Jumat, 20 September 2024

Achmad Desak Pemerintah Serius Mengatasi Kelangkaan Minyak Goreng

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kelangkaan minyak goreng di tingkat pedagang masih terjadi di berbagai daerah, sehingga mengakibatkan harganya sangat tinggi.

Hal ini tentu membebani rumah tangga hingga pelaku usaha, terutama di sektor mikro. Terlebih, kenaikan ini tidak sebanding dengan penghasilan mereka. Apalagi mereka yang baru bangkit dari hantaman Pandemi Covid-19.

Padahal pemerintah mengeluarkan aturan terkait harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan HET Minyak Goreng Sawit yang berlaku mulai 1 Februari 2022 lalu. Namun aturan itu diangap belum memberikan efek pada masyarakat. 

Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI, dari daerah pemilihan (dapil) Riau I, Achmad mendesak pemerintah untuk serius menangani persoalan tersebut. Jangan hanya mengeluarkan aturan saja tetapi tidak disertai dengan tindakannya.

- Advertisement -
Baca Juga:  Ingin Dapat Keturunan, tapi Sudah Divonis Mandul? Ikuti Seminar Gratis Ini

"Masyarakat sudah menjerit di bawah. Karena minyak goreng adalah kebutuhan pokok rumah tangga dan juga sangat dibutuhkan bagi mereka yang bergerak di sektor UMKM," kata Achmad kepada wartawan, Selasa (7/2/2022).

Politisi Demokrat ini mengaku, saat dirinya turun ke dapilnya, dia acap kali ditanya oleh masyarakat kenapa harga minyak bisa mahal dan langka, padahal Riau sendiri merupakan salah satu daerah penghasil CPO terbesar di Indonesia

- Advertisement -

"Saat kunjungan dapil, saya dicecar oleh masyarakat. Kita penghasil kelapa sawit, namun minyak goreng langka. Mereka membandingkan Riau penghasil Migas, tapi BBM mahal dan langka juga, mereka jengah dengan keadaan seperti itu," jelas Bupati Rokan Hulu dua periode itu.

Baca Juga:  Moskow Berahrap Prancis Perlakukan Russia Today dengan Baik

Anggota Komisi VII itu ia kembali menegaskan agar pemerintah tidak setengah hati memberikan solusi yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ia juga meminta agar satuan tugas (Satgas) Pangan bergerak ke akar rumput untuk memberantas jika ada oknum-oknum kartel nakal.

"Pemerintah harus serius. Jangan setengah hati gitu. Jangan menunggu masyarakat susah dan menjerit dulu. Pemerintah punya kok seluruh sumber daya buat itu. Kenapa gak dimaksimalkan," pungkasnya. 
 

Laporan: Yusnir (Jakarta)

Editor: E Sulaiman

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kelangkaan minyak goreng di tingkat pedagang masih terjadi di berbagai daerah, sehingga mengakibatkan harganya sangat tinggi.

Hal ini tentu membebani rumah tangga hingga pelaku usaha, terutama di sektor mikro. Terlebih, kenaikan ini tidak sebanding dengan penghasilan mereka. Apalagi mereka yang baru bangkit dari hantaman Pandemi Covid-19.

Padahal pemerintah mengeluarkan aturan terkait harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan HET Minyak Goreng Sawit yang berlaku mulai 1 Februari 2022 lalu. Namun aturan itu diangap belum memberikan efek pada masyarakat. 

Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI, dari daerah pemilihan (dapil) Riau I, Achmad mendesak pemerintah untuk serius menangani persoalan tersebut. Jangan hanya mengeluarkan aturan saja tetapi tidak disertai dengan tindakannya.

Baca Juga:  Lagi, Satu Pasien Meninggal Dunia saat Pengawasan Virus Corona

"Masyarakat sudah menjerit di bawah. Karena minyak goreng adalah kebutuhan pokok rumah tangga dan juga sangat dibutuhkan bagi mereka yang bergerak di sektor UMKM," kata Achmad kepada wartawan, Selasa (7/2/2022).

Politisi Demokrat ini mengaku, saat dirinya turun ke dapilnya, dia acap kali ditanya oleh masyarakat kenapa harga minyak bisa mahal dan langka, padahal Riau sendiri merupakan salah satu daerah penghasil CPO terbesar di Indonesia

"Saat kunjungan dapil, saya dicecar oleh masyarakat. Kita penghasil kelapa sawit, namun minyak goreng langka. Mereka membandingkan Riau penghasil Migas, tapi BBM mahal dan langka juga, mereka jengah dengan keadaan seperti itu," jelas Bupati Rokan Hulu dua periode itu.

Baca Juga:  Desak Jaksa Agung Umumkan Hasil Penggeledahan

Anggota Komisi VII itu ia kembali menegaskan agar pemerintah tidak setengah hati memberikan solusi yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ia juga meminta agar satuan tugas (Satgas) Pangan bergerak ke akar rumput untuk memberantas jika ada oknum-oknum kartel nakal.

"Pemerintah harus serius. Jangan setengah hati gitu. Jangan menunggu masyarakat susah dan menjerit dulu. Pemerintah punya kok seluruh sumber daya buat itu. Kenapa gak dimaksimalkan," pungkasnya. 
 

Laporan: Yusnir (Jakarta)

Editor: E Sulaiman

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

Terbaru

spot_img

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari