PEKANBARU (RIAUPOS.CO) Pemberlakuan Pemba tasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV di Pekanbaru berakhir Senin (9/8) hari ini. Sama seperti sebelumnya, perpanjangan atau tidak akan mengikuti arahan pemerintah pusat.
Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berencana akan melakukan evaluasi terlebih dahulu tentang pelaksanaan PPKM level IV tahap II yang sedang berlangsung untuk menentukan sikap ke depannya.
Asisten I Setko Pekanbaru Azwan, Ahad (8/9) mengatakan, pemerintah kota bersama Satgas Covid-19 Kota Pekan baru bakal melakukan evaluasi, Senin hari ini. Mereka dan Forkopimda Kota Pekanbaru mengevaluasi efektivitas pe nerapan PPKM level 4 tahap II. ’’Besok (hari ini, red) baru kami evaluasi (PPKM level 4). Kami evaluasi sembari menanti arahan pusat," kata dia.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada rencana untuk kembali memperpanjang PPKM level 4. Hal ini baru da pat ditentukan setelah melakukan evaluasi dan melihat perkembangan sebaran kasus positif Covid-19 saat ini.
Selain itu, pemerintah kota juga menanti arahan dari Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo terkait kebijakan PPKM level IV. Jika pusat menginstruksikan untuk dilanjutkan, maka pemerintah kota bakal mengikuti hal tersebut. "Kita menunggu pengumuman Presiden. Bagaimana kebijakan pusat, itu yang kita (Pemko Pekanbaru) ikuti," jelasnya.
Ia menilai, PPKM level IV tahap II yang sedang berlangsung di Kota Pekanbaru saat ini masih berjalan baik. Pengetatan kegiatan masyarakat dilakukan Satgas dan tim pengawasan di lapangan.
Tim membatasi mobilisasi masyarakat saat PPKM level IV ini. Beberapa ruas jalan dalam kota dilakukan penyekatan. Pos penyekatan juga didirikan di pintu masuk Kota Pekanbaru.
Tim juga melakukan pengawasan dan menyisir setiap sudut kota guna memastikan penerapan protokol kesehatan ditengah masyarakat. "Tim pengawasan masih melakukan tugas masing-masing. Bagaimana masyarakat supaya disiplin menjalankan protokol kesehatan," tutupnya.
DPRD Berharap Ada Solusi Kongkrit
Dalam pada itu, Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani mengatakan, apapun keputusannya nanti, Hamdani berharp Pemko Pekanbaru bisa melakukan evaluasi secara menyeluruh dan memberikan solusi konkrit untuk masyarakat. Karena menurutnya, penerapan pola PPKM yang sudah dilakukan saat ini tidak efektif. Sebab, mengesampingkan kepentingan ekonomi dan usaha masyarakat tanpa ada bantuan sosial bagi yang terdampak.
"Makanya ini harus ada solusi kongkrit. Tidak hanya sekadar melaksanakan perintah pemerintah pusat. Namun efeknya masyarakat sendiri dirugikan,’’ ujarnya, kemarin.
Untuk itu, ditegaskan Hamdani, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus segera cari jalan keluar untuk menekan angka Covid-19 ini. ‘’Dengan tetap menguatkan kebangkitan ekonomi masyarakat, dan aturan tetap ditegakkan, "ujarnya.
Sementara itu, terkait kebijakan Pemko Pekanbaru dalam penerapan PPKM level 4, salah seorang aktivis kampus Universitas Riau (Unri) Riko berharap PPKM Level 4 tidak lagi diperpanjang.
"Kami lihat hasilnya tak sesuai dengan apa yang dirasakan masyarakat. Jalan ditutup, aktivitas banyak terhenti, pedagang dibatasi jualan. Sehingga masyarakat makin terjepit ekonominya, siapa yang mau tanggung jawab?" kata mahasiswa Fisipol ini.
Yang disayangkan itu, menurut Riko, razia PPKM yang hampir tiap malam digelar dinilai tidak efektif. Sebab sasaran, tidak sesuai dengan jumlah personel yang datang.
"Termasuk juga penutupan jalan, berbagai pihak sudah minta dilonggarkan, tapi tetap saja ketat. Entah apa tujuannya nggak jelas. Makanya tak heran kasus Covid-19 tak turun-turun," bebernya.(gus/ali)
