PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau mendukung penuh usulan Gubernur Riau Syamsuar agar komoditas Crude Palm Oil (CPO) kelapa sawit bisa mendapat dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Sebab, bila hal itu terwujud, maka pendapatan Provinsi Riau dari DBH CPO sawit akan memberi dampak besar terhadap pemasukan daerah. Apalagi saat ini, sawit sedang berada pada rekor tertinggi.

Hal itu sebagaimana diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi kepada Riau Pos, Senin (8/11). Dikatakan dia, sebelumnya Komisi III DPRD Riau sendiri telah melakukan sejumlah upaya agar pendapatan daerah Riau bisa meningkat signifikan. Seperti mengejar pajak air permukaan perusahaan yang berada di Riau. 

- Advertisement -

Selain itu, pihaknya juga sempat meminta agar bea balik nama kendaraan digratiskan, agar kendaraan operasional perusahaan non-BM bisa membayar pajak ke daerah. "Memang sejak awal saya menjabat sebagai ketua Komisi III ini ada beberapa item yang terus kita kejar. Seperti pajak air permukaan, kemudian pajak kendaraan juga," sebut Husaimi.

Bahkan pihaknya juga turut memperjuangkan DBH CPO agar bisa diwujudkan oleh pemerintah pusat. Hal itu dikatakan Husaimi telah dimulai DPRD sejak setahun belakangan. Dirinya juga sudah melakukan pertemuan dengan 7 daerah penghasil sawit lainnya. Hasilnya cukup menggembirakan. Di mana mayoritas daerah penghasil sawit sangat setuju CPO dapat dijadikan item dana bagi hasil (DBH) bagi daerah penghasil.

Diakui dia, memang sempat ada salah satu daerah yang pesimis, DBH CPO ini bisa terwujud. Alasannya, lokasi transport tidak masuk kedalam daerah mereka. Namun Husaimi menjelaskan bahwa DBH CPO diberikan kepada daerah penghasil. Bukan kepada daerah pengirim. "Ketika saya jelaskan seperti itu akhirnya semua sepakat," paparnya.

Politikus PPP ini juga mengatakan bahwa dirinya sudah meminta agar DPR RI turut menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat. Saat itu, Husaimi telah membicarakan langsung kepada Anggota DPR RI dapil Riau, Syamsurizal. Ketika itu Syamsurizal diceritakan Husaimi langsung memberikan respon yang sangat baik. Dan berjanji akan meneruskan usulan tersebut kepada komisi terkait di DPR RI.

"Pak Syamsurizal responnya sangat baik. Bahkan langsung minta data usulannya. Dan akan sampaikan ke komisi terkait di DPR RI. Karena kan memang bukan komisi beliau," pungkas­nya.(nda)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau mendukung penuh usulan Gubernur Riau Syamsuar agar komoditas Crude Palm Oil (CPO) kelapa sawit bisa mendapat dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Sebab, bila hal itu terwujud, maka pendapatan Provinsi Riau dari DBH CPO sawit akan memberi dampak besar terhadap pemasukan daerah. Apalagi saat ini, sawit sedang berada pada rekor tertinggi.

Hal itu sebagaimana diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi kepada Riau Pos, Senin (8/11). Dikatakan dia, sebelumnya Komisi III DPRD Riau sendiri telah melakukan sejumlah upaya agar pendapatan daerah Riau bisa meningkat signifikan. Seperti mengejar pajak air permukaan perusahaan yang berada di Riau. 

- Advertisement -

Selain itu, pihaknya juga sempat meminta agar bea balik nama kendaraan digratiskan, agar kendaraan operasional perusahaan non-BM bisa membayar pajak ke daerah. "Memang sejak awal saya menjabat sebagai ketua Komisi III ini ada beberapa item yang terus kita kejar. Seperti pajak air permukaan, kemudian pajak kendaraan juga," sebut Husaimi.

Bahkan pihaknya juga turut memperjuangkan DBH CPO agar bisa diwujudkan oleh pemerintah pusat. Hal itu dikatakan Husaimi telah dimulai DPRD sejak setahun belakangan. Dirinya juga sudah melakukan pertemuan dengan 7 daerah penghasil sawit lainnya. Hasilnya cukup menggembirakan. Di mana mayoritas daerah penghasil sawit sangat setuju CPO dapat dijadikan item dana bagi hasil (DBH) bagi daerah penghasil.

- Advertisement -

Diakui dia, memang sempat ada salah satu daerah yang pesimis, DBH CPO ini bisa terwujud. Alasannya, lokasi transport tidak masuk kedalam daerah mereka. Namun Husaimi menjelaskan bahwa DBH CPO diberikan kepada daerah penghasil. Bukan kepada daerah pengirim. "Ketika saya jelaskan seperti itu akhirnya semua sepakat," paparnya.

Politikus PPP ini juga mengatakan bahwa dirinya sudah meminta agar DPR RI turut menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat. Saat itu, Husaimi telah membicarakan langsung kepada Anggota DPR RI dapil Riau, Syamsurizal. Ketika itu Syamsurizal diceritakan Husaimi langsung memberikan respon yang sangat baik. Dan berjanji akan meneruskan usulan tersebut kepada komisi terkait di DPR RI.

"Pak Syamsurizal responnya sangat baik. Bahkan langsung minta data usulannya. Dan akan sampaikan ke komisi terkait di DPR RI. Karena kan memang bukan komisi beliau," pungkas­nya.(nda)