Rabu, 3 Desember 2025
spot_img

Ada Desakan ke Pemerintah Agar Tambah PI Blok Rokan ke Daerah

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Wakil Ketua Bidang ESDM PW Pemuda Muhammadiyah Riau, Azrizal Nasri mendesak pemerintah pusat untuk menambah persentase Participating Interest (PI) dari 10 persen menjadi 30 persen untuk Riau, terkait alih kelola Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina Blok Rokan (PHR).

Hal ini mengingat besarnya sumbangan Riau selama ini kepada pemerintah pusat. Padahal perhatia pemerintah terhadap Riau tidak sesuai yang diharapkan. Dari berbagai sektor Riau terus tertinggal dibandingkan provinsi lain.

"Kami hanya meminta bagaimana pemerinta pusat mampu berkolaborasi dengan masyarakat lokal dan melibatkan kedalam pengelolaan dengan porsi yang sedikit ditambah. Mengingat selama ini Riau belum mendapatkan keadilan dalam hasil sumber daya alam (SDA)," kata Azrizal melalu keterangan tertulisnya, Kamis (3/9/2020).

Baca Juga:  Enam Menteri dan 5 Wamen Awali Pelantikan dengan Demi Allah Saya Bersumpah

Menurutnya, dengan melibatkan pelaku usaha daerah dan masyarakat Riau dalam proses atau kegiatan pengadaan barang dan jasa, dapat sekaligus sebagai sarana menumbuh-kembangkan pelaku usaha UMKM daerah di Riau, terutama di kalangan masyarakat Riau.

"Dengan melibatkan banyak pemain, maka perekonomian meningkat merata karena UMKM jalan, pengusaha kecil juga kebagian. Maka kemungkinan gesekan-gesekan horizontal bisa di meminimalisir," kata Azrizal mengulang pembicaraan saat menggelar seminar Nasional Hulu Energi, pekan lalu.

Hadir dalam seminar tersebut sebagai pembicara SKK Migas Sumbagut, Yakni Yanin Kholison, DPR RI, Abdul Wahid, DPD RI,Edwin Pratama Putra, Dinas ESDM Prov Riau, Rudy Hartono dan akademis Riau Nurkhozin S Hadi.

Senada, Ketua PWPM Riau, Firdaus berharap yang sama dimana kontrak kerjasama ini memberikan efek luar biasa terhadap masyarakat Riau terutama pada pendidiman dan tenaga kerja. 

Baca Juga:  Silau dan Buram, Gejala Katarak

"Kami berharap peralihan ini menjadi momentum bagi masyarakat Riau pada umumnya agar efek pemberdayaan SDA dapat termanfaatkan dengan maksimal, diantaranya untuk pendidikan, Kketenagakerjaan, bahkan CSR," ujar Firdaus.

Dia menambahkan pemerintah Provinsi Riau untuk bergerak cepat turut serta mengambil peluang business to business operasional Blok Rokan tersebut. Karena ini momentum yang sangat baik.

"Percepat persiapan dan pengajuan BUMD sebagai penerima participating interest," tegasnya.

Laporan: Yusnir (Jakarta)

Editor: Eka G Putra

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Wakil Ketua Bidang ESDM PW Pemuda Muhammadiyah Riau, Azrizal Nasri mendesak pemerintah pusat untuk menambah persentase Participating Interest (PI) dari 10 persen menjadi 30 persen untuk Riau, terkait alih kelola Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina Blok Rokan (PHR).

Hal ini mengingat besarnya sumbangan Riau selama ini kepada pemerintah pusat. Padahal perhatia pemerintah terhadap Riau tidak sesuai yang diharapkan. Dari berbagai sektor Riau terus tertinggal dibandingkan provinsi lain.

"Kami hanya meminta bagaimana pemerinta pusat mampu berkolaborasi dengan masyarakat lokal dan melibatkan kedalam pengelolaan dengan porsi yang sedikit ditambah. Mengingat selama ini Riau belum mendapatkan keadilan dalam hasil sumber daya alam (SDA)," kata Azrizal melalu keterangan tertulisnya, Kamis (3/9/2020).

Baca Juga:  Bahasa Daerah adalah Kekayaan Tak Ternilai

Menurutnya, dengan melibatkan pelaku usaha daerah dan masyarakat Riau dalam proses atau kegiatan pengadaan barang dan jasa, dapat sekaligus sebagai sarana menumbuh-kembangkan pelaku usaha UMKM daerah di Riau, terutama di kalangan masyarakat Riau.

"Dengan melibatkan banyak pemain, maka perekonomian meningkat merata karena UMKM jalan, pengusaha kecil juga kebagian. Maka kemungkinan gesekan-gesekan horizontal bisa di meminimalisir," kata Azrizal mengulang pembicaraan saat menggelar seminar Nasional Hulu Energi, pekan lalu.

- Advertisement -

Hadir dalam seminar tersebut sebagai pembicara SKK Migas Sumbagut, Yakni Yanin Kholison, DPR RI, Abdul Wahid, DPD RI,Edwin Pratama Putra, Dinas ESDM Prov Riau, Rudy Hartono dan akademis Riau Nurkhozin S Hadi.

Senada, Ketua PWPM Riau, Firdaus berharap yang sama dimana kontrak kerjasama ini memberikan efek luar biasa terhadap masyarakat Riau terutama pada pendidiman dan tenaga kerja. 

- Advertisement -
Baca Juga:  Kompol Franky Tambunan Jabat Wakapolres Rohil

"Kami berharap peralihan ini menjadi momentum bagi masyarakat Riau pada umumnya agar efek pemberdayaan SDA dapat termanfaatkan dengan maksimal, diantaranya untuk pendidikan, Kketenagakerjaan, bahkan CSR," ujar Firdaus.

Dia menambahkan pemerintah Provinsi Riau untuk bergerak cepat turut serta mengambil peluang business to business operasional Blok Rokan tersebut. Karena ini momentum yang sangat baik.

"Percepat persiapan dan pengajuan BUMD sebagai penerima participating interest," tegasnya.

Laporan: Yusnir (Jakarta)

Editor: Eka G Putra

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Wakil Ketua Bidang ESDM PW Pemuda Muhammadiyah Riau, Azrizal Nasri mendesak pemerintah pusat untuk menambah persentase Participating Interest (PI) dari 10 persen menjadi 30 persen untuk Riau, terkait alih kelola Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina Blok Rokan (PHR).

Hal ini mengingat besarnya sumbangan Riau selama ini kepada pemerintah pusat. Padahal perhatia pemerintah terhadap Riau tidak sesuai yang diharapkan. Dari berbagai sektor Riau terus tertinggal dibandingkan provinsi lain.

"Kami hanya meminta bagaimana pemerinta pusat mampu berkolaborasi dengan masyarakat lokal dan melibatkan kedalam pengelolaan dengan porsi yang sedikit ditambah. Mengingat selama ini Riau belum mendapatkan keadilan dalam hasil sumber daya alam (SDA)," kata Azrizal melalu keterangan tertulisnya, Kamis (3/9/2020).

Baca Juga:  Bahasa Daerah adalah Kekayaan Tak Ternilai

Menurutnya, dengan melibatkan pelaku usaha daerah dan masyarakat Riau dalam proses atau kegiatan pengadaan barang dan jasa, dapat sekaligus sebagai sarana menumbuh-kembangkan pelaku usaha UMKM daerah di Riau, terutama di kalangan masyarakat Riau.

"Dengan melibatkan banyak pemain, maka perekonomian meningkat merata karena UMKM jalan, pengusaha kecil juga kebagian. Maka kemungkinan gesekan-gesekan horizontal bisa di meminimalisir," kata Azrizal mengulang pembicaraan saat menggelar seminar Nasional Hulu Energi, pekan lalu.

Hadir dalam seminar tersebut sebagai pembicara SKK Migas Sumbagut, Yakni Yanin Kholison, DPR RI, Abdul Wahid, DPD RI,Edwin Pratama Putra, Dinas ESDM Prov Riau, Rudy Hartono dan akademis Riau Nurkhozin S Hadi.

Senada, Ketua PWPM Riau, Firdaus berharap yang sama dimana kontrak kerjasama ini memberikan efek luar biasa terhadap masyarakat Riau terutama pada pendidiman dan tenaga kerja. 

Baca Juga:  Satu Orang Dokter di Dumai Positif Covid-19

"Kami berharap peralihan ini menjadi momentum bagi masyarakat Riau pada umumnya agar efek pemberdayaan SDA dapat termanfaatkan dengan maksimal, diantaranya untuk pendidikan, Kketenagakerjaan, bahkan CSR," ujar Firdaus.

Dia menambahkan pemerintah Provinsi Riau untuk bergerak cepat turut serta mengambil peluang business to business operasional Blok Rokan tersebut. Karena ini momentum yang sangat baik.

"Percepat persiapan dan pengajuan BUMD sebagai penerima participating interest," tegasnya.

Laporan: Yusnir (Jakarta)

Editor: Eka G Putra

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari