PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Kampung KB merupakan tindak lanjut dari peluncuran Inpres Nomor 3/2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Pada awalnya KB merupakan singkatan dari Keluarga Berencana sekarang sudah berubah menjadi Keluarga Berkualitas.
“Perbedaan antara kampung keluarga berkualitas dengan kampung keluarga berencana itu nyata, keluarga berkualitas ini menyasar semua aspek dalam pembangunan yang ada,” kata Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI Dr Bonivasius Prasetya Ichtiarto pada acara Orientasi Pengelolaan Kampung Berkualitas tingkat Provinsi Riau 2024, Selasa (6/2).
Program keluarga berkualitas, bukan hanya ketentraman kedamaian dalam rumah tangga dalam keluarga, tetapi juga kepedulian antar tetangga.
Bonivasius tidak lupa mengingatkan bahwa dunia berubah. Kemudian inovasi perlu terus menerus dilakukan dalam rangka memberdayakan masyarakat di kampung. “Oleh sebab itu, kita juga harus berubah. Ubah pola pikir maka kita bisa mengubah hidup kita lebih baik,” ungkapnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Riau Mardalena Wati Yulia mengatakan, tujuan pelaksanaan pertemuan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pengelola kampung keluarga berkualitas di tingkat jabupaten/kota dan desa/kelurahan terkait arga berkualitas.
“Latar belakang diadakannya orientasi yaitu Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) merupakan salah satu Program Prioritas Nasional yang dicanangkan oleh Presiden RI di Kabupaten Cirebon Jawa Barat pada 14 Januari 2016,” katanya.
Ditambahkannya, Kampung KB merupakan bentuk atau model miniatur pelaksanaan total Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) secara utuh pada wilayah setingkat desa/kelurahan yang dalam penyelenggaraannya bersinergi, terintegrasi dan Konvergensi dengan banyak program pembangunan dan kegiatan berbasis Desa lintas kementerian/lembaga, mitra kerja dan stakeholders lainnya.
“Terbitnya Inpres Nomor 3/2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, maka diharapkan pelaksanaan kegiatan Kampung KB yang terintegrasi dan konvergen tersebut dapat dilaksanakan lebih optimal dan menjadi gerakan bersama dalam pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dengan seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat,” katanya.
Untuk itu diharapkan Kampung KB dapat dibentuk dan dikembangan, baik secara kuantitas di setiap desa/kelurahan maupun secara kualitas dengan semakin bertambahnya klasifikasi Kampung KB pada tingkat mandiri dan berkelanjutan.
“Di mana saat ini di Provinsi Riau jumlah Kampung KB yang sudah terbentuk sampai dengan tahun 2023 adalah sebanyak 1.812 Kampung KB dengan klasifikasi yang Mandiri dan Berkelanjutan sebanyak 178 Kampung KB,” ungkapnya.
Khusus di Riau juga terbit SE Gubri yang mendukunng program Kampung KB.
“Pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa di Provinsi Riau telah terbit Surat Edaran (SE) Gubernur Riau Nomor : 463/DP3AP2KB/1500 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Berkualitas dan Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor : KPTS.6764/VII/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Provinsi Riau,” katanya.(eca)
