Tidak Berkembang, BUMD Tidak Dapat Suntikan Dana

BATAM (RIAUPOS.CO) — PT Pembangunan Batam sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Batam kembali tidak mendapat suntikan anggaran di tahun ini. Komisi II DPRD Kota Batam menilai bisnis inti BUMD selama ini tidak berkembang. Padahal seharusnya BUMD Batam hadir untuk menjadi garda terdepan terkait kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Tahun ini kosong, alasan kami memang BUMD memang tidak berkembang. Kami sepakat dikosongkan," ujar anggota Komisi II  DPRD Batam, Muhammad Syafei, Jumat (3/1/2020).Selain itu, ia melihat bisnis yang dijalankan BUMD Kota Batam saat ini  tidak jalan dan monoton di satu bisnis saja. Kehadirannya pun juga tidak dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Batam.  

"Waktu RDP dengan BUMD kemarin bisnisnya masih seputar gas dan belum kita prioritaskan karena memang tidak prospek. Kepengurusan pun juga belum lengkap," tuturnya. Disinggung mengenai kepengurusan baru, apa yang akan dikerjakan direksi baru jika tidak mendapat anggaran, Syafei  menjawab, DPRD akan melihat visi misi direktur baru terlebih dahulu. Bisnis apa yang dikerjakan dan prospek bisnis,  termasuk apakah itu menyangkut hajat hidup orang banyak. 

“Ya kita lihat dulu prospek-nya. Yang jelas di APBD murni 2020  tak ada dianggarkan. Kalau memang itu prospek, nanti di APBD perubahan (dianggarkan),” tambah Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Ketua Komisi II DPRD Batam Edward Brando menilai bisnis inti dari BUMD selama ini tidak jelas. "Harus kita akui, ini  kesalahan kita, core bisnis BUMD tidak jelas. Ke depan Pemko maupun DPRD Batam harus tentukan core bisnis BUMD," sebut  Edward. Ia menilai, sejatinya semua pihak berharap perusahaan plat merah harus hadir di tengah persoalan masyarakat.  

Termasuk membantu melakukan intervensi pasar. Selama ini, kata dia, peran itu tidak cukup dilakukan oleh BUMD Batam. "Tak bisa sepenuhnya disalahkan kepada direksi BUMD. Pemko Batam maupun DPRD tidak menetapkan core bisnis yang jelas.  Ini kesalahan bersama," imbuhnya. 

Edward berharap ke depan persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak menjadi  bagian utama untuk dilakukan BUMD. Termasuk pangan, maupun persoalan lain seperti air. "Plat merah tidak 100 persen tujuannya profit, tapi public service. BUMD juga urus pangan," ucapnya. (rng/jpg)

BATAM (RIAUPOS.CO) — PT Pembangunan Batam sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Batam kembali tidak mendapat suntikan anggaran di tahun ini. Komisi II DPRD Kota Batam menilai bisnis inti BUMD selama ini tidak berkembang. Padahal seharusnya BUMD Batam hadir untuk menjadi garda terdepan terkait kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Tahun ini kosong, alasan kami memang BUMD memang tidak berkembang. Kami sepakat dikosongkan," ujar anggota Komisi II  DPRD Batam, Muhammad Syafei, Jumat (3/1/2020).Selain itu, ia melihat bisnis yang dijalankan BUMD Kota Batam saat ini  tidak jalan dan monoton di satu bisnis saja. Kehadirannya pun juga tidak dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Batam.  

"Waktu RDP dengan BUMD kemarin bisnisnya masih seputar gas dan belum kita prioritaskan karena memang tidak prospek. Kepengurusan pun juga belum lengkap," tuturnya. Disinggung mengenai kepengurusan baru, apa yang akan dikerjakan direksi baru jika tidak mendapat anggaran, Syafei  menjawab, DPRD akan melihat visi misi direktur baru terlebih dahulu. Bisnis apa yang dikerjakan dan prospek bisnis,  termasuk apakah itu menyangkut hajat hidup orang banyak. 

“Ya kita lihat dulu prospek-nya. Yang jelas di APBD murni 2020  tak ada dianggarkan. Kalau memang itu prospek, nanti di APBD perubahan (dianggarkan),” tambah Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Ketua Komisi II DPRD Batam Edward Brando menilai bisnis inti dari BUMD selama ini tidak jelas. "Harus kita akui, ini  kesalahan kita, core bisnis BUMD tidak jelas. Ke depan Pemko maupun DPRD Batam harus tentukan core bisnis BUMD," sebut  Edward. Ia menilai, sejatinya semua pihak berharap perusahaan plat merah harus hadir di tengah persoalan masyarakat.  

Termasuk membantu melakukan intervensi pasar. Selama ini, kata dia, peran itu tidak cukup dilakukan oleh BUMD Batam. "Tak bisa sepenuhnya disalahkan kepada direksi BUMD. Pemko Batam maupun DPRD tidak menetapkan core bisnis yang jelas.  Ini kesalahan bersama," imbuhnya. 

Edward berharap ke depan persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak menjadi  bagian utama untuk dilakukan BUMD. Termasuk pangan, maupun persoalan lain seperti air. "Plat merah tidak 100 persen tujuannya profit, tapi public service. BUMD juga urus pangan," ucapnya. (rng/jpg)