PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Anggota DPRD Kota Pekanbaru, H Fathullah menegaskan, bahwa dirinya menolak rencana Pemko Pekanbaru untuk menaikkan tarif parkir di Pekanbaru. Pasalnya, politisi Gerindra ini melihat kondisi saat ini, pandemi Covid-19 belum tepat Pemko un­tuk membahas soal kenaikan tarif parkir. "Saya sudah sampaikan ke Dishub, dan saya menolak wacana kenaikan tarif parkir tepi jalan, dengan alasan apapun," kata Fathullah kepada wartawan, Senin (20/12). 

Disampaikan Ketua Komisi II ini juga, dengan kondisi sudah di pihak ketigakan, pengelolaan parkir ini sebaiknya bukan tarif yang dinaikkan, akan tetapi lebih kepada pengembangan titik parkir, dengan melihat potensi dalam mengangkat PAD dari sektor parkir.

Artinya, kata Fathullah, zona-zona yang diserahkan ke pihak ketiga harus, jangan sampai offside, harus sesuaikan dengan kontrak, begitu juga zona yang masih dikuasai Dishub harus dikelola dengan benar.

"Ekonomi masyarakat saat ini belum pulih, masih bersengkarut, dan masih dihantui dengan bahaya virus corona, yang suatu waktu Pemerintah bisa saja mengeluarkan kebijakan PPKM ketat lagi. Ini harus jadi pertimbangan, jangan seenaknya saja menaikkan tarif," paparnya.

Diminta, supaya Dishub fokus mengawasi dan mengontrol parkir yang sudah diserahkan ke pihak ketiga, dan diharapkan jangan sampai gagal lagi.

"Di lapangan, masalah perparkiran saat ini masih terjadi konflik di beberapa titik yang dikuasai Dishub, ada orang lama diputus kerja samanya sepihak, ini harus dibenahi sampai duduk," tutur Fathullah. 

Disampaikan Fathullah lagi, jika bicara PAD, dirinya sangat mendukung, akan tetapi perlu pertimbangan supaya masyarakat bisa menerima kebijakan itu, jangan pula menjadi masalah baru dengan wacana kenaikan tarif parkir itu. 

Untuk mengetahui lebih jelas wacana ini, Fathullah akan mengagendakan pemanggilan dinas. "Sekaligus nanti kita tanyakan PAD parkir tahun ini. Apakah sesuai target atau tidak, kita agendakan nanti, " ujarnya.

Sebelumnya, disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Yuliarso, tarif parkir di Kota Pekanbaru saat ini menjadi salah satu yang termurah se Indonesia dengan rincian Rp1.000 dan Rp2.000,- (roda dua dan roda empat).

Dan dari persoalan ini, dikatakannya ada kalangan yang mengusulkan tarif parkir Pekanbaru untuk dikaji ulang. Dan kenaikan tarif juga disebutkan untuk dapat mengurangi kepadatan titik parkir. 

"Baru wacana itu, tapi akan kita koordinasikan dengan stake holder terkait dengan adanya wacana tersebut," katanya.(lim) 

Laporan AGUSTIAR, Pekanbaru

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Anggota DPRD Kota Pekanbaru, H Fathullah menegaskan, bahwa dirinya menolak rencana Pemko Pekanbaru untuk menaikkan tarif parkir di Pekanbaru. Pasalnya, politisi Gerindra ini melihat kondisi saat ini, pandemi Covid-19 belum tepat Pemko un­tuk membahas soal kenaikan tarif parkir. "Saya sudah sampaikan ke Dishub, dan saya menolak wacana kenaikan tarif parkir tepi jalan, dengan alasan apapun," kata Fathullah kepada wartawan, Senin (20/12). 

Disampaikan Ketua Komisi II ini juga, dengan kondisi sudah di pihak ketigakan, pengelolaan parkir ini sebaiknya bukan tarif yang dinaikkan, akan tetapi lebih kepada pengembangan titik parkir, dengan melihat potensi dalam mengangkat PAD dari sektor parkir.

Artinya, kata Fathullah, zona-zona yang diserahkan ke pihak ketiga harus, jangan sampai offside, harus sesuaikan dengan kontrak, begitu juga zona yang masih dikuasai Dishub harus dikelola dengan benar.

"Ekonomi masyarakat saat ini belum pulih, masih bersengkarut, dan masih dihantui dengan bahaya virus corona, yang suatu waktu Pemerintah bisa saja mengeluarkan kebijakan PPKM ketat lagi. Ini harus jadi pertimbangan, jangan seenaknya saja menaikkan tarif," paparnya.

Diminta, supaya Dishub fokus mengawasi dan mengontrol parkir yang sudah diserahkan ke pihak ketiga, dan diharapkan jangan sampai gagal lagi.

"Di lapangan, masalah perparkiran saat ini masih terjadi konflik di beberapa titik yang dikuasai Dishub, ada orang lama diputus kerja samanya sepihak, ini harus dibenahi sampai duduk," tutur Fathullah. 

Disampaikan Fathullah lagi, jika bicara PAD, dirinya sangat mendukung, akan tetapi perlu pertimbangan supaya masyarakat bisa menerima kebijakan itu, jangan pula menjadi masalah baru dengan wacana kenaikan tarif parkir itu. 

Untuk mengetahui lebih jelas wacana ini, Fathullah akan mengagendakan pemanggilan dinas. "Sekaligus nanti kita tanyakan PAD parkir tahun ini. Apakah sesuai target atau tidak, kita agendakan nanti, " ujarnya.

Sebelumnya, disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Yuliarso, tarif parkir di Kota Pekanbaru saat ini menjadi salah satu yang termurah se Indonesia dengan rincian Rp1.000 dan Rp2.000,- (roda dua dan roda empat).

Dan dari persoalan ini, dikatakannya ada kalangan yang mengusulkan tarif parkir Pekanbaru untuk dikaji ulang. Dan kenaikan tarif juga disebutkan untuk dapat mengurangi kepadatan titik parkir. 

"Baru wacana itu, tapi akan kita koordinasikan dengan stake holder terkait dengan adanya wacana tersebut," katanya.(lim) 

Laporan AGUSTIAR, Pekanbaru

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Anggota DPRD Kota Pekanbaru, H Fathullah menegaskan, bahwa dirinya menolak rencana Pemko Pekanbaru untuk menaikkan tarif parkir di Pekanbaru. Pasalnya, politisi Gerindra ini melihat kondisi saat ini, pandemi Covid-19 belum tepat Pemko un­tuk membahas soal kenaikan tarif parkir. "Saya sudah sampaikan ke Dishub, dan saya menolak wacana kenaikan tarif parkir tepi jalan, dengan alasan apapun," kata Fathullah kepada wartawan, Senin (20/12). 

Disampaikan Ketua Komisi II ini juga, dengan kondisi sudah di pihak ketigakan, pengelolaan parkir ini sebaiknya bukan tarif yang dinaikkan, akan tetapi lebih kepada pengembangan titik parkir, dengan melihat potensi dalam mengangkat PAD dari sektor parkir.

Artinya, kata Fathullah, zona-zona yang diserahkan ke pihak ketiga harus, jangan sampai offside, harus sesuaikan dengan kontrak, begitu juga zona yang masih dikuasai Dishub harus dikelola dengan benar.

"Ekonomi masyarakat saat ini belum pulih, masih bersengkarut, dan masih dihantui dengan bahaya virus corona, yang suatu waktu Pemerintah bisa saja mengeluarkan kebijakan PPKM ketat lagi. Ini harus jadi pertimbangan, jangan seenaknya saja menaikkan tarif," paparnya.

Diminta, supaya Dishub fokus mengawasi dan mengontrol parkir yang sudah diserahkan ke pihak ketiga, dan diharapkan jangan sampai gagal lagi.

"Di lapangan, masalah perparkiran saat ini masih terjadi konflik di beberapa titik yang dikuasai Dishub, ada orang lama diputus kerja samanya sepihak, ini harus dibenahi sampai duduk," tutur Fathullah. 

Disampaikan Fathullah lagi, jika bicara PAD, dirinya sangat mendukung, akan tetapi perlu pertimbangan supaya masyarakat bisa menerima kebijakan itu, jangan pula menjadi masalah baru dengan wacana kenaikan tarif parkir itu. 

Untuk mengetahui lebih jelas wacana ini, Fathullah akan mengagendakan pemanggilan dinas. "Sekaligus nanti kita tanyakan PAD parkir tahun ini. Apakah sesuai target atau tidak, kita agendakan nanti, " ujarnya.

Sebelumnya, disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Yuliarso, tarif parkir di Kota Pekanbaru saat ini menjadi salah satu yang termurah se Indonesia dengan rincian Rp1.000 dan Rp2.000,- (roda dua dan roda empat).

Dan dari persoalan ini, dikatakannya ada kalangan yang mengusulkan tarif parkir Pekanbaru untuk dikaji ulang. Dan kenaikan tarif juga disebutkan untuk dapat mengurangi kepadatan titik parkir. 

"Baru wacana itu, tapi akan kita koordinasikan dengan stake holder terkait dengan adanya wacana tersebut," katanya.(lim) 

Laporan AGUSTIAR, Pekanbaru

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Anggota DPRD Kota Pekanbaru, H Fathullah menegaskan, bahwa dirinya menolak rencana Pemko Pekanbaru untuk menaikkan tarif parkir di Pekanbaru. Pasalnya, politisi Gerindra ini melihat kondisi saat ini, pandemi Covid-19 belum tepat Pemko un­tuk membahas soal kenaikan tarif parkir. "Saya sudah sampaikan ke Dishub, dan saya menolak wacana kenaikan tarif parkir tepi jalan, dengan alasan apapun," kata Fathullah kepada wartawan, Senin (20/12). 

Disampaikan Ketua Komisi II ini juga, dengan kondisi sudah di pihak ketigakan, pengelolaan parkir ini sebaiknya bukan tarif yang dinaikkan, akan tetapi lebih kepada pengembangan titik parkir, dengan melihat potensi dalam mengangkat PAD dari sektor parkir.

Artinya, kata Fathullah, zona-zona yang diserahkan ke pihak ketiga harus, jangan sampai offside, harus sesuaikan dengan kontrak, begitu juga zona yang masih dikuasai Dishub harus dikelola dengan benar.

"Ekonomi masyarakat saat ini belum pulih, masih bersengkarut, dan masih dihantui dengan bahaya virus corona, yang suatu waktu Pemerintah bisa saja mengeluarkan kebijakan PPKM ketat lagi. Ini harus jadi pertimbangan, jangan seenaknya saja menaikkan tarif," paparnya.

Diminta, supaya Dishub fokus mengawasi dan mengontrol parkir yang sudah diserahkan ke pihak ketiga, dan diharapkan jangan sampai gagal lagi.

"Di lapangan, masalah perparkiran saat ini masih terjadi konflik di beberapa titik yang dikuasai Dishub, ada orang lama diputus kerja samanya sepihak, ini harus dibenahi sampai duduk," tutur Fathullah. 

Disampaikan Fathullah lagi, jika bicara PAD, dirinya sangat mendukung, akan tetapi perlu pertimbangan supaya masyarakat bisa menerima kebijakan itu, jangan pula menjadi masalah baru dengan wacana kenaikan tarif parkir itu. 

Untuk mengetahui lebih jelas wacana ini, Fathullah akan mengagendakan pemanggilan dinas. "Sekaligus nanti kita tanyakan PAD parkir tahun ini. Apakah sesuai target atau tidak, kita agendakan nanti, " ujarnya.

Sebelumnya, disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Yuliarso, tarif parkir di Kota Pekanbaru saat ini menjadi salah satu yang termurah se Indonesia dengan rincian Rp1.000 dan Rp2.000,- (roda dua dan roda empat).

Dan dari persoalan ini, dikatakannya ada kalangan yang mengusulkan tarif parkir Pekanbaru untuk dikaji ulang. Dan kenaikan tarif juga disebutkan untuk dapat mengurangi kepadatan titik parkir. 

"Baru wacana itu, tapi akan kita koordinasikan dengan stake holder terkait dengan adanya wacana tersebut," katanya.(lim) 

Laporan AGUSTIAR, Pekanbaru