PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Meski tahun 2021 sudah berlaku, ternyata masih ada belanja penanganan Covid-19 dari anggaran tahun tersebut di Kota Pekanbaru belum cair. Totalnya anggaran tersebut mencapai Rp5.673.548.000.
Dari jumlah tersebut, porsi terbesar yang belum cair adalah dana untuk vaksinator, mencapai Rp3.625.000.000. Kemudian dana pelayanan kesehatan dan rujukan mencapai Rp448.800.000. Selain itu juga dana tim PE sebesar Rp424.000.000. Kemudian tim teknis vaksinasi sebesar Rp418.000.000.
- Advertisement -
Di dalam item itu juga ada dana untuk tim Rusunawa sebesar Rp101.548.000. Ada lagi beberapa item yang nilainya tidak sedikit.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekanbaru dr Zaini Rizaldy Saragih dikonfirmasi wartawan, Kamis (6/1) tidak menampik hal itu. Pihaknya sudah mengajukan surat perintah membayar (SPM) ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru.
"Kendalanya memang karena keuangan. Coba tanya ke BPKAD. Karena pencairannya ada di sana. Iya kami ajukan (SPM). SPJ-nya sudah lengkap, kami ajukan itu di akhir tahun kemarin. Cuma karena keterbatasan anggaran dan dana, kami maklum aja tidak bisa dibayarkan semua,"papar dia.
- Advertisement -
Dirinya belum tahu kapan persisnya pembayaran akan dilakukan. Ada potensi tagihan tersebut menjadi tunda bayar. "Biasanya tunda bayar. Habis diaudit BPK dulu baru bisa dibayarkan," singkatnya.(ali)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Meski tahun 2021 sudah berlaku, ternyata masih ada belanja penanganan Covid-19 dari anggaran tahun tersebut di Kota Pekanbaru belum cair. Totalnya anggaran tersebut mencapai Rp5.673.548.000.
Dari jumlah tersebut, porsi terbesar yang belum cair adalah dana untuk vaksinator, mencapai Rp3.625.000.000. Kemudian dana pelayanan kesehatan dan rujukan mencapai Rp448.800.000. Selain itu juga dana tim PE sebesar Rp424.000.000. Kemudian tim teknis vaksinasi sebesar Rp418.000.000.
Di dalam item itu juga ada dana untuk tim Rusunawa sebesar Rp101.548.000. Ada lagi beberapa item yang nilainya tidak sedikit.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekanbaru dr Zaini Rizaldy Saragih dikonfirmasi wartawan, Kamis (6/1) tidak menampik hal itu. Pihaknya sudah mengajukan surat perintah membayar (SPM) ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru.
"Kendalanya memang karena keuangan. Coba tanya ke BPKAD. Karena pencairannya ada di sana. Iya kami ajukan (SPM). SPJ-nya sudah lengkap, kami ajukan itu di akhir tahun kemarin. Cuma karena keterbatasan anggaran dan dana, kami maklum aja tidak bisa dibayarkan semua,"papar dia.
Dirinya belum tahu kapan persisnya pembayaran akan dilakukan. Ada potensi tagihan tersebut menjadi tunda bayar. "Biasanya tunda bayar. Habis diaudit BPK dulu baru bisa dibayarkan," singkatnya.(ali)
