JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan 10 nama kandidat pimpinan KPK untuk periode 2019-2023 ke Presiden Joko Widodo pada Senin (3/9). Nantinya, nama-nama itu akan segera mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR RI.
Dari sebanyak sepuluh nama itu terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari jenderal polisi, hakim, jaksa, dosen, PNS hingga konsultan. Mereka adalah Alexander Marwata, Firli Bahuri, I Nyoman Wara, Johanis Tanak, Lili Pintauli Siregar, Luthfi Jayadi Kurniawan, Nawawi Pomolangi, Nurul Ghufron, Roby Arya Brata, dan Sigit Danang Joyo.
Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang ditelisik dari situs http://acch.kpk.go.id/, nilai kekayaan sembilan capim beragam. Sementara, Luthfi Jayadi Kurniawan tidak menyerahkan LHKPN karena bukan berlatar belakang penyelenggara negara.
Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK). Komisioner KPK periode 2015-2019 ini memiliki total harta kekayaan sebesar Rp3.968.145.287 berdasarkan laporan pada Februari 2019. Rinciannya, harta bergerak senilai Rp414.500.000; harta tidak bergerak: Rp3.044.036.000 yang terdiri dari dua tanah dan bangunan di kawasan Tangerang, Banten.
Selain itu, mantan hakim ad-hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Topikor) Jakarta ini memiliki harta bergerak senilai Rp172.550.000, lalu surat berharga senilai Rp540.397.576, kas dan setara kas senilai Rp796.661.711. Namun, Alexander memiliki utang sebanyak Rp1.000.000.000.
Firli Bahuri (Kapolda Sumatera Selatan). Jenderal polisi bintang dua ini memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp 18.226.424.386, itu berdasarkan laporan LHKPN pada Maret 2019. Rinciannya, harta bergerak senilai Rp632.500.000, harta tidak bergerak senilai Rp10.443.500.000 berupa tanah dan bangunan dan, kas dan setara kas senilai Rp7.150.424.386.
I Nyoman Wara (Auditor Utama Investigasi BPK). Auditor BPK yang viral karena berhasil menghitung kerugian negara dalam kasus SKL BLBI ini memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp1.674.916.713 yang dilaporkan pada Maret 2019. Rinciannya, harta bergerak senilai Rp277.000.000, harta tak bergeraknya senilai Rp884.700.000, harta bergerak lain seharga Rp72.000.000, kas dan setara kas Rp751.216.713. Kendati demikian, I Nyoman Wara memiliki utang sebanyak Rp310.000.000.
Johanis Tanak (Direktur Tata Usaha Negara Kejagung). Pejabat Kejakaan Agung ini memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp8.340.407.121 berdasarkan laporan Juni 2019. Rinciannya, harta bergerak senilai Rp297.000.000, harta tidak bergerak senilai Rp4.574.648.000 berupa tanah dan bangunan. Sementara harta bergerak lain senilai Rp32.300.000, serta kas dan setara kas bernilai Rp3.436.459.121.
Lili Pintauli (Mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Mantan Wakil Ketua LPSK ini memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp70.532.899 berdasarkan laporam LHKPN pada Maret 2018. Rinciannya, harta bergerak senilai Rp6.000.000, harta tidak bergeraknya senilai Rp331.231.000, serta kas dan setara kas bernilai Rp2.301.899. Namun, Lili memiliki utang sebesar Rp269.000.000.
Nawawi Pomolangi (Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar). Hakim karier ini memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp1.893.800.000. Dia terakhir melaporkan LHKPN pada Maret 2019. Rinciannya, harta bergerak Rp300.000.000; harta tidak bergerak senilai Rp1.250.000.000, harta bergerak lain senilai Rp28.800.000; kas dan setara kas Rp303.000.000, dan harta lain bernilai Rp12.000.000.
Nurul Ghufron (dosen Universitas Jember). Mantan advokat ini memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp1.832.777.249 berdasarkan laporan LHKPN pada April 2018. Rinciannya, harta bergerak senilai Rp161.000.000, harta tidak bergeraknya senilai Rp1.165.000.000, harta bergerak lain senilai Rp127.977.500, kas dan setara kas Rp629.799.749. Namun, Ghufron memiliki utang senilai Rp251.000.000.
Roby Arya Brata (Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet). PNS Sekretaris Kabinet ini memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp1.832.604.592 berdasarkan laporan LHKPN pada April 2019. Rinciannya, harga bergerak senilai Rp50.000.000, harta tidak bergeraknya senilai Rp520.680.000, harta bergerak lain senilai Rp5.800.000; dan kas dan setara kas senilai Rp1.256.124.592.
Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan). Sigit yang menjabat Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu ini memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp2.968.792.000 berdasarkan laporan LHKPN pada Maret 2019. Rinciannya harta bergerak bernilai Rp301.500.000; harta tidak bergerak senilai Rp1.440.792.000, harta bergerak lain senilai Rp225.000.000, serta kas dan setara kas dengan nilai Rp1.001.500.000.
Sumber : Jawapos.com
Editor : Rinaldi
