PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera III melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau menyelenggarakan Rapat Evaluasi Kinerja Fasilitator Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Pekanbaru awal Agustus kemarin. Tertib administrasi tanpa pungli menjadi penekanan yang disampaikan Kepala Balai Zubaidi ST MT daam pertemuan tersebut.

Rapat evaluasi kinerja fasilitator ini ditujukan untuk menyamakan pemahaman para pelaksana program BSPS terkait pokok uraian penyebab masalah, akar masalah, disertai penyepakatan solusi terhadap kendala-kendala penyaluran program BSPS untuk Tahun Anggaran 2020. 

“Melalui evaluasi kinerja ini, diharapkan fasilitator dapat mengambil langkah-langkah dalam mengantisipasi setiap permasalahan yang ada dan mungkin terjadi di lokasi pendampingan BSPS khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini,” ujar Kepala Balai P2P Sumatera III Zubaidi.

Sebagai pemberi arahan, Zubaidi meneruskan arahan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR terkait pelaksanaan kegiatan BSPS di Provinsi Riau di mana masyarakat harus berperan sebagai pelaku utama dalam program BSPS. 

“Barang bangunan harus legal menurut ketentuan yang berlaku dan yang paling penting adalah tertib dalam administrasi dan tidak ada pungli dalam hal apapun yang merugikan penerima bantuan,” tegasnya.

Acara dibuka langsung Kabalai P2P Sumatera III Zubaidi, ST MT, dihadiri Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau Aldino Herupriawan, ST, MT, PPK Rumah Swadaya Edison KS, ST, MSi, Konsultan Manajemen Provinsi Riau serta tim teknis kabupaten/kota dan para koordinator fasilitator lapangan di Provinsi Riau. Kegiatan berlangsung selama dua hari di Ballroom Hotel New Hollywood Pekanbaru.

Tahun 2020, dijelaskannya Provinsi Riau mendapat alokasi BSPS sejumlah 2.000 unit yang tersebar di 4 kabupaten, yakni Kuantan Singingi sejumlah 310 unit (tersebar di 15 desa dari 7 kecamatan), Kepulauan Meranti sejumlah 200 unit (tersebar di 10 desa dari 5 kecamatan), Siak sejumlah 100 unit (tersebar di 5 desa dari 3 kecamatan), serta Kampar yang mendapatkan 1.390 unit (tersebar di 64 desa dari 15 kecamatan).

Saat ini, progress fisik BSPS di Provinsi Riau telah mencapai progress 95,32 persen di Kuantan Singingi, 87,35 persen di Kepulauan Meranti, 86,43 di Siak, dan 66,28 persen Kampar.

Laporan: Eka G Putra

Editor: Eko Faizin

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera III melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau menyelenggarakan Rapat Evaluasi Kinerja Fasilitator Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Pekanbaru awal Agustus kemarin. Tertib administrasi tanpa pungli menjadi penekanan yang disampaikan Kepala Balai Zubaidi ST MT daam pertemuan tersebut.

Rapat evaluasi kinerja fasilitator ini ditujukan untuk menyamakan pemahaman para pelaksana program BSPS terkait pokok uraian penyebab masalah, akar masalah, disertai penyepakatan solusi terhadap kendala-kendala penyaluran program BSPS untuk Tahun Anggaran 2020. 

“Melalui evaluasi kinerja ini, diharapkan fasilitator dapat mengambil langkah-langkah dalam mengantisipasi setiap permasalahan yang ada dan mungkin terjadi di lokasi pendampingan BSPS khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini,” ujar Kepala Balai P2P Sumatera III Zubaidi.

Sebagai pemberi arahan, Zubaidi meneruskan arahan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR terkait pelaksanaan kegiatan BSPS di Provinsi Riau di mana masyarakat harus berperan sebagai pelaku utama dalam program BSPS. 

“Barang bangunan harus legal menurut ketentuan yang berlaku dan yang paling penting adalah tertib dalam administrasi dan tidak ada pungli dalam hal apapun yang merugikan penerima bantuan,” tegasnya.

Acara dibuka langsung Kabalai P2P Sumatera III Zubaidi, ST MT, dihadiri Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau Aldino Herupriawan, ST, MT, PPK Rumah Swadaya Edison KS, ST, MSi, Konsultan Manajemen Provinsi Riau serta tim teknis kabupaten/kota dan para koordinator fasilitator lapangan di Provinsi Riau. Kegiatan berlangsung selama dua hari di Ballroom Hotel New Hollywood Pekanbaru.

Tahun 2020, dijelaskannya Provinsi Riau mendapat alokasi BSPS sejumlah 2.000 unit yang tersebar di 4 kabupaten, yakni Kuantan Singingi sejumlah 310 unit (tersebar di 15 desa dari 7 kecamatan), Kepulauan Meranti sejumlah 200 unit (tersebar di 10 desa dari 5 kecamatan), Siak sejumlah 100 unit (tersebar di 5 desa dari 3 kecamatan), serta Kampar yang mendapatkan 1.390 unit (tersebar di 64 desa dari 15 kecamatan).

Saat ini, progress fisik BSPS di Provinsi Riau telah mencapai progress 95,32 persen di Kuantan Singingi, 87,35 persen di Kepulauan Meranti, 86,43 di Siak, dan 66,28 persen Kampar.

Laporan: Eka G Putra

Editor: Eko Faizin

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera III melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau menyelenggarakan Rapat Evaluasi Kinerja Fasilitator Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Pekanbaru awal Agustus kemarin. Tertib administrasi tanpa pungli menjadi penekanan yang disampaikan Kepala Balai Zubaidi ST MT daam pertemuan tersebut.

Rapat evaluasi kinerja fasilitator ini ditujukan untuk menyamakan pemahaman para pelaksana program BSPS terkait pokok uraian penyebab masalah, akar masalah, disertai penyepakatan solusi terhadap kendala-kendala penyaluran program BSPS untuk Tahun Anggaran 2020. 

“Melalui evaluasi kinerja ini, diharapkan fasilitator dapat mengambil langkah-langkah dalam mengantisipasi setiap permasalahan yang ada dan mungkin terjadi di lokasi pendampingan BSPS khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini,” ujar Kepala Balai P2P Sumatera III Zubaidi.

Sebagai pemberi arahan, Zubaidi meneruskan arahan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR terkait pelaksanaan kegiatan BSPS di Provinsi Riau di mana masyarakat harus berperan sebagai pelaku utama dalam program BSPS. 

“Barang bangunan harus legal menurut ketentuan yang berlaku dan yang paling penting adalah tertib dalam administrasi dan tidak ada pungli dalam hal apapun yang merugikan penerima bantuan,” tegasnya.

Acara dibuka langsung Kabalai P2P Sumatera III Zubaidi, ST MT, dihadiri Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau Aldino Herupriawan, ST, MT, PPK Rumah Swadaya Edison KS, ST, MSi, Konsultan Manajemen Provinsi Riau serta tim teknis kabupaten/kota dan para koordinator fasilitator lapangan di Provinsi Riau. Kegiatan berlangsung selama dua hari di Ballroom Hotel New Hollywood Pekanbaru.

Tahun 2020, dijelaskannya Provinsi Riau mendapat alokasi BSPS sejumlah 2.000 unit yang tersebar di 4 kabupaten, yakni Kuantan Singingi sejumlah 310 unit (tersebar di 15 desa dari 7 kecamatan), Kepulauan Meranti sejumlah 200 unit (tersebar di 10 desa dari 5 kecamatan), Siak sejumlah 100 unit (tersebar di 5 desa dari 3 kecamatan), serta Kampar yang mendapatkan 1.390 unit (tersebar di 64 desa dari 15 kecamatan).

Saat ini, progress fisik BSPS di Provinsi Riau telah mencapai progress 95,32 persen di Kuantan Singingi, 87,35 persen di Kepulauan Meranti, 86,43 di Siak, dan 66,28 persen Kampar.

Laporan: Eka G Putra

Editor: Eko Faizin

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera III melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau menyelenggarakan Rapat Evaluasi Kinerja Fasilitator Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Pekanbaru awal Agustus kemarin. Tertib administrasi tanpa pungli menjadi penekanan yang disampaikan Kepala Balai Zubaidi ST MT daam pertemuan tersebut.

Rapat evaluasi kinerja fasilitator ini ditujukan untuk menyamakan pemahaman para pelaksana program BSPS terkait pokok uraian penyebab masalah, akar masalah, disertai penyepakatan solusi terhadap kendala-kendala penyaluran program BSPS untuk Tahun Anggaran 2020. 

“Melalui evaluasi kinerja ini, diharapkan fasilitator dapat mengambil langkah-langkah dalam mengantisipasi setiap permasalahan yang ada dan mungkin terjadi di lokasi pendampingan BSPS khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini,” ujar Kepala Balai P2P Sumatera III Zubaidi.

Sebagai pemberi arahan, Zubaidi meneruskan arahan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR terkait pelaksanaan kegiatan BSPS di Provinsi Riau di mana masyarakat harus berperan sebagai pelaku utama dalam program BSPS. 

“Barang bangunan harus legal menurut ketentuan yang berlaku dan yang paling penting adalah tertib dalam administrasi dan tidak ada pungli dalam hal apapun yang merugikan penerima bantuan,” tegasnya.

Acara dibuka langsung Kabalai P2P Sumatera III Zubaidi, ST MT, dihadiri Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau Aldino Herupriawan, ST, MT, PPK Rumah Swadaya Edison KS, ST, MSi, Konsultan Manajemen Provinsi Riau serta tim teknis kabupaten/kota dan para koordinator fasilitator lapangan di Provinsi Riau. Kegiatan berlangsung selama dua hari di Ballroom Hotel New Hollywood Pekanbaru.

Tahun 2020, dijelaskannya Provinsi Riau mendapat alokasi BSPS sejumlah 2.000 unit yang tersebar di 4 kabupaten, yakni Kuantan Singingi sejumlah 310 unit (tersebar di 15 desa dari 7 kecamatan), Kepulauan Meranti sejumlah 200 unit (tersebar di 10 desa dari 5 kecamatan), Siak sejumlah 100 unit (tersebar di 5 desa dari 3 kecamatan), serta Kampar yang mendapatkan 1.390 unit (tersebar di 64 desa dari 15 kecamatan).

Saat ini, progress fisik BSPS di Provinsi Riau telah mencapai progress 95,32 persen di Kuantan Singingi, 87,35 persen di Kepulauan Meranti, 86,43 di Siak, dan 66,28 persen Kampar.

Laporan: Eka G Putra

Editor: Eko Faizin