BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) – Pemkab Rokan Hilir menggelar rapat koordinasi pengelolaan data fakir miskin sekaligus evaluasi vaksinasi Covid-19 di Gedung Pertemuan H Misran Rais, Bagansiapiapi, Rabu (2/2).
Pada kesempatan itu Bupati Rohil Afrizal Sintong SIP memimpin rakor dan evaluasi tersebut. Turut didampingi Wabup H Sulaiman SS MH dan Wakil Ketua DPRD Basiran Nur Efendi SE.
Dalam penyampaiannya, bupati menegaskan agar program bantuan sosial itu dapat dijalankan dengan baik apalagi mengingat sebagai salah satu visi misi penting kepemimpinannya.
Pemkab telah menganggarkan puluhan miliar dana yang akan diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Advertisement -
"Untuk itu harus diperhatikan dengan betul-betul dimulai dari pendataan, validasi data," kata bupati. Guna memastikan agar tidak ada masalah maka diperlukan pendampingan baik dari satuan kerja terkait maupun dari aparat penegak hukum, dengan harapan tidak ada kendala maupun persoalan yang tidak diinginkan nantinya.
Bupati mengharapkan agar dalam bulan ini untuk validasi data yang diperlukan telah dapat tuntas, tentunya tidak terlepas dari kerja sama dan peran perangkat pemerintahan baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun sampai kepenghuluan serta perangkat RT/RW.(fad)
BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) – Pemkab Rokan Hilir menggelar rapat koordinasi pengelolaan data fakir miskin sekaligus evaluasi vaksinasi Covid-19 di Gedung Pertemuan H Misran Rais, Bagansiapiapi, Rabu (2/2).
Pada kesempatan itu Bupati Rohil Afrizal Sintong SIP memimpin rakor dan evaluasi tersebut. Turut didampingi Wabup H Sulaiman SS MH dan Wakil Ketua DPRD Basiran Nur Efendi SE.
Dalam penyampaiannya, bupati menegaskan agar program bantuan sosial itu dapat dijalankan dengan baik apalagi mengingat sebagai salah satu visi misi penting kepemimpinannya.
Pemkab telah menganggarkan puluhan miliar dana yang akan diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
"Untuk itu harus diperhatikan dengan betul-betul dimulai dari pendataan, validasi data," kata bupati. Guna memastikan agar tidak ada masalah maka diperlukan pendampingan baik dari satuan kerja terkait maupun dari aparat penegak hukum, dengan harapan tidak ada kendala maupun persoalan yang tidak diinginkan nantinya.
Bupati mengharapkan agar dalam bulan ini untuk validasi data yang diperlukan telah dapat tuntas, tentunya tidak terlepas dari kerja sama dan peran perangkat pemerintahan baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun sampai kepenghuluan serta perangkat RT/RW.(fad)
