PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Riau menggelar rapat koordinasi bersama Manajemen Konstruksi Kementerian PUPR dan juga Lapas Bagansiapiapi, Selasa (19/4). Rapat ini khusus membahas percepatan pembangunan Lapas Bagansiapiapi yang kini berstatus lapas terpadat di Indonesia.
Rapat tersebut dipimpin Kepala Kanwil Kemenkum HAM Riau Mhd Jahari Sitepu dengan tujuan untuk membahas progres pembangunan lapas, serta memitigasi keterlambatan proses pembangunan yang akan dibangun. Jahari dan jajarannya ingin mendorong akselerasi pembangunan gedung Lapas di atas tanah seluas 14,2 hektare di Ujung Tanjung yang dihibahkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tersebut.
- Advertisement -
"Saya minta agar Pejabat Pembuat Komitmen untuk selalu berkoordinasi dengan PU dan meninjau langsung segala proses pembangunan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan realisasi di lapangan. Segala permasalahan yang didapati, segera dikonsultasikan dengan bagian Program dan Pelaporan Ditjen Pemasyarakatan agar dapat dicarikan solusinya," ungkap Jahari.
Jahari berpesan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan tersebut agar dapat bekerja sesuai dengan aturan. Karena uang yang digunakan untuk pembangunan ini berasal dari uang rakyat. Maka dirinya ingin memastikan penggunaannya dapat semaksimal mungkin, karena pembangunan lapas ini juga untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat.(end)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Riau menggelar rapat koordinasi bersama Manajemen Konstruksi Kementerian PUPR dan juga Lapas Bagansiapiapi, Selasa (19/4). Rapat ini khusus membahas percepatan pembangunan Lapas Bagansiapiapi yang kini berstatus lapas terpadat di Indonesia.
Rapat tersebut dipimpin Kepala Kanwil Kemenkum HAM Riau Mhd Jahari Sitepu dengan tujuan untuk membahas progres pembangunan lapas, serta memitigasi keterlambatan proses pembangunan yang akan dibangun. Jahari dan jajarannya ingin mendorong akselerasi pembangunan gedung Lapas di atas tanah seluas 14,2 hektare di Ujung Tanjung yang dihibahkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tersebut.
"Saya minta agar Pejabat Pembuat Komitmen untuk selalu berkoordinasi dengan PU dan meninjau langsung segala proses pembangunan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan realisasi di lapangan. Segala permasalahan yang didapati, segera dikonsultasikan dengan bagian Program dan Pelaporan Ditjen Pemasyarakatan agar dapat dicarikan solusinya," ungkap Jahari.
Jahari berpesan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan tersebut agar dapat bekerja sesuai dengan aturan. Karena uang yang digunakan untuk pembangunan ini berasal dari uang rakyat. Maka dirinya ingin memastikan penggunaannya dapat semaksimal mungkin, karena pembangunan lapas ini juga untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat.(end)
