PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Riau 2021 secara virtual, Kamis (29/7). Kegiatan dengan tema Sinkronisasi Kebijakan Lintas Sektor dalam Pengembangan Potensi Aset dan Akses Reforma Agraria Provinsi Riau ini dibuka Wakil Menteri ATR/BPN Dr Surya Tjandra SH LLM dan diikuti Wakil Gubenur Riau Brigjen TNI (Purna) Edy Natar Nasution SIP.
Meski secara virtual, rakor ini diikuti langsung Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Riau M Syahrir A Ptnh SH MM dan beberapa peserta secara langsung di Aula Kantor Wilayah BPN Riau Jalan Cut Nyak Dien Nomor 5, Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru dengan menerapkan protokol kesehatan ketat untuk mencegah penyebaran Covid-19. "Kami berharap peserta terutama OPD serius mengikuti acara ini sampai selesai sehingga permasalah pertanahan di Riau clear dan clean," ujar Kakanwil BPN Provinsi Riau M Syahrir A Ptnh SH MM, Kamis (29/7).
"Kegiatan ini pada dasarnya untuk mengawal pelaksanaan reforma agraria yang sedang berjalan dan merumuskan kegiatan reforma agraria di tahun 2022. Oleh karena itu kami berharap, kita dapat bekerja sama dalam mensinkronisasi program kerja yang terkait dengan reforma agraria dan mengkoordinasikan data potensi tanah obyek reforma agraria dan lainnya. Semoga digelarnya rakor ini maka pelaksanaan reforma agraria di Riau dapat lebih optimal dan berjalan dengan baik," tambahnya.
Syahrir mengatakan berbicara mengenai reforma agraria berarti akan banyak sektor yang terlibat di dalamnya. Untuk itu sangat diperlukan koordinasi yang solid antar instansi maupun stakeholder lain agar pelaksanaan penataan asset dan penataan akses dapat berjalan secara komprehensif dan terintegrasi. Pembentukan kelembagaan reforma agraria menjadi sangat penting dalam rangka mengharmonisasikan pelaksanaan reforma agraria di Riau.
"Tim Gugus Tugas Reforma Agraria dalam fungsinya mengimplementasikan reforma agraria, bisa bekerja sama dengan OPD untuk membuat program kerja lintas sektor agar reforma agraria tidak hanya sebatas memberi pelayanan untuk sertifikasi tanah, tapi juga memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubenur Riau Brigjen TNI (Purna) Edy Natar Nasution SIP mendukung pernyataan Kakanwil BPN Riau ini. "Ya, diharapkan peserta mengikuti rakor ini hingga selesai. Kami menyambut baik digelarnya acara ini sebagai upaya membangun komunikasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder terkait di bidang pertanahan. Forum ini sangat baik dan diharapkan ada arahan dari para pakar," ujarnya.
Sedangkan, Wamen ATR/BPN RI Dr Surya Tjandra SH LLM mengapresiasi digelarnya rakor ini. "Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam konteks reforma agraria, oleh karena itu ada beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian dalam percepatan pelaksanaan reforma agraria di Riau yaitu alokasi 20 persen PKH untuk perkebunan, penyelesaian persoalan status tanah transmigrasi yang telah dilepas dari kawasan hutan dan penataan aset hasil tata batas kawasan hutan hasil inver PPTKH yang tidak masuk PIPPIB," ujarnya sekaligus membuka rakor ini.
Kanwil BPN Riau mengadirkan beberapa pakar dalam rakor awal ini sebagai pemateri. Mereka berasal dari Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kepala Dinas PUPR Riau, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XIX, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Riau, Dekan Fakultas Hukum Unri, dan Tim Konsultasi GTRA Riau.
Peserta rakor ini adalah seluruh Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Riau, Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Riau, Penata Pertanahan Muda dan organiasai perangkat daerah (OPD) terkait se-Provinsi Riau serta diikuti secara tatap muka oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan seluruh Kepala Bidang Kanwil BPN Provinsi Riau beserta staf di Aula Kanwil BPN Provinsi Riau.
‘‘Rakor ini bertujuan untuk sinkronisasi dan koordinasi data potensi tanah objek reforma agraria, sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan program reforma agraria serta kegiatan pemberian penataan akses reform kepada penerima penataan aset reform/pemilik tanah, pemantauan pelaksanaan reforma agraria di kabupaten/kota se-Riau dan koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan pertanahan yang dihadapi dalam pelaksanaan reforma agraria," ujar Plt Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan yang juga Ketua Panitia Rakor Usman Raya A Ptnh MSi.(das/c)
