(RIAUPOS.CO) — Usai mendengar laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD 2018, DPRD Kota Pekanbaru langsung memberikan pandangan umumnya dari fraksi-fraksi yang ada. Selasa (2/7), DPRD Pekanbaru kembali menggelar paripurna pandangan umum fraksi. DPRD melalui fraksi, meÂrespon capaian yang sudah disampaikan Pemko Pekanbaru tidak tercapainya target yang digaungkan sebelumnya.
Seperti disampaikan juru bicara dari Fraksi PDI Perjuangan Ruslan Tarigan. Desebutkan pihaknya sangat menyayangkan rendahnya pencapaian target APBD Kota Pekanbaru ini.
‘’Tentu ini menjadi catatan kami dan harusnya menjadi evaluasi Wali Kota,’’ tegasnya.
Dilanjutkannya, belum lagi masalah lainnya yang masih perlu ditingkatkan oleh Pemko Pekanbaru seperti perlu pembangunan drainase, memaksimalkan tenaga kerja lokal, perizinan hingga pelayanan masyarakat yang belum berjalan secara maksimal.
‘’Seperti pembuatan KTP yang siap bertahun-tahun. Kami masih mendapat keluhan ini, maka hal ini harus menjadi catatan Kota Pekanbaru ke depannya,’’ katanya lagi.
Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sigit Yuwuno ST kembali memimpin paripurna dan dari Pemko dihadiri oleh Sekdako Pekanbaru M Noer MBS.
Begitu juga pandangan umum dari Fraksi Demokrat yang disampaikan Pangkat Purba. Dia berharap supaya Pemko Pekanbaru tidak cepat merasa puas dengan yang telah dicapai. Karena masih banyak PR yang harus diselesaikan secara menyeluruh.
‘’Pemko Pekanbaru harus melakukan evaluasi secara berkala dalam berbagai aspek. Tentunya untuk pencapaian dan tujuan pembangunan di segala bidang,’’ ungkapnya.
Fraksi PPP dengan juru bicaranya Zulkarnain menyatakan, ke depan Pemko Pekanbaru harus bisa memprogramkan bagaimana untuk pencapaian target APBD Kota Pekanbaru menjadi lebih baik. Artinya jika sudah menjadi target maka harus dapat direalisasikan.
Dia juga menyinggung masalah kebersihan Kota Pekanbaru. Meski sudah ada pihak ketiga, namun belum dapat membuat kebersihan kota seperti yang diharapkan.
Maka, disarankannya masalah perlu mendapat pembenahan, bagaimana apa yang diharapkan bisa tercapai. ‘‘Kami meminta Wali Kota memberikan penjelasannya dan juga soal program ke depannya dalam mengatasi banjir. Juga apa upaya Pemko Pekanbaru dalam pengelolaan pasar tradisional yang ada,’’ ungkap Zulkarnain.
Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sigit Yuwuno ST pun berharap, apa yang menjadi catatan dan padangan oleh setiap fraksi, baik masalah APBD yang belum mencapai target, masalah program banjir, masalah pelayanan masyarakat, masalah sampah serta soal pembangunan, harus dapat dijawab agar masyarakat tahu. Tentunya ini tidak bisa hanya pemko yang melakukan, akan tetapi semua pihak harus sama-sama membantu pemerintah.
‘’Kami tunggu jawaban dari Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menjawab padangan setiap fraksi. Harapan kami, apa yang menjadi catatan dan pandangan fraksi bisa terealisasikan oleh Pemko Pekanbaru,’’ ungkap Sigit.
Sementara itu, Sekdako Pekanbaru M Noer menegaskan, apa yang yang menjadi catatan dan pandangan oleh setiap fraksi DPRD Kota Pekanbaru disambut baik. ‘’Kami menyambut positif. Wajar saja ada beberapa catatan tentang LPP APBD 2018. Dari beberapa catatan dan padangan fraksi tadi akan kami jawab pada rapat paripurna DPRD selanjutnya,’’ ungkap M Noer.(rnl)
