PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru memanggil hearing Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pekanbaru, Senin (14/3) di ruang komisi. Agendanya mempertanyakan program kerja tahun anggaran 2022.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan bersama anggota komisi.
- Advertisement -
"Kita ingin tahu sejauh mana pelaksanaan kegiatan di tahun ini. Dengan adanya pemanggilan ini diharapkan masalah klasik yang ada di Kota Pekanbaru ini bisa selesai permasalahannya satu per satu," kata Nurul kepada wartawan.
Selain itu, Komisi juga mempertanyakan kinerja dari kontraktor serta pengawasan dari konsultan pengawas dari Dinas Perkim mengenai masalah kegiatan pembuatan saluran drainase.
Nurul mengaku heran dengan adanya pemaparan dari Dinas Perkim Kota Pekanbaru terkait adanya pengurangan anggaran dapat memberikan dorongan untuk menyelesaikan persoalan yang dikeluhkan warga saat ini.
- Advertisement -
"Seluruh anggaran kegiatan Dinas Perkim sebesar Rp150 miliar, termasuk anggaran rutin dan gaji itu ada pemotongan lagi sekitar Rp50 miliar," ujarnya.
Tidak hanya itu, Nurul berharap Dinas Perkim dapat membuat perencanaan kontur elevasi saluran drainase sesuai dengan kontur jalan agar tidak lagi menimbulkan titik-titik banjir baru di Kota Pekanbaru.
Hearing ini membahas terkait program rumah layak huni. Karena Untuk program rumah layak huni di tahun 2022 ini ada 216 kegiatan pembangunan program rumah layak huni di tahun 2022.
"Untuk anggaran program layak huni ini ada dari bantuan provinsi, kementerian dan juga APBD Kota," ungkap Nurul.
Laporan: Agustiar (Pekanbaru)
Editor: E Sulaiman
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru memanggil hearing Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pekanbaru, Senin (14/3) di ruang komisi. Agendanya mempertanyakan program kerja tahun anggaran 2022.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan bersama anggota komisi.
"Kita ingin tahu sejauh mana pelaksanaan kegiatan di tahun ini. Dengan adanya pemanggilan ini diharapkan masalah klasik yang ada di Kota Pekanbaru ini bisa selesai permasalahannya satu per satu," kata Nurul kepada wartawan.
Selain itu, Komisi juga mempertanyakan kinerja dari kontraktor serta pengawasan dari konsultan pengawas dari Dinas Perkim mengenai masalah kegiatan pembuatan saluran drainase.
Nurul mengaku heran dengan adanya pemaparan dari Dinas Perkim Kota Pekanbaru terkait adanya pengurangan anggaran dapat memberikan dorongan untuk menyelesaikan persoalan yang dikeluhkan warga saat ini.
"Seluruh anggaran kegiatan Dinas Perkim sebesar Rp150 miliar, termasuk anggaran rutin dan gaji itu ada pemotongan lagi sekitar Rp50 miliar," ujarnya.
Tidak hanya itu, Nurul berharap Dinas Perkim dapat membuat perencanaan kontur elevasi saluran drainase sesuai dengan kontur jalan agar tidak lagi menimbulkan titik-titik banjir baru di Kota Pekanbaru.
Hearing ini membahas terkait program rumah layak huni. Karena Untuk program rumah layak huni di tahun 2022 ini ada 216 kegiatan pembangunan program rumah layak huni di tahun 2022.
"Untuk anggaran program layak huni ini ada dari bantuan provinsi, kementerian dan juga APBD Kota," ungkap Nurul.
Laporan: Agustiar (Pekanbaru)
Editor: E Sulaiman
