PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Realisasi fisik sebagian besar organisasi perangkat daerah (OPD) jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru hingga semester pertama 2022 masih rendah. Berada di bawah 50 persen. Para kepala OPD diminta bekerja maksimal. Jika tidak, evaluasi menunggu.
Dalam rapat evaluasi realisasi fisik dan keuangan triwulan II Tahun Anggaran 2022, Senin (18/7), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pekanbaru tahun 2022 masih belum mencapai target. Secara umum untuk realisasi fisik baru di angka 42,48 persen.
Secara umum capaian realisasi fisik ini dibagi menjadi tiga kategori. Yaitu di atas 50 persen itu kategori tinggi, 25-50 persen itu kategori sedang dan di bawah 25 persen itu kategori rendah.
Dari 48 OPD yang ada di jajaran Pemko Pekanbaru, untuk kategori tinggi itu ada 11 perangkat daerah. Dan sisanya kategori sedang, yakni 37 perangkat daerah. Di luar ini, ada perangkat daerah yang belum melakukan input.
Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru Muflihun SSTP MAP pada Riau Pos, Selasa (19/7) mewanti-wanti kepada kepala OPD untuk bekerja dengan serius.
"Agar kepala OPD bekerja maksimal," kata dia.
Muflihun menegaskan bakal melakukan evaluasi terhadap
inerja sejumlah kepala OPD di lingkungan pemerintah kota. Mereka yang tidak mampu mengurus ini tentu tidak bakal dipertahankan.
"Kalau tidak mampu mundur saja, kenapa dipaksa, kerjaan ini tidak bisa dipaksa," tegasnya.
Dirinya menilai bahwa para kepala OPD mestinya menjadikan pemerintah kota sebagai rumah. Mereka mesti menjaga dan membersihkan rumahnya sendiri. "Kami sudah ingatkan, kenapa banyak yang realisasi anggarannya masih rendah. Sekarang baru sibuk," imbuhnya.
Dia mengajak seluruh jajaran OPD untuk komitmen bersama membangun kota selama satu tahun ini. Ia mengaku bahwa sejumlah pejabat eselon enggan berkomunikasi dengan dirinya.
"Sampai sekarang masih ada eselon II enggan komunikasi dengan saya, bagaimana kita memberi arahan. Padahal banyak sekali permasalahan yang harus dituntaskan," ucapnya.
Pj Wako mengingatkan, hingga akhir tahun dia menginginkan di akhir tahun realisasi bisa berada di angka 100 persen.
“Kami harapkan OPD untuk menggesa realisasi itu. Jangan sampai akhir tahun itu tak sampai 90 persen. Artinya kalau kita jauh dari target 100 persen, nanti kita sama saja tidak bekerja," tuturnya.
Untuk itu, dirinya menekankan kepada OPD, apa yang dianggarkan di OPD itu segera dilaksanakan.
"Kalau hanya itu saja (tak segera direalisasikan, red) ya tak usah dianggarkan," tambahnya.
Kabag Administrasi Pembangunan Setdako Pekanbaru Norpendike Prakarsa mengatakan, secara umum realisasi fisik APBD Pekanbaru tahun anggaran 2022 hingga triwulan II adalah 42,48 persen.
"Kalau dari target idealnya, kita harusnya sudah 50 persen, karena ini kan triwulan II sudah berjalan, bahkan sudah mau masuk triwulan III," ujarnya.
Dijelaskannya, angka ini diukur dari rasio fisik, ada di dasboard aplikasi evaluasi kinerja anggaran yang diinput oleh seluruh perangkat daerah. "Kita ada 48 perangkat daerah ditambah 21 puskesmas dan 1 Rumah Sakit Madani," sebutnya.
Ia menjelaskan, mengapa secara umum capaian realisasi fisik 42,48 persen, ini karena sudah ada 11 perangkat daerah yang realisasi fisiknya sudah di atas 50 persen. Tapi di luar itu masih ada yang dibawah 50 persen.
"Dan itu tentu mempengaruhi secara umum capaian realisasi fisik kita, yaitu di angka 42,48 persen," sebutnya.
Dirincikan dia, 11 perangkat daerah yang berada di kategori tinggi adalah Disperindag, Disnaker, Dishub, Satpol PP, Kecamatan Tenayan Raya, Dinas Sosial, DLHK, Inspektorat Pekanbaru, BPBD, Disbudpar dan juga Kecamatan Pekanbaru Kota.
Sementara untuk yang kategori sedang itu adalah Dinas Pertanahan, Dispora, Sekretariat Daerah, Kecamatan Payung Sekali, Sekwan, Dinas Ketahanan Pangan, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Kulim, Kecamatan Rumbai, Perkim, Balitbang, Bappeda, Diskominfo, Kecamatan Bina Widya, Kecamatan Tuah Madani, Bapenda.
Selanjutnya adalah Dispusip, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Sukajadi, Dinas Pertanian, Kecamatan Marpoyan Damai, BKPSDM, Damkar, Dinas Kesehatan, Kecamatan Rumbai Barat, BPKAD, Kecamatan Lima Puluh, Disdik, PUPR, Disdukcapil, Disdalduk KB, Badan Kesbangpol, Rumbai Timur, DPMPTSP, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3PM) dan yang terakhir adalah Dinas Koperasi dan UMKM.
"Yang paling rendah itu adalah Diskop dan UMKM. Angkanya itu hanya 28,99 persen. Tapi masih masuk kategori sedang," sebutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru Sarbaini dikonfirmasi wartawan mengatakan, jika itu hanya karena belum diinput saja. Sebenarnya untuk realisasi sudah mencapai 52 persen.
"Ini cuma karena belum diinput saja. Kami bukan 28 persen, jadi memang sudah 52 persen, hanya belum diinput saja. Tadi saya sudah suruh langsung kawan-kawan itu untuk menginput," singkatnya.(yls)
Laporan M ALI NURMAN, Kota
