ROHIL (RIAUPOS.CO) – Demi memaksimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor, pemerintah daerah Rokan Hilir (Rohil) melakukan terobosan lewat pengunaan program atau aplikasi yang berbasiskan online.
Langkah itu membuat pendataan lebih terarah, efisien dan cepat. Untuk menyongsong kesiapan pengunaan maupun penerapan sistem tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rohil gelar bimbingan teknis pelatihan pemutakhiran pendataan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta hal terkait lainnya di ruangan rapat Bapenda Rohil, di Bagansiapiapi, Selasa (5/10).
Kegiatan itu dihadiri langsung Kepala Bapenda Rohil Cicik M Athar serta melibatkan sejumlah pegawai di lingkungan Bapenda Rohil. "Nantinya hal tersebut akan memudahkan untuk pendataan, bisa melalui pengunaan handphone. Begitu data dikirimkan kepada kami, maka kami akan melakukan penyaringan data tersebut, siapa wajib pajaknya, jika perlu dilakukan pengecekan langsung ke lapangan, siapa yang sudah dan belum di wilayahnya masing-masing," kata Cicik.
Lewat sistem yang ada diharapkan diketahui dengan terkait potensi pajak, informasi geografis, nama, luas wilayah atau dimana titik kordinat obyek terkait PBB P2 dan sebagainya.
- Advertisement -
Untuk meningkatkan pemahaman bagi pihak terkait maka pihaknya melakukan berbagai penyebaran informasi yang diperlukan, dimana pihaknya mengandeng kerjasama dengan PT Citracom sebagai pengembang dari sistem tersebut. "Peran serta dari pihak kepenghuluan sangat diperlukan untuk menyukseskan pendataan maupun peningkatan PAD," kata Cicik. Karena sistem yang terintegrasi secara online, maka pihak kepenghuluan tentunya tidak perlu langsung datang ke kantor Bapenda Rohil untuk menyerahkan data-data berupa fisik atau hard copy lagi, karena sudah bisa dilakukan secara online.
Berdasarkan data yang diserahkan itu maka diharapkan seluruh wilayah Rohil nantinya dapat terpetakan potensi pajak yang ada, dan hal ini dilakukan secara berkelanjutan. Karena tentunya tidak bisa dituntaskan dalam waktu yang relatif singkat, ini mengingat luas wilayah, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), dan lain-lain.(adv)
ROHIL (RIAUPOS.CO) – Demi memaksimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor, pemerintah daerah Rokan Hilir (Rohil) melakukan terobosan lewat pengunaan program atau aplikasi yang berbasiskan online.
Langkah itu membuat pendataan lebih terarah, efisien dan cepat. Untuk menyongsong kesiapan pengunaan maupun penerapan sistem tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rohil gelar bimbingan teknis pelatihan pemutakhiran pendataan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta hal terkait lainnya di ruangan rapat Bapenda Rohil, di Bagansiapiapi, Selasa (5/10).
Kegiatan itu dihadiri langsung Kepala Bapenda Rohil Cicik M Athar serta melibatkan sejumlah pegawai di lingkungan Bapenda Rohil. "Nantinya hal tersebut akan memudahkan untuk pendataan, bisa melalui pengunaan handphone. Begitu data dikirimkan kepada kami, maka kami akan melakukan penyaringan data tersebut, siapa wajib pajaknya, jika perlu dilakukan pengecekan langsung ke lapangan, siapa yang sudah dan belum di wilayahnya masing-masing," kata Cicik.
Lewat sistem yang ada diharapkan diketahui dengan terkait potensi pajak, informasi geografis, nama, luas wilayah atau dimana titik kordinat obyek terkait PBB P2 dan sebagainya.
Untuk meningkatkan pemahaman bagi pihak terkait maka pihaknya melakukan berbagai penyebaran informasi yang diperlukan, dimana pihaknya mengandeng kerjasama dengan PT Citracom sebagai pengembang dari sistem tersebut. "Peran serta dari pihak kepenghuluan sangat diperlukan untuk menyukseskan pendataan maupun peningkatan PAD," kata Cicik. Karena sistem yang terintegrasi secara online, maka pihak kepenghuluan tentunya tidak perlu langsung datang ke kantor Bapenda Rohil untuk menyerahkan data-data berupa fisik atau hard copy lagi, karena sudah bisa dilakukan secara online.
Berdasarkan data yang diserahkan itu maka diharapkan seluruh wilayah Rohil nantinya dapat terpetakan potensi pajak yang ada, dan hal ini dilakukan secara berkelanjutan. Karena tentunya tidak bisa dituntaskan dalam waktu yang relatif singkat, ini mengingat luas wilayah, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), dan lain-lain.(adv)
