PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Permasalahan tengkes atau stunting tidak bisa hanya diselesaikan oleh pihak pemerintah saja. Namun, perlu sinergisitas semua pihak agar prevalensi tengkes bisa ditekan. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, Provinsi Riau telah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 22,3 persen menjadi 17 persen. Yang mana Presiden RI Joko Widodo menargetkan prevalensi stunting di tahun 2024 sebesar 14 persen.  

Untuk itu, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Riau, Suti Mulyati Edy mengimbau para kader PKK yang ada di Provinsi Riau untuk mengambil bagian agar angka tengkes di Riau bisa mencapai target yang telah ditentukan.

Apalagi, program percepatan penurunan tengkes merupakan salah satu program yang menjadi prioritas nasional pemerintah daerah. Selain itu juga merupakan program kerja Tim Penggerak PKK Provinsi Riau. “Untuk mengatasi masalah stunting diperlukan sinergisitas seluruh pihak dan lintas sektor, mulai dari unsur pemerintah, dunia usaha, media massa, hingga masyarakat baik secara langsung ataupun perorangan, tidak terkecuali Tim Penggerak PKK,” ujar Suti, Senin (5/2) saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka percepatan penurunan prevalensi tengkes di Pekanbaru.

Tengkes, kata Suti Mulyati, merupakan ancaman terhadap kualitas hidup, produktivitas, dan daya saing dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Hal itu dampak dari terganggunya pertumbuhan otak dan perkembangan metabolisme tubuh di dalam jangka panjang.

Ia mengaku, komitmen PKK untuk membantu pemerintah dalam upaya penurunan prevalensi angka tengkes tidak diragukan lagi.

Melalui kader-kader PKK sebagai penggerak di tengah-tengah masyarakat, Suti Mulyati mengharapkan agar dapat membantu pemerintah dalam upaya menurunkan angka stunting di Bumi Lancang Kuning.  “Kami juga mengharapkan peran ibu atau ketua Tim Penggerak PKK sebagai wakil ketua tim percepatan penurunan stunting di wilayah masing-masing agar terus melaksanakan program kerja dalam upaya penurunan stunting, sehingga tujuan keluarga sejahtera dapat terwujud,” harapnya.(sol)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Permasalahan tengkes atau stunting tidak bisa hanya diselesaikan oleh pihak pemerintah saja. Namun, perlu sinergisitas semua pihak agar prevalensi tengkes bisa ditekan. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, Provinsi Riau telah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 22,3 persen menjadi 17 persen. Yang mana Presiden RI Joko Widodo menargetkan prevalensi stunting di tahun 2024 sebesar 14 persen.  

Untuk itu, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Riau, Suti Mulyati Edy mengimbau para kader PKK yang ada di Provinsi Riau untuk mengambil bagian agar angka tengkes di Riau bisa mencapai target yang telah ditentukan.

Apalagi, program percepatan penurunan tengkes merupakan salah satu program yang menjadi prioritas nasional pemerintah daerah. Selain itu juga merupakan program kerja Tim Penggerak PKK Provinsi Riau. “Untuk mengatasi masalah stunting diperlukan sinergisitas seluruh pihak dan lintas sektor, mulai dari unsur pemerintah, dunia usaha, media massa, hingga masyarakat baik secara langsung ataupun perorangan, tidak terkecuali Tim Penggerak PKK,” ujar Suti, Senin (5/2) saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka percepatan penurunan prevalensi tengkes di Pekanbaru.

Tengkes, kata Suti Mulyati, merupakan ancaman terhadap kualitas hidup, produktivitas, dan daya saing dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Hal itu dampak dari terganggunya pertumbuhan otak dan perkembangan metabolisme tubuh di dalam jangka panjang.

Ia mengaku, komitmen PKK untuk membantu pemerintah dalam upaya penurunan prevalensi angka tengkes tidak diragukan lagi.

Melalui kader-kader PKK sebagai penggerak di tengah-tengah masyarakat, Suti Mulyati mengharapkan agar dapat membantu pemerintah dalam upaya menurunkan angka stunting di Bumi Lancang Kuning.  “Kami juga mengharapkan peran ibu atau ketua Tim Penggerak PKK sebagai wakil ketua tim percepatan penurunan stunting di wilayah masing-masing agar terus melaksanakan program kerja dalam upaya penurunan stunting, sehingga tujuan keluarga sejahtera dapat terwujud,” harapnya.(sol)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Permasalahan tengkes atau stunting tidak bisa hanya diselesaikan oleh pihak pemerintah saja. Namun, perlu sinergisitas semua pihak agar prevalensi tengkes bisa ditekan. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, Provinsi Riau telah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 22,3 persen menjadi 17 persen. Yang mana Presiden RI Joko Widodo menargetkan prevalensi stunting di tahun 2024 sebesar 14 persen.  

Untuk itu, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Riau, Suti Mulyati Edy mengimbau para kader PKK yang ada di Provinsi Riau untuk mengambil bagian agar angka tengkes di Riau bisa mencapai target yang telah ditentukan.

Apalagi, program percepatan penurunan tengkes merupakan salah satu program yang menjadi prioritas nasional pemerintah daerah. Selain itu juga merupakan program kerja Tim Penggerak PKK Provinsi Riau. “Untuk mengatasi masalah stunting diperlukan sinergisitas seluruh pihak dan lintas sektor, mulai dari unsur pemerintah, dunia usaha, media massa, hingga masyarakat baik secara langsung ataupun perorangan, tidak terkecuali Tim Penggerak PKK,” ujar Suti, Senin (5/2) saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka percepatan penurunan prevalensi tengkes di Pekanbaru.

Tengkes, kata Suti Mulyati, merupakan ancaman terhadap kualitas hidup, produktivitas, dan daya saing dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Hal itu dampak dari terganggunya pertumbuhan otak dan perkembangan metabolisme tubuh di dalam jangka panjang.

Ia mengaku, komitmen PKK untuk membantu pemerintah dalam upaya penurunan prevalensi angka tengkes tidak diragukan lagi.

Melalui kader-kader PKK sebagai penggerak di tengah-tengah masyarakat, Suti Mulyati mengharapkan agar dapat membantu pemerintah dalam upaya menurunkan angka stunting di Bumi Lancang Kuning.  “Kami juga mengharapkan peran ibu atau ketua Tim Penggerak PKK sebagai wakil ketua tim percepatan penurunan stunting di wilayah masing-masing agar terus melaksanakan program kerja dalam upaya penurunan stunting, sehingga tujuan keluarga sejahtera dapat terwujud,” harapnya.(sol)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Permasalahan tengkes atau stunting tidak bisa hanya diselesaikan oleh pihak pemerintah saja. Namun, perlu sinergisitas semua pihak agar prevalensi tengkes bisa ditekan. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, Provinsi Riau telah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 22,3 persen menjadi 17 persen. Yang mana Presiden RI Joko Widodo menargetkan prevalensi stunting di tahun 2024 sebesar 14 persen.  

Untuk itu, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Riau, Suti Mulyati Edy mengimbau para kader PKK yang ada di Provinsi Riau untuk mengambil bagian agar angka tengkes di Riau bisa mencapai target yang telah ditentukan.

Apalagi, program percepatan penurunan tengkes merupakan salah satu program yang menjadi prioritas nasional pemerintah daerah. Selain itu juga merupakan program kerja Tim Penggerak PKK Provinsi Riau. “Untuk mengatasi masalah stunting diperlukan sinergisitas seluruh pihak dan lintas sektor, mulai dari unsur pemerintah, dunia usaha, media massa, hingga masyarakat baik secara langsung ataupun perorangan, tidak terkecuali Tim Penggerak PKK,” ujar Suti, Senin (5/2) saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka percepatan penurunan prevalensi tengkes di Pekanbaru.

Tengkes, kata Suti Mulyati, merupakan ancaman terhadap kualitas hidup, produktivitas, dan daya saing dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Hal itu dampak dari terganggunya pertumbuhan otak dan perkembangan metabolisme tubuh di dalam jangka panjang.

Ia mengaku, komitmen PKK untuk membantu pemerintah dalam upaya penurunan prevalensi angka tengkes tidak diragukan lagi.

Melalui kader-kader PKK sebagai penggerak di tengah-tengah masyarakat, Suti Mulyati mengharapkan agar dapat membantu pemerintah dalam upaya menurunkan angka stunting di Bumi Lancang Kuning.  “Kami juga mengharapkan peran ibu atau ketua Tim Penggerak PKK sebagai wakil ketua tim percepatan penurunan stunting di wilayah masing-masing agar terus melaksanakan program kerja dalam upaya penurunan stunting, sehingga tujuan keluarga sejahtera dapat terwujud,” harapnya.(sol)