BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) – Sejumlah mahasiswa bersama nelayan Bagansiapiapi menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Rokan Hilir (Rohil). Mereka menyuarakan keprihatinan terkait dengan pembelian minyak solar bersubsidi di SPBU BUMD PD SPR yang dinilai tidak tepat sasaran.

Pembelian solar di SPBU pelat merah tersebut memang terdapat alokasi untuk nelayan. Namun dikeluhkan pengunjuk rasa di mana sistem pembagian kuota tidak jelas, selain itu antrean yang berlangsung lama.

Pengunjuk rasa awalnya melakukan orasi di sepanjang jalan mulai dari perkotaan Bagansiapiapi terus mengarah ke Batu Enam, Kepenghuluan Bagan Punak Meranti, Bangko, Rabu (31/3) siang. Mereka juga mempertanyakan peran DPRD Rohil yang terkesan belum memberikan pengawasan maksimal terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya oleh kalangan nelayan tersebut.

Salah seorang nelayan, Sulaiman, mengungkapkan apa yang dialaminya. Di mana untuk keperluan solar guna melaut, ia biasa mengisi satu jeriken dengan kapasitas puluhan liter.

"Namun pada saat pengisian, untuk pengisian Rp100 ribu tidak terisi senilai Rp100 ribu karena ada pemotongan. Selain itu antrean pengisian tidak jelas, bahkan saya pernah tidak bisa melaut karena mesti menunggu lama, akhirnya air surut," katanya.

Sementara itu, dalam pernyataan sikap yang disampaikan oleh massa yang menyatakan diri sebagai Madilog Institute tersebut, di antaranya meminta DPRD menghapus rekomendasi yang telah dikeluarkan berbagai pihak terhadap pembagian pembelian solar bersubsidi di SPBU PD SPR Rohil.

"Mendesak bupati mencopot Direktur PD SPR dan meninjau ulang badan pengawas serta operator," kata Koordinator Umum (Kordum) Abu Nawas.

Dalam pada itu, kedatangan pengunjuk rasa disambut Ketua DPRD Rohil Maston didampingi Sekretaris Komisi B Hermawan.

"In sya Allah, saya dan kawan-kawan dari Komisi B akan menga­dakan hearing terkait hal ini. Mungkin Senin atau Selasa (pekan depan, red) kami undang pewakilan, pihak BUMD juga dipanggil membicarakan hal ini begitu juga Diskan Rohil terkait dengan rekomendasi pembelian solar bagi nelayan," katanya.

Ketua DPRD Rohil Maston menambahkan, pihak terkait akan dipanggil dan didengarkan apa yang menjadi kendala selama ini. Sehingga diharapkan ke depannya persoalan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya nelayan dapat diatasi dengan baik.(ose)

Laporan ZULFADHLI, Bagansiapi-api

BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) – Sejumlah mahasiswa bersama nelayan Bagansiapiapi menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Rokan Hilir (Rohil). Mereka menyuarakan keprihatinan terkait dengan pembelian minyak solar bersubsidi di SPBU BUMD PD SPR yang dinilai tidak tepat sasaran.

Pembelian solar di SPBU pelat merah tersebut memang terdapat alokasi untuk nelayan. Namun dikeluhkan pengunjuk rasa di mana sistem pembagian kuota tidak jelas, selain itu antrean yang berlangsung lama.

- Advertisement -

Pengunjuk rasa awalnya melakukan orasi di sepanjang jalan mulai dari perkotaan Bagansiapiapi terus mengarah ke Batu Enam, Kepenghuluan Bagan Punak Meranti, Bangko, Rabu (31/3) siang. Mereka juga mempertanyakan peran DPRD Rohil yang terkesan belum memberikan pengawasan maksimal terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya oleh kalangan nelayan tersebut.

Salah seorang nelayan, Sulaiman, mengungkapkan apa yang dialaminya. Di mana untuk keperluan solar guna melaut, ia biasa mengisi satu jeriken dengan kapasitas puluhan liter.

- Advertisement -

"Namun pada saat pengisian, untuk pengisian Rp100 ribu tidak terisi senilai Rp100 ribu karena ada pemotongan. Selain itu antrean pengisian tidak jelas, bahkan saya pernah tidak bisa melaut karena mesti menunggu lama, akhirnya air surut," katanya.

Sementara itu, dalam pernyataan sikap yang disampaikan oleh massa yang menyatakan diri sebagai Madilog Institute tersebut, di antaranya meminta DPRD menghapus rekomendasi yang telah dikeluarkan berbagai pihak terhadap pembagian pembelian solar bersubsidi di SPBU PD SPR Rohil.

"Mendesak bupati mencopot Direktur PD SPR dan meninjau ulang badan pengawas serta operator," kata Koordinator Umum (Kordum) Abu Nawas.

Dalam pada itu, kedatangan pengunjuk rasa disambut Ketua DPRD Rohil Maston didampingi Sekretaris Komisi B Hermawan.

"In sya Allah, saya dan kawan-kawan dari Komisi B akan menga­dakan hearing terkait hal ini. Mungkin Senin atau Selasa (pekan depan, red) kami undang pewakilan, pihak BUMD juga dipanggil membicarakan hal ini begitu juga Diskan Rohil terkait dengan rekomendasi pembelian solar bagi nelayan," katanya.

Ketua DPRD Rohil Maston menambahkan, pihak terkait akan dipanggil dan didengarkan apa yang menjadi kendala selama ini. Sehingga diharapkan ke depannya persoalan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya nelayan dapat diatasi dengan baik.(ose)

Laporan ZULFADHLI, Bagansiapi-api