politeknik Chevron Riau, karena kegiatan ini dapat memberikan penyempurnaan kepada program yang telah direncanakan untuk pemerintahan berbasis elektronik," ucapnya.

Baca Juga:  Sepanjang 2019, Kasus Tindak Pidana Korupsi Meningkat 32 Persen

Pada sesi tanya jawab Kepala Dinas Kominfotik Dumai, H Khairil Adli dalam laporannya menyampaikan bahwa masih banyaknya data yang belum terintegrasi serta data yang diberikan oleh Dinas yang ada masih belum lengkap.

"Kami lihat masih banyaknya data yang belum terintegrasi sehingga sistem yang akan direncanakan mendapatkan kendala mengenai hal itu, tapi kami sudah merencanakan masterplan ini pada tahun 2022, SPBE ini juga dibutuhkan bandwitch yang besar, terkait blank spot atau tidak adanya ketersediaan jaringan internet, kami Kominfo Dumai juga membutuhkan bantuan dukungan dari Kominfotik Provinsi Riau dan itu masih menjadi PR kita bersama untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat," sebutnya.

Baca Juga:  Jadi Tersangka, Edy Mulyadi Langsung Ditahan

Berdasarkan materi yang disampaikan oleh narasumber, Rusiana MKom dari Tim Teknis Yayasan Politeknik Chevron Riau menyebutkan, bahwa untuk menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik dibutuhkan sumber daya manusia yang mendukung serta dibutuhkan infrastruktur jaringan yang memadai.

"Infrastruktur jaringan yang memadai dibutuhkan juga sumber daya manusia yang memadai juga. Isu konektifitas juga merupakan hal penting, di mana daerah yang belum terjangkau layanan jaringan internet dapat ditingkatkan melalui program yang telah direncanakan," jelasnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut yaitu, Kabid Aplikasi Informatika Diskominfotik Provinsi Riau, Kabid Infrastruktur Aplikasi Diskominfotik Provinsi Riau, Kepala Dinas Kominfo Dumai, Perwakilan Kepala OPD, dan Tim Yayasan Politeknik Chevron Riau.(mx12/rpg)

Laporan RPG, Dumai

 

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

Terbaru

spot_img

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari