PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2019-2024. Bertempat di Gedung Daerah Balai Serindit, kegiatan tersebut dipimpin langsung Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar.
Dengan diikuti Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau serta beberapa pejabat terkait.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho turut memberikan banyak masukan terhadap perubahan RPJMD 2019-2024 tersebut. Selain masukan, ia juga turut mengapresiasi beberapa fokus program yang telah direncanakan pemprov dalam perubahan RPJMD.
"Perubahan RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 merupakan yang terakhir dari RPJMD Provinsi Riau tahun 2005-2025, untuk itu harus mampu menggali kembali segala aspek dan potensi daerah guna mendorong kemajuan Riau lebih baik lagi," ujar Agung.
Ia juga memberi masukan terhadap beberapa item program yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Di antaranya adalah program pengembangan ekonomi kerakyatan. Di mana, pascapelaksanaan PPKM level 4 lalu, masih banyak masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Hal itu menurut Agung sangat memerlukan perhatian serius bagi pemerintah daerah.
Selain itu, dirinya juga memberikan masukan terkait potensi sumber daya yang bisa menjadi pemasukan yang lebih bagi Bumi Lancang Kuning. Seperti beberapa jenis pajak yang beberapa waktu lalu tengah getol dibahas oleh Komisi III DPRD Riau. Bahkan beberapa potensi pajak, berhasil menaikan pendapatan asli daerah.
"Ini yang harus dikembangkan lebih serius lagi. Manfaatnya tentu akan dirasakan oleh semua masyarakat," tambahnya.
Sementata itu, Gubernur Syamsuar mengatakan, bahwa Musrenbang tahun 2019-2024 ini, merupakan satu di antara tahapan pembangunan melalui pendekatan parsitipatif dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini untuk mendapatkan masukan, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.
"Sehingga apa yang telah menjadi visi kami selaku Gubernur dan Wakil Gubernir Riau yaitu Terwujudnya Provinsi Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu) dapat terwujud. Dengan ukuran keberhasilan berupa capaian target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Riau tahun 2019-2024 yang ditetapkan dalam RPJMD," jelasnya.
Melalui Musrembang tersebut juga, Syamsuar berharap dapat menghasilkan perubahan dokumen RPJMD yang berkualitas. Terwujudnya Riau Bersatu, kata Syamsuar, tidak dapat hanya dilakukan oleh Pemprov Riau sendiri. Melainkan diperlukan kerja sama atau kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintahan desa, perguruan tinggi, swasta, BUMD dan seluruh elemen masyarakat.
"Kemitraan strategis inilah yang akan dijalankan lima tahun ke depan melalui pengelemtasian strategi dan arah kebijakan serta program-program pembangunan daerah kedalam berbagai kegiatan prioritas pembangunan di Provinsi Riau," tutur Gubri.(adv/nda)
