Kamis, 4 Juli 2024

Pj Wako Akan Audit Seluruh BUMD

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Pekanbaru dalam waktu dekat akan diaudit oleh Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru Muflihun SSTP MAP. Audit diperlukan guna mengetahui sudah digunakan untuk apa saja dan apa yang dihasilkan dari penyertaan modal yang diterima perusahaan pelat merah Kota Bertuah.

Muflihun kepada Riau Pos, Kamis (28/7) mengatakan, wajar saja jika dirinya sebagai Pj Wako Pekanbaru akan melakukan audit terhadap keuangan BUMD Kota Pekanbaru yang ada. Hal ini berkaitan dengan kucuran penyertaan modal yang selama ini diterima BUMD dari Pemko Pekanbaru.

- Advertisement -

"Wajar saja saya mau audit. Saya ingin tahu. Yang namanya BUMD ada kucuran APBD di sana," kata dia.

Dia menggarisbawahi, dirinya tak mau Pemko Pekanbaru larut dalam penggunaan APBD yang tak memberikan manfaat. "Kami tak mau juga larut dengan (penggunaan, red) APBD yang ndak jelas bermanfaatnya. Kalau rugi jangan terlalu rugilah," tegas dia.

Baca Juga:  Bulog Pasok 27 Ton Daging Kerbau India

Kota Pekanbaru memiliki beberapa BUMD. Di antaranya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak. Perusahaan ini sejak lama sudah masuk kategori sakit bahkan kritis karena kondisi keuangan yang tidak sehat. Kemudian, ada pula Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pekanbaru.
BUMD lainnya adalah PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) yang mengelola Kawasan Industri Tenayan (KIT). PT SPP juga sempat memiliki anak perusahaan PT Transportasi Pekanbaru Madani (TPM) yang mengelola Trans Metro Pekanbaru.

- Advertisement -

Dalam pengelolaan PT TPM, setidaknya ada Rp5 miliar subsidi yang belum diterima untuk mengelola bus TMP dari tahun 2021. Yakni Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember. Khusus Juli dan Agustus subsidi sudah dibayarkan setengah.

Akibatnya, gaji pramugara dan supir TMP sempat macet dan tak dibayar beberapa bulan. Akhirnya pengelolaan TMP diambil alih oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Pekanbaru tahun 2022.  PT TMP yang berada di bawah PT SPP kemudian tak beroperasi lagi. Belakangan, dibentuk PT TPM sebagai BUMD tersendiri yang terpisah dari PT SPP sebagai pengelola bus TMP.

Baca Juga:  Tangkap Kapal Pembawa 25.000 Bungkus Rokok Ilegal

Dari seluruh BUMD yang ada, Muflihun menyebut yang sudah bertemu dengan dirinya adalah BPR Pekanbaru. "Kemarin saya sudah dengan BPR. Alhamdulillah BPR ada peningkatan. Untung. Laba Rp1 miliar.  Itu artinya ada peningkatan," ujarnya.

Karena itu dia kembali menekankan audit penting dilakukan untuk mengetahui pengelolaan keuangan di masing-masing perusahaan plat merah itu. "Makanya yang lain saya ingin tahu juga. Berapa kucuran APBD, berapa keuntungan, berapa utang, saya mau tahu," tegasnya.
Saat ditanya apakah hasil audit yang dilakukan akan berpengaruh dan menjadi acuan pada reposisi direksi dan pimpinan BUMD, Pj Wako menjawab, "Tergantung itu. Nanti itu. Lain itu," singkatnya.(ali)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Pekanbaru dalam waktu dekat akan diaudit oleh Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru Muflihun SSTP MAP. Audit diperlukan guna mengetahui sudah digunakan untuk apa saja dan apa yang dihasilkan dari penyertaan modal yang diterima perusahaan pelat merah Kota Bertuah.

Muflihun kepada Riau Pos, Kamis (28/7) mengatakan, wajar saja jika dirinya sebagai Pj Wako Pekanbaru akan melakukan audit terhadap keuangan BUMD Kota Pekanbaru yang ada. Hal ini berkaitan dengan kucuran penyertaan modal yang selama ini diterima BUMD dari Pemko Pekanbaru.

"Wajar saja saya mau audit. Saya ingin tahu. Yang namanya BUMD ada kucuran APBD di sana," kata dia.

Dia menggarisbawahi, dirinya tak mau Pemko Pekanbaru larut dalam penggunaan APBD yang tak memberikan manfaat. "Kami tak mau juga larut dengan (penggunaan, red) APBD yang ndak jelas bermanfaatnya. Kalau rugi jangan terlalu rugilah," tegas dia.

Baca Juga:  Tangkap Kapal Pembawa 25.000 Bungkus Rokok Ilegal

Kota Pekanbaru memiliki beberapa BUMD. Di antaranya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak. Perusahaan ini sejak lama sudah masuk kategori sakit bahkan kritis karena kondisi keuangan yang tidak sehat. Kemudian, ada pula Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pekanbaru.
BUMD lainnya adalah PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) yang mengelola Kawasan Industri Tenayan (KIT). PT SPP juga sempat memiliki anak perusahaan PT Transportasi Pekanbaru Madani (TPM) yang mengelola Trans Metro Pekanbaru.

Dalam pengelolaan PT TPM, setidaknya ada Rp5 miliar subsidi yang belum diterima untuk mengelola bus TMP dari tahun 2021. Yakni Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember. Khusus Juli dan Agustus subsidi sudah dibayarkan setengah.

Akibatnya, gaji pramugara dan supir TMP sempat macet dan tak dibayar beberapa bulan. Akhirnya pengelolaan TMP diambil alih oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Pekanbaru tahun 2022.  PT TMP yang berada di bawah PT SPP kemudian tak beroperasi lagi. Belakangan, dibentuk PT TPM sebagai BUMD tersendiri yang terpisah dari PT SPP sebagai pengelola bus TMP.

Baca Juga:  Tingkatkan Kemampuan Teknis SAR

Dari seluruh BUMD yang ada, Muflihun menyebut yang sudah bertemu dengan dirinya adalah BPR Pekanbaru. "Kemarin saya sudah dengan BPR. Alhamdulillah BPR ada peningkatan. Untung. Laba Rp1 miliar.  Itu artinya ada peningkatan," ujarnya.

Karena itu dia kembali menekankan audit penting dilakukan untuk mengetahui pengelolaan keuangan di masing-masing perusahaan plat merah itu. "Makanya yang lain saya ingin tahu juga. Berapa kucuran APBD, berapa keuntungan, berapa utang, saya mau tahu," tegasnya.
Saat ditanya apakah hasil audit yang dilakukan akan berpengaruh dan menjadi acuan pada reposisi direksi dan pimpinan BUMD, Pj Wako menjawab, "Tergantung itu. Nanti itu. Lain itu," singkatnya.(ali)

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img
spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari