JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Sikap pemerintah mulai terang terkait wacana pemulangan ratusan WNI eks ISIS dari Timur Tengah. Pemerintah memiliki kecenderungan untuk tidak memulangkan ratusan WNI eks ISIS dari Timur Tengah.

"Belum. Kecenderungannya, mungkin enggak dipulangkan," kata Menko Polhukam Mahfud MD di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/2).

- Advertisement -

Secara pribadi, Mahfud juga memiliki pandangan atas rencana pemulangkan ratusan WNI eks ISIS. Mahfud juga tidak sreg atas rencana pemulangan tersebut.

"Kecenderungan kalau saya pribadi, sih, enggak dipulangkan," kata dia.

Walakin, kata Mahfud, pemerintah tetap membentuk tim yang dipimpin Kepala BNPT Suhardi Alius guna membahas dipulangkan atau tidaknya ratusan WNI eks ISIS.

Jika tidak dipulangkan, pemerintah menginginkan terdapat aturan hukum yang tepat atas sikap tersebut. Begitu pun sebaliknya, andai tidak dipulangkan, pemerintah ingin memastikan tidak ada persoalan hukum pada masa mendatang.

"Dua pilihan ini akan selesai kira-kira bulan April," kata Mahfud. (mg10/jpnn)

Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Sikap pemerintah mulai terang terkait wacana pemulangan ratusan WNI eks ISIS dari Timur Tengah. Pemerintah memiliki kecenderungan untuk tidak memulangkan ratusan WNI eks ISIS dari Timur Tengah.

"Belum. Kecenderungannya, mungkin enggak dipulangkan," kata Menko Polhukam Mahfud MD di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/2).

- Advertisement -

Secara pribadi, Mahfud juga memiliki pandangan atas rencana pemulangkan ratusan WNI eks ISIS. Mahfud juga tidak sreg atas rencana pemulangan tersebut.

"Kecenderungan kalau saya pribadi, sih, enggak dipulangkan," kata dia.

- Advertisement -

Walakin, kata Mahfud, pemerintah tetap membentuk tim yang dipimpin Kepala BNPT Suhardi Alius guna membahas dipulangkan atau tidaknya ratusan WNI eks ISIS.

Jika tidak dipulangkan, pemerintah menginginkan terdapat aturan hukum yang tepat atas sikap tersebut. Begitu pun sebaliknya, andai tidak dipulangkan, pemerintah ingin memastikan tidak ada persoalan hukum pada masa mendatang.

"Dua pilihan ini akan selesai kira-kira bulan April," kata Mahfud. (mg10/jpnn)

Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal