PEKANBARU (RIAUPOS.CO) —  Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pekanbaru telah bergulir. Namun, bantuan pokok untuk masyarakat miskin dan rawan miskin hingga hari ketujuh belum juga tiba.

Hal ini menjadi problematika yang kompleks, ditengah larangan aktivitas masyarakat namun belum ada sama sekali realisasi dari wacana bantuan dari Pemko Pekanbaru tersebut.

Pengamat kebijakan publik, Khairul Amri menyebut bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini dinilai latah. Artinya, kebijakan yang sudah direalisasikan semestinya sudah matang persiapannya.

"Kebijakan PSBB inikan kebijakan darurat, kebijakan menyikapi kondisi darurat Covid-19, nah kalau begini seharusnya segala persiapan sudah siap. Mengapa saya bilang latah? Karena sampai saat ini Pemko masih mendata terus, realisasi belum, masyarakat miskin dan rawan miskin butuh bantuan tersebut, setidaknya kebutuhan pokok lah," kata Khairul Amri, MSi kepada Riau Pos, Kamis (23/4).

Seharusnya, dalam hal ini, kalau situasi darurat tidak bisa dengan birokrasi yang berbelit. "Kasihan masyarakat," ujarnya.

Dikatakan Khairul, sebelumnya, Wali Kota Pekanbaru telah berkomentar soal jumlah masyarakat yang akan dibantu. Namun sampai hari ini realisasi tersebut masih kabur, sehingga kepercayaan publik terhadap hal itu juga menurun.

"Harusnya bantuan itu sudah bisa dikucurkan, bisa sembako atau bantuan langsung tunai (BLT). Sekarang bantuan macam hantu, padahal publik sudah berpresepsi jika PSBB pasti sudah siap," kata Dosen Universitas Riau ini.

Disisi lain, soal penutupan sejumlah ruas di ibu kota Riau, Khairul mengapresiasi langkah tersebut. Menurut dia hal ini adalah langkah bagus yang terstrategi dengan baik antara pemko dan aparat.

"Sedikit banyaknya ini akan mempengaruhi mobilitas masyarakat, aturan yang mau lewat 1000 orang, turun jadi 200 misalnya. Karena mereka malas keluar, jalanan ditutup, seperti itu," kata dia.

Namun kebijakan penutupan ruas jalan itu kalau bisa jangan malam saja, namun siang juga. Lantaran penyebaran virus juga tak mengenal waktu.

"Sebenarnya PSBB Pekanbaru ini lucu, gak ada bedanya dengan Social Distancing biasa, sebab masih banyak aktivitas yang luput di siang hari, ini jangan cuma bergeming saja, penerapan harus maksimal," ujarnya.(*1)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) —  Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pekanbaru telah bergulir. Namun, bantuan pokok untuk masyarakat miskin dan rawan miskin hingga hari ketujuh belum juga tiba.

Hal ini menjadi problematika yang kompleks, ditengah larangan aktivitas masyarakat namun belum ada sama sekali realisasi dari wacana bantuan dari Pemko Pekanbaru tersebut.

Pengamat kebijakan publik, Khairul Amri menyebut bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini dinilai latah. Artinya, kebijakan yang sudah direalisasikan semestinya sudah matang persiapannya.

"Kebijakan PSBB inikan kebijakan darurat, kebijakan menyikapi kondisi darurat Covid-19, nah kalau begini seharusnya segala persiapan sudah siap. Mengapa saya bilang latah? Karena sampai saat ini Pemko masih mendata terus, realisasi belum, masyarakat miskin dan rawan miskin butuh bantuan tersebut, setidaknya kebutuhan pokok lah," kata Khairul Amri, MSi kepada Riau Pos, Kamis (23/4).

Seharusnya, dalam hal ini, kalau situasi darurat tidak bisa dengan birokrasi yang berbelit. "Kasihan masyarakat," ujarnya.

Dikatakan Khairul, sebelumnya, Wali Kota Pekanbaru telah berkomentar soal jumlah masyarakat yang akan dibantu. Namun sampai hari ini realisasi tersebut masih kabur, sehingga kepercayaan publik terhadap hal itu juga menurun.

"Harusnya bantuan itu sudah bisa dikucurkan, bisa sembako atau bantuan langsung tunai (BLT). Sekarang bantuan macam hantu, padahal publik sudah berpresepsi jika PSBB pasti sudah siap," kata Dosen Universitas Riau ini.

Disisi lain, soal penutupan sejumlah ruas di ibu kota Riau, Khairul mengapresiasi langkah tersebut. Menurut dia hal ini adalah langkah bagus yang terstrategi dengan baik antara pemko dan aparat.

"Sedikit banyaknya ini akan mempengaruhi mobilitas masyarakat, aturan yang mau lewat 1000 orang, turun jadi 200 misalnya. Karena mereka malas keluar, jalanan ditutup, seperti itu," kata dia.

Namun kebijakan penutupan ruas jalan itu kalau bisa jangan malam saja, namun siang juga. Lantaran penyebaran virus juga tak mengenal waktu.

"Sebenarnya PSBB Pekanbaru ini lucu, gak ada bedanya dengan Social Distancing biasa, sebab masih banyak aktivitas yang luput di siang hari, ini jangan cuma bergeming saja, penerapan harus maksimal," ujarnya.(*1)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) —  Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pekanbaru telah bergulir. Namun, bantuan pokok untuk masyarakat miskin dan rawan miskin hingga hari ketujuh belum juga tiba.

Hal ini menjadi problematika yang kompleks, ditengah larangan aktivitas masyarakat namun belum ada sama sekali realisasi dari wacana bantuan dari Pemko Pekanbaru tersebut.

Pengamat kebijakan publik, Khairul Amri menyebut bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini dinilai latah. Artinya, kebijakan yang sudah direalisasikan semestinya sudah matang persiapannya.

"Kebijakan PSBB inikan kebijakan darurat, kebijakan menyikapi kondisi darurat Covid-19, nah kalau begini seharusnya segala persiapan sudah siap. Mengapa saya bilang latah? Karena sampai saat ini Pemko masih mendata terus, realisasi belum, masyarakat miskin dan rawan miskin butuh bantuan tersebut, setidaknya kebutuhan pokok lah," kata Khairul Amri, MSi kepada Riau Pos, Kamis (23/4).

Seharusnya, dalam hal ini, kalau situasi darurat tidak bisa dengan birokrasi yang berbelit. "Kasihan masyarakat," ujarnya.

Dikatakan Khairul, sebelumnya, Wali Kota Pekanbaru telah berkomentar soal jumlah masyarakat yang akan dibantu. Namun sampai hari ini realisasi tersebut masih kabur, sehingga kepercayaan publik terhadap hal itu juga menurun.

"Harusnya bantuan itu sudah bisa dikucurkan, bisa sembako atau bantuan langsung tunai (BLT). Sekarang bantuan macam hantu, padahal publik sudah berpresepsi jika PSBB pasti sudah siap," kata Dosen Universitas Riau ini.

Disisi lain, soal penutupan sejumlah ruas di ibu kota Riau, Khairul mengapresiasi langkah tersebut. Menurut dia hal ini adalah langkah bagus yang terstrategi dengan baik antara pemko dan aparat.

"Sedikit banyaknya ini akan mempengaruhi mobilitas masyarakat, aturan yang mau lewat 1000 orang, turun jadi 200 misalnya. Karena mereka malas keluar, jalanan ditutup, seperti itu," kata dia.

Namun kebijakan penutupan ruas jalan itu kalau bisa jangan malam saja, namun siang juga. Lantaran penyebaran virus juga tak mengenal waktu.

"Sebenarnya PSBB Pekanbaru ini lucu, gak ada bedanya dengan Social Distancing biasa, sebab masih banyak aktivitas yang luput di siang hari, ini jangan cuma bergeming saja, penerapan harus maksimal," ujarnya.(*1)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) —  Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pekanbaru telah bergulir. Namun, bantuan pokok untuk masyarakat miskin dan rawan miskin hingga hari ketujuh belum juga tiba.

Hal ini menjadi problematika yang kompleks, ditengah larangan aktivitas masyarakat namun belum ada sama sekali realisasi dari wacana bantuan dari Pemko Pekanbaru tersebut.

Pengamat kebijakan publik, Khairul Amri menyebut bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini dinilai latah. Artinya, kebijakan yang sudah direalisasikan semestinya sudah matang persiapannya.

"Kebijakan PSBB inikan kebijakan darurat, kebijakan menyikapi kondisi darurat Covid-19, nah kalau begini seharusnya segala persiapan sudah siap. Mengapa saya bilang latah? Karena sampai saat ini Pemko masih mendata terus, realisasi belum, masyarakat miskin dan rawan miskin butuh bantuan tersebut, setidaknya kebutuhan pokok lah," kata Khairul Amri, MSi kepada Riau Pos, Kamis (23/4).

Seharusnya, dalam hal ini, kalau situasi darurat tidak bisa dengan birokrasi yang berbelit. "Kasihan masyarakat," ujarnya.

Dikatakan Khairul, sebelumnya, Wali Kota Pekanbaru telah berkomentar soal jumlah masyarakat yang akan dibantu. Namun sampai hari ini realisasi tersebut masih kabur, sehingga kepercayaan publik terhadap hal itu juga menurun.

"Harusnya bantuan itu sudah bisa dikucurkan, bisa sembako atau bantuan langsung tunai (BLT). Sekarang bantuan macam hantu, padahal publik sudah berpresepsi jika PSBB pasti sudah siap," kata Dosen Universitas Riau ini.

Disisi lain, soal penutupan sejumlah ruas di ibu kota Riau, Khairul mengapresiasi langkah tersebut. Menurut dia hal ini adalah langkah bagus yang terstrategi dengan baik antara pemko dan aparat.

"Sedikit banyaknya ini akan mempengaruhi mobilitas masyarakat, aturan yang mau lewat 1000 orang, turun jadi 200 misalnya. Karena mereka malas keluar, jalanan ditutup, seperti itu," kata dia.

Namun kebijakan penutupan ruas jalan itu kalau bisa jangan malam saja, namun siang juga. Lantaran penyebaran virus juga tak mengenal waktu.

"Sebenarnya PSBB Pekanbaru ini lucu, gak ada bedanya dengan Social Distancing biasa, sebab masih banyak aktivitas yang luput di siang hari, ini jangan cuma bergeming saja, penerapan harus maksimal," ujarnya.(*1)