BANDUNG  (RIAUPOS.CO) — Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas pendidikan masyarakat Indonesia. Namun, pada kenyataannya peran swasta sangat membantu meningkatkan mutu pendidikan melebihi peran pemerintah.

"Sesungguhnya pendidikan kita itu adalah tanggung jawab negara. Negara bertanggung jawab atas seluruh proses pendidikan di wilayah Indonesia, tapi kenapa negara mengatakan dana pendidikan itu terbatas," ungkap Muzani saat acara Darul Hikam Education Conference 2020 membahas arah baru pendidikan Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/3).

- Advertisement -

Padahal menurut Muzani di tahun 2018 negara menggelontorkan 20 persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk anggaran pendidikan nasional sebesar Rp444 triliun, dan tahun 2019 naik sebesar Rp587 triliun.

"Itu pun belum cukup, maka sebagian dari tanggung jawab itu diberikan ke swasta. Itulah yang dipikul lembaga pendidikan Darul Hikam, itulah yang dipikul oleh lembaga pendidikan dari Muhammadiyah, Persis NU, dan semua lembaga pendidikan lainya karena pendidikan menjadi tanggung jawab kita bersama," ungkap Muzani.

Politisi Partai Gerindra ini mengakui bahwa semakin besar biaya pendidikan maka semakin kompleks masalah yang dihadapi termasuk problem mutu pendidikan dan kesejahteraan guru yang masih rendah.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi

BANDUNG  (RIAUPOS.CO) — Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas pendidikan masyarakat Indonesia. Namun, pada kenyataannya peran swasta sangat membantu meningkatkan mutu pendidikan melebihi peran pemerintah.

"Sesungguhnya pendidikan kita itu adalah tanggung jawab negara. Negara bertanggung jawab atas seluruh proses pendidikan di wilayah Indonesia, tapi kenapa negara mengatakan dana pendidikan itu terbatas," ungkap Muzani saat acara Darul Hikam Education Conference 2020 membahas arah baru pendidikan Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/3).

- Advertisement -

Padahal menurut Muzani di tahun 2018 negara menggelontorkan 20 persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk anggaran pendidikan nasional sebesar Rp444 triliun, dan tahun 2019 naik sebesar Rp587 triliun.

"Itu pun belum cukup, maka sebagian dari tanggung jawab itu diberikan ke swasta. Itulah yang dipikul lembaga pendidikan Darul Hikam, itulah yang dipikul oleh lembaga pendidikan dari Muhammadiyah, Persis NU, dan semua lembaga pendidikan lainya karena pendidikan menjadi tanggung jawab kita bersama," ungkap Muzani.

- Advertisement -

Politisi Partai Gerindra ini mengakui bahwa semakin besar biaya pendidikan maka semakin kompleks masalah yang dihadapi termasuk problem mutu pendidikan dan kesejahteraan guru yang masih rendah.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi