PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Provinsi Riau menjadi percontohan provinsi rendah karbon di Indonesia. Hal tersebut didapatkan, setelah pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional melihat upaya pemerintah Provinsi Riau dalam hal pembangunan berwawasan lingkungan.
Gubernur Riau, Drs H Syamsuar Msi mengatakan, setelah mendapatkan amanah tersebut, Pemprov Riau bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan rendah karbon.
Atas amanah tersebut, gubernur mengatakan Pemprov Riau berkomitmen secara serius menanggulangi salah satu permasalahan dunia tersebut. "Komitmen itu juga sudah tertuang dalam misi kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau tahun 2019-2024, yakni mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan," kata Syamsuar.
Lebih lanjut dikatakan Syamsuar, misi ini juga dijabarkan dalam tujuan pembangunan, yakni mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan atau yang dikenal dengan Riau Hijau. Komitmen Pemprov Riau ini menjadi awal inisiatif untuk menjadi salah satu provinsi percontohan rendah karbon di Indonesia.
"Melalui penandatanganan nota kesepahaman pembangunan rendah karbon antara Pemprov Riau dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, diharapkan bisa membuka jaringan kerjasama kemitraan yang positif dalam melakukan rencana perbaikan yang lebih hijau di masa mendatang," harap gubernur.
Upaya yang telah dilakukan, sambung gubernur, antara lain rehabilitasi dan reboisasi lahan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui embung dan kanal bloking (water management) di kawasan gambut, pengawasan kawasan hutan, peningkatan kesadaran masyararakat dengan pembukaan lahan tanpa bakar, penegakan hukum, pemanfaatan lahan gambut untuk ketahanan pangan dan tanaman ramah lingkungan, biomassa menjadi sumber energi dan pengelolaan sampah.
"Pembangunan rendah karbon merupakan salah satu kebijakan Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim. Pembangunan rendah karbon ini juga tak hanya menjawab permasalahan lingkungan, tapi juga dapat mendorong percepatan ekonomi daerah," jelas gubernur.(sol)
