PEKANBARU (RIAUPOS.CO) โ Kondisi terkini dalam perpolitikan di Indonesia memperlihatkan masyarakat dan negara tak lagi hirarkis. Selain itu, kini tumbuh subur komunitas terberdayakan dan non-state aktor (kelompok oposisi) menguat. Sehingga mengelola komunikasi politik dalam pemerintahan menjadi tidak mudah.
Hal itu disampaikan Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Putra Indonesia (UPI) Bandung Prof Dr Karim Suryadi MSi pada kuliah umum secara daring yang diadakan Program Studi Magister Ilmu Komunikasi (MI), Universitas Riau, Jumat (6/11/2020).
Dalam kuliah umum dengan moderator Dr Muhammad Firdaus MSi itu, Prof Karim menampilkan kuliah umum bertajuk โMenyingkap Tabir Peradaban Politik: Bagaimana Komunikasi Politik Melakukannya?โ
รขโฌลDampaknya, kini mudah mendapatkan kekuasaan, namun sulit menjalankannya, dan kemudian juga mudah lepas,โ pungkasnya.
Prof Karim juga mengatakan masalah lainnya saat ini adalah maraknya kekerasan verbal di ruang publik. โHal tersebut karena penetrasi digital yang luar biasa. Demokrasi semarak, namun nisbatnya kepada kesejahteraan lemah,โ terangnya.
Menyikapi hal itu, pemerintah mesti dalam berkomunikasi.
โKetika masyarakat demo dalam menyikapi sebuah kebijakan, pemerintah melakukan konferensi pers dengan ancaman penangkapan. Itu justru seperti menyiram bensin ke dalam api,โ sambungnya.
Dalam berkomunikasi, pemerintahan harus mengoptimalkan digitalisasi pemerintahan.
โButuh adaptasi karena munculnya non-state aktor tadi. Kekuatan mikro bisa menyulitkan seperti kasus WikiLeaks. Dan masyakarat kian รขโฌลbertenagaรขโฌย bersuara dan bertindak,โ lanjutnya.
Karena di serba era digital ini, berbagai peristiwa menuntut respon cepat otoritas publik.
โPemerintah harus memperkuat e-governance hingga transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik. Libatkan warga secara efektif dalam pembuatan kebijakan,โ pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Prodi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Riau Dr Welly Wirman MSi dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan rutinitas tahunan. Karena saat ini masih Pandemi maka dilakukan secara daring.
Isu Komunikasi Politik dipilih sebagai tema kali ini karena bahwa Tahun ini merupakan tahun politik dimana pada akhir tahun 2020 akan diadakan perhelatan Pemilihan Umum Kepala Dearah Serentak dihampir 270 daerah di Indonesia, baik Pemilihan Gubernur maupun Pemilihan Bupati dan Walikota. Hal ini tentunya akan membuat tahun ini menjadi tahun politik yang sarat dengan praktik komunikasi politik, mulai dari pemasaran politik hingga lobi dan negosiasi.
Penerapan penguasaan komunikasi politik, katanya, menjadi keniscayaan dalam praktik politik modern, terlebih di tengah pasar pemilih demokrasi elektoral seperti sekarang. Komunikasi politik tak sekadar kajian teoritis dan konseptual, tapi sudah menjadi ilmu terapan dalam ranah komunikasi yang selalu dinamis.
โKomunikasi politik sebagai disiplin ilmu interdisipliner memosisikan kajian ini menjadi sangat perlu dipahami sekaligus strategis untuk dikuasai dan diimplementasikan,โ tutupnya.
Laporan: Muslim Nurdin (Pekanbaru)
Editor: Afiat Ananda
