JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Demi membentuk postur pertahanan negara yang ideal, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan memperjuangkan kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Jika dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, ungkap Prabowo, anggaran pertahanan Indonesia –yang tahun depan ada di angka Rp 127,4 triliun itu– termasuk yang terkecil. "Tidak sampai 1 persen dari GDP atau gross domestic bruto," katanya di kantor Kemenhan kemarin (3/12).
Prabowo menyebutkan, anggaran Kemenhan berada di kisaran 0,8 persen dari total GDP. Bandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, yang anggaran pertahanannya mencapai 2 sampai 3 persen dari GDP-nya. "Sedang saya perjuangkan supaya kita juga bisa anggaran ditingkatkan untuk menjamin kedaulatan kita," bebernya.
Dengan anggaran besar, selain keamanan terjamin, Prabowo yakin kekayaan Indonesia tidak akan dicuri negara-negara lain. Sembari menunggu hal itu disetujui, Kemenhan akan berusaha memaksimalkan anggaran yang ada. Prabowo memastikan, pihaknya punya skala prioritas. Termasuk soal pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.
"Prioritas ya ada. (Tapi) tidak akan saya sampaikan ke kalian (jurnalis, Red),” candanya. Menurut Prabowo, prioritas Kemenhan tidak bisa disampaikan kepada sembarang orang. ”Ini banyak mata dan telinga di sini," tambah dia.
- Advertisement -
Yang pasti, TNI punya minimum essential force (MEF) dan rencana strategis (renstra) yang harus dikejar pemenuhannya. Di samping memaksimalkan anggaran yang ada, Kemenhan berusaha menjalankan perintah Presiden Joko Widodo secara optimal dalam memberikan ruang kepada industri pertahanan (inhan) dalam negeri. Baik itu perusahaan swasta maupun BUMN.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Demi membentuk postur pertahanan negara yang ideal, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan memperjuangkan kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Jika dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, ungkap Prabowo, anggaran pertahanan Indonesia –yang tahun depan ada di angka Rp 127,4 triliun itu– termasuk yang terkecil. "Tidak sampai 1 persen dari GDP atau gross domestic bruto," katanya di kantor Kemenhan kemarin (3/12).
Prabowo menyebutkan, anggaran Kemenhan berada di kisaran 0,8 persen dari total GDP. Bandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, yang anggaran pertahanannya mencapai 2 sampai 3 persen dari GDP-nya. "Sedang saya perjuangkan supaya kita juga bisa anggaran ditingkatkan untuk menjamin kedaulatan kita," bebernya.
Dengan anggaran besar, selain keamanan terjamin, Prabowo yakin kekayaan Indonesia tidak akan dicuri negara-negara lain. Sembari menunggu hal itu disetujui, Kemenhan akan berusaha memaksimalkan anggaran yang ada. Prabowo memastikan, pihaknya punya skala prioritas. Termasuk soal pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.
"Prioritas ya ada. (Tapi) tidak akan saya sampaikan ke kalian (jurnalis, Red),” candanya. Menurut Prabowo, prioritas Kemenhan tidak bisa disampaikan kepada sembarang orang. ”Ini banyak mata dan telinga di sini," tambah dia.
Yang pasti, TNI punya minimum essential force (MEF) dan rencana strategis (renstra) yang harus dikejar pemenuhannya. Di samping memaksimalkan anggaran yang ada, Kemenhan berusaha menjalankan perintah Presiden Joko Widodo secara optimal dalam memberikan ruang kepada industri pertahanan (inhan) dalam negeri. Baik itu perusahaan swasta maupun BUMN.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal
