JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Senin (4/1), Presiden Joko Widodo meluncurkan bantuan sosial (bansos) untuk 2021. Bantuan ini merupakan anggaran dari Kementerian Sosial (Kemensos). Berbeda dari tahun sebelumnya, bansos kali ini akan diberikan langsung kepada penerima melalui himpunan bank negara (Himbara) dan kantor pos guna menghindari penyelewengan.
Menteri Sosial Tri Rismaharini di Istana Negara menyatakan, penyerahan kali ini langsung dilakukan ke 34 provinsi. Di Istana Negara ada perwakilan penerima bantuan. Sementara di provinsi lain diwakili oleh gubernur masing-masing wilayah melalui Zoom.
"Ini sebagai perhatian dan bantuan untuk masyarakat bawah," katanya dalam sambutan.
Penyerahan bantuan tunai ini meliputi bantuan program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, dan bantuan sosial tunai. Targetnya, ada 10 juta keluarga yang akan menerima PKH dengan anggaran Rp28,7 triliun. Lalu 18,8 juta keluarga akan menerima bantuan kartu sembako tahap pertama dengan anggaran Rp45,12 triliun. Sementara 10 juta keluarga lainnya akan menerima bansos tunai dengan anggaran Rp12 triliun. Seluruhnya akan dinikmati oleh penerima di 34 provinsi.
"Pada Januari kali ini akan disalurkan PKH dengan total nilai Rp7,17 triliun, kartu sembako dengan anggaran Rp3,3 juta triliun, dan bansos tunai dengan anggaran Rp3 triliun," bebernya.
Bantuan PKH dan kartu sembako diberikan melalui BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Penerima datang ke bank bersangkutan. Lalu bagi disabilitas, sakit, dan lansia, pihak bank akan mengantarkan langsung ke tempat tinggal masing-masing. Sementara bansos tunai akan diberikan lewat kantor pos dengan skema yang sama dengan PKH atau kartu sembako.
Tak berhenti pada pemberian, Kemensos juga mengarahkan pemanfaatan bantuan agar digunakan dengan bijak. Caranya dengan edukasi, sosialisasi, dan publikasi. Sosialisasi juga dilakukan oleh petugas bank atau PT Pos. Harapan pemerintah, bantuan ini bisa menunjang peningkatan kesehatan, pendidikan, dan mengurani beban keluarga. Selain itu juga digunakan untuk kebutuhan dasar, modal usaha, dan ditabung.
"Bantuan pangan tunai Rp200 ribu per bulan per keluarga bisa dibelanjakan di e-warong setempat atau tempat penjualan makanan untuk bahan pokok, protein, dan sumber vitamin serta mineral," kata Risma mencontohkan.
Dia juga mengingatkan bahwa ada larangan penggunaan bantuan untuk dibelikan rokok dan minuman keras. Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tahun ini penyaluran bansos akan terus dilakukan. Pemerintah telah mengalokasikan dana di APBN sebesar Rp110 triliun.
"Untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke," ungkapnya.
Bantuan ini diharapkan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. Bantuan tak diberikan langsung. Namun bertahap. Selain untuk mengatasi pandemi Covid-19, bantuan ini diharapkan dapat memicu pertumbuhan perekonomian nasional. Dengan bantuan ini dapat memperkuat daya beli masyarakat.
"Sehingga pertumbuhan ekonomi nasional meningkat lebih baik," katanya.
Mantan Gurbernur DKI Jakarta itu juga kembali menegaskan bahwa bantuan ini harus diterima dengan utuh oleh masyarakat. Tidak ada penyunatan bantuan. Jika bantuan pangan dberikan Rp200 ribu per bulan per keluarga, maka yang didapatkan penerima pun senilai yang sama. Untuk itu penyaluran akan langsung kepada masyarakat.
"Oleh sebab itu, saya perintahkan kepada menteri dan gubernur untuk mengawasi penyaluran ini agar tepat sasaran dan tidak ada potongan apapun," tuturnya.
Ke depan, dengan adanya stimulus ini akan terlihat bagi perekonomian Tanah Air. Menurut Jokowi, rakyat tidak boleh terlalu lama dalam menunggu bantuan sosial ini. Untuk itu penyaluran dilakukan pada Januari.(jpg)
