PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – TIM Satgas Pangan Riau melakukan inspeksi mendadak (sidak) penerapan satu harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Pekanbaru, Rabu (26/1). Hasilnya, tim menemukan minyak goreng masih dijual di atas harga yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp14 ribu per liter.
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Riau Taufiq OH mengatakan, harga minyak goreng di pasar tradisional diketahui masih di kisaran Rp19 hingga Rp20 ribu per liter.
"Untuk harga minyak goreng di pasar tradisional belum satu harga. Saat kami tanya tadi langsung ke pedagang, harga minyak goreng kemasan masih dijual normal," kata Taufiq.
Lebih lanjut dikatakannya, alasan pedagang di pasar tradisional belum menjual satu harga Rp14 ribu per liter, karena masih menunggu harga dari pihak penyuplai. Jika ketentuan harga itu sudah dilakukan, barulah satu harga diterapkan.
"Jadi dari pihak penyuplai atau distributor harganya belum sesuai ketentuan pemerintah. Jadi pedagang belum bisa menerapkan satu harga," ujarnya.
Setelah melakukan pengecekan ke sejumlah pasar tradisional, Tim Satgas Pangan Riau lalu melakukan pengecekan ke dua distributor besar minyak goreng di Riau. Yakni di PT Pan Baruna di Jalan Kaharuddin Nasution dan Gudang Indomaret di Teratak Buluh, Kampar.
Di Pan Baruna, pihak manajemen mengakui belum menerapkan satu harga Rp14 ribu per liter karena alasan baru menerima kebijakan dari pihak pabrikan awal pekan ini. Pihak distributor pun menyatakan masih memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian harga.
Meski begitu, manajemen distributor Pan Baruna menyatakan sudah mendata pasar-pasar terutama toko-toko yang mereka pasok. Dalam waktu tidak lama, penyesuaian harga Rp14 ribu per liter bisa diseragamkan.
"Pihak distributor PT Pan Baruna sudah mendata ke tempat-tempat mereka pasok. Artinya, harga ini segera disesuaikan. Memang alasannya, karena mereka baru menerima surat kebijakan itu. Dan kami sudah tekankan agar satu harga ini cepat disesuaikan," sebutnya.
Berdasarkan pantauan Riau Pos, Rabu (26/1) memang belum tampak adanya penerapan satu harga yang diberlakukan pedagang di pasar tradisional seperti di Pasar Dupa. Di pasar tersebut pedagang masih menerapkan harga minyak goreng kemasan berkisar Rp19.500 per liter hingga Rp20.000 per kilogram untuk minyak goreng curah. Dan Rp39.000 hingga Rp40. 000 untuk minyak ukuran 2 liter.
Salah seorang pedagang Diana mengaku hingga saat ini harga minyak goreng kemasan masih dihargai normal. Pasalnya hingga kini belum ada penurunan harga yang dilakukan oleh pihak distributor kepada para pedagang. "Harga masih normal. Kami pun sekarang masih jual stok yang ada itu pun dari kemarin susah sekali lakunya," kata dia.
Sementara itu, salah seorang pembeli Fia mengaku kecewa dengan masih belum diterapkannya harga minyak goreng kemasan bersubsidi di setiap pasar tradisional di Pekanbaru. Sehingga ia terpaksa harus tetap membeli minyak goreng kemasan dengan harga normal.
"Jelas kecewa. Sengaja belanja ke pasar biar sekalian beli minyak goreng kemasan dengan harga subsidi. Eh, ternyata belum diterapkan. Semoga secepatnya bisa diterapkan agar masyarakat tidak kewalahan mencari minyak goreng kemasan di supermarket yang stoknya terbatas," harapnya.
Edyanus: Cegah Masyarakat Panic Buying
Ekonom Senior Universitas Riau (Unri) Edyanus Herman Halim menyebutkan, masyarakat tidak perlu khawatir stok minyak goreng murah yang disubsidi pemerintah bakal habis di pasar. Karena pemerintah punya uang untuk membiayai subsidi minyak goreng satu harga yang kini hanya Rp14 ribu per liter tersebut. Dirinya juga meminta pemerintah untuk mencegah agar masyarakat tidak melakukan panic buying.
"Saya kira masyarakat tidak perlu borong minyak goreng, karena pemerintah cukup uang untuk memberikan subsidi selama harga TBS dan CPO masih tinggi. Selama TBS sawit dan CPO masih tinggi di pasar internasional, pemerintah akan cukup uang untuk menstabilkan harga. Karena pemerintah mendapat pemasukan dari kenaikan ekspor sawit. Apalagi kalau pemasukan itu yang digunakan untuk subsidi," kata Edyanus, Rabu (26/1).
Pemerintah, lanjut Edyanus, tidak akan rugi memberikan subsidi minyak goreng. Bahkan lebih untung ketimbang memberikan subsidi pada bahan bakar minyak. Pasalnya, ketika minyak goreng diberikan subsidi, itu tidak hanya akan membantu masyarakat menekan pengeluaran rumah tangga pada bahan makanan pokok saja. Tapi ada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang akan terbantu.
"Ada banyak UMKM yang bergantung pada minyak goreng. Diharapkan dengan subsidi ini mereka ini bisa bangkit. Pada akhirnya pajak dari sektor ini akan kembali lagi ke pemerintah. Seperti hari ini (kemarin, red) saat duduk di kedai kopi, orang ramai, kedai kopi keuntungannya meningkat karena dapat menekan biaya. Nanti ketika pembayaran pajaknya meningkat, ke pemerintah juga kembalinya," ujarnya.
Hanya saja, kata Edyanus, pengawasan harus diperketat. Dirinya meminta pemerintah mengawasi secara ketat kebijakan minyak goreng satu harga hingga pasar tradisional saat ini. Pengawasan itu bukan saja memastikan harga yang harus seragam, tapi juga mengawasi jangan sampai ada spekulan yang memanfaatkan situasi ini.
"Saya rasa pengawasan tidak akan sulit, seperti dinas perdagangan mereka kan juga punya tim survei harga di pasar. Terutama kalau skema subsidi pemerintah ini di produsen, harga itu ditekan di tingkat produsennya, hingga di pedagang sudah harga subsidi," ungkapnya.
Dirinya berharap pemerintah juga dapat mencegah masyarakat melakukan panic buying. Hal itu harusnya lebih cepat diantisipasi lewat kebijakan maupun pengawasan. Harga menurutnya harus stabil untuk membantu kebangkitan ekonomi mulai dari tingkat rumah tangga. Kendati Edyanus menyadari pemerintah tidak bisa terus menerus memberikan subsidi, namun dirinya yakin pemerintah masih mampu menganggarkannya.
