KUALA LUMPUR (RIAUPOS.CO) – Ratusan warga Malaysia berpakaian hitam menggelar protes antipemerintah pada Sabtu (31/72021) yang menentang larangan pertemuan publik akibat pembatasan virus corona.
Protes ini kian menambah tekanan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang diminta mengundurkan diri.
Para pengunjuk rasa –mengenakan topeng dan menjaga jarak satu sama lain– melambaikan spanduk bertuliskan pemerintah yang gagal. Demonstran juga membawa bendera hitam.
Unjuk rasa ini adalah yang terbesar pertama di Malaysia saat pandemi corona. Banyak masyarakat yang enggan turun ke jalan karena pembatasan virus corona dan takut terinfeksi.
Namun penanganan virus corona pemerintah yang dinilai tak tepat meski diterapkannya pembatasan, telah memicu kemarahan publik. Jumlah kasus baru infeksi Covid-19 di Malaysia terus meningkat meski pembatasan diterapkan.
"Kami berjuang karena rakyat menderita, namun pemerintah ini sibuk bermain politik," kata Karmun Loh, peserta unjuk rasa di pusat Kota Kuala Lumpur.
Pemerintah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah dituduh tidak kompeten.
"Pemerintah ini melumpuhkan ekonomi dan juga menghancurkan demokrasi negara," ujar Karmun Loh.
Demonstran lain mengatakan Muhyiddin Yassin adalah perdana menteri yang mengerikan.
"Dia harus turun," kata Loh lagi seperti dilansir News Asia.
Sejumlah polisi dan petugas memblokir upaya pengunjuk rasa agar tak bisa memasuki alun-alun pusat sebelum rapat umum dibubarkan. Penyelenggara mengatakan sekitar 1.000 demonstran ikut serta namun menurut polisi jumlahnya hanya sekitar 400 orang.
Polisi mengatakan kepada media lokal bahwa para pengunjuk rasa akan dipanggil untuk diinterogasi karena mereka telah melanggar larangan berkumpul.
Muhyiddin Yassin mendapat tekanan untuk mundur pekan ini setelah Parlemen kembali bersidang. Pemerintahannya dituduh mengabaikan rencana pemungutan suara yang akan menguji tingkat keterpilihannya setelah ditegur oleh Raja Malaysia.
The Edge Markets melaporkan, Raja Malaysia Sultan Abdullah dikabarkan kecewa dengan pemerintah Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin karena memutuskan mencabut UU Darurat Nasional Covid-19 Malaysia tanpa konsultasi kerajaan dan tanpa dibahas di parlemen.
Raja Malaysia memberlakukan keadaan darurat nasional atas saran Muhyiddin Yassin, yang mengatakan itu diperlukan untuk mengekang penyebaran Covid-19, tetapi para kritikus mengecam langkah itu dan menuduh perdana menteri berusaha mempertahankan kekuasaan di tengah mayoritas tipis.
Sumber: News Asia/The Edge Markets/Tempo/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
