PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Kamis (3/6) hari ini, jemaah calon haji (JCH) sudah mulai masuk ke asrama haji. Salah satu syarat untuk bisa terbang ke Arab Saudi adalah wajib memiliki hasil swab PCR negatif dalam tempo 72 jam.
JCH yang belum berangkat ke asrama haji, dianjurkan mengurangi aktivitas di luar rumah. Sementara itu, koper JCH asal Riau mulai didistribusikan, kemarin.
Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Ismed Hasan Putro mengatakan JCH maupun petugas haji harus legawa dan mengikuti ketentuan Arab Saudi soal swab PCR tersebut. "Jangan coba-coba menyiasati atau lari dari kewajiban itu," katanya, Kamis (2/6).
Dari pengalaman yang sudah-sudah, dengan surat PCR yang dimanipulasi bisa lolos dari bandara di Indonesia. Tetapi Ismed mengatakan manipulasi hasil PCR tidak akan lolos dalam pemeriksaan di bandara Jeddah atau Madinah. Dia mengatakan pemeriksaan di Arab Saudi sudah canggih dan sangat cermat.
Menurut dia risiko manipulasi hasil PCR maupun sertifikat vaksinasi sangat besar risikonya. JCH bisa dipulangkan atau bahkan dideportasi dengan alasan pemalsuan tersebut. Dia mengakui bahwa sebelumnya Arab Saudi sudah menghapus syarat karantina dan swab PCR serta Antigen. Tetapi aturan tersebut berlaku pada jemaah umrah.
Ismed mengatakan JCH beda dengan umrah. Pada saat berhaji, JCH akan tinggal lebih lama di Arab Saudi. Mencapai 42 hari, sementara umrah hanya sepekan. Selain itu saat haji, berkumpul jemaah dari berbagai penjuru dunia. Kewajiban vaksinasi dua dosis serta swab PCR, tentu dimaksudkan Saudi untuk keamanan JCH sendiri.
Dia juga berpesan pemerintah harus menanggung biaya swab PCR. Tanpa terkecuali. Jangan sampai JCH dipungut biaya PCR. " JCH batal berangkat dua tahun terakhir ini saja sudah menimbulkan tekanan psikologis luar biasa," jelasnya. Jangan sampai beban JCH ditambah dengan pungutan biaya PCR.
Kepada JCH yang belum masuk asrama haji, Ismed berpesan supaya bisa menjaga diri. Dia menganjurkan supaya lebih banyak di rumah. Kalaupun ingin salat wajib di masjid, sebaiknya menggunakan masker. Tujuannya mengurangi risiko tertular Covid-19 dan terdeteksi saat swab PCR.
Ismed menegaskan virus Covid-19 belum hilang 100 persen di Indonesia. Sehingga bisa menyerang siapa saja yang lengah. Salah satu JCH yang mulai masuk ke asrama haji hari ini adalah dari embarkasi Jakarta Pondok Gede.
Sementara itu, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Riau sudah menerima sebanyak 2.310 set koper JCH 12 kabupaten/kota di Riau. Selanjutnya koper tersebut juga langsung didistribusikan atau dibagikan kepada JCH.
Kepala Kanwil Kemenag Riau, Mahyuddin mengatakan, jumlah koper yang sudah diterima tersebut masih kurang 20 set lagi untuk petugas kelompok terbang (kloter) yang menyertai JCH Riau.
"Kekurangan tersebut sudah kami laporkan dan sudah kami ajukan permintaan secara tertulis ke Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dan Saudi Airlines," kata Mahyuddin kepada Riau Pos, Kamis (2/6).
Mahyudin menegaskan, saat ini seluruh JCH dari 12 kabupaten kota di Riau sudah melaksanakan manasik haji yang diselenggarakan oleh Kemenag kabupaten/kota masing-masing. Mereka pun siap untuk diberangkatkan ke Pekanbaru dan segera masuk asrama sebelum diterbangkan ke Batam.
"Sesuai jadwal, kloter pertama JCH Riau atau kloter 4 Embarkasi Batam (BTH) akan berangkat ke Tanah Suci pada 18 Juni 2022 sekitar pukul 12.45 dari Bandara Hang Nadim Batam ke Madinah," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, pemberangkatan JCH Riau terbagi dalam 7 kloter. Dengan rincian 5 kloter penuh dan 2 kloter gabungan. Satu kloter gabungan berangkat pada gelombang pertama menuju Madinah. Sedangkan 5 kloter penuh dan 1 kloter gabungan akan berangkat pada gelombang 2 menuju Jeddah.
Mahyuddin mengungkapkan, JCH yang masuk gelombang pertama adalah kloter 4 BTH (Gabungan dari JCH asal Kampar 54 orang, Kepulauan Riau 133 JCH, Kalimantan Barat 258 JCH) dan 4 orang petugas. "Kloter pertama Riau yang akan berangkat pada 18 Juni merupakan JCH asal Kabupaten Kampar sebanyak 54 orang," ujarnya.
Kemudian gelombang kedua, kloter 5 BTH merupakan JCH asal Kampar sebanyak 343 orang, dan JCH Indragiri Hulu sebanyak 101 orang, dan 4 orang petugas. Kemudian Kloter 6 BTH merupakan asal Pekanbaru sebanyak 444 orang, dan 4 orang petugas.
"Selanjutnya kloter 7 BTH merupakan JCH asal Indragiri Hilir sebanyak 303 orang, Pelalawan 141 orang, dan 4 orang petugas. Kloter 8 BTH terdiri dari JCH asal Bengkalis 130 orang, Kuantan Singingi 119 orang, Rokan Hilir 129 orang, Kepualuan Meranti sebanyak 66 orang, dan 4 orang petugas," paparnya.
Kemudian kloter 9 BTH berisikan JCH asal Pekanbaru 10 orang, Dumai 88 orang, Rokan Hulu sebanyak 237 orang, Siak 109 JCH, dan 4 orang petugas. Untuk kloter 12 BTH terdiri dari JCH gabungan asal Pekanbaru 11 orang, Indragiri Hilir 3 orang, dan Jambi 421 orang dan 4 orang petugas.
Kepala UPT Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Munib Maksum mengatakan 100 persen JCH bisa masuk ke asrama haji hari ini. Artinya sampai malam kemarin tidak ada laporan ada JCH yang terdeteksi positif Covid-19 melalui swab PCR. Meskipun begitu di asrama haji akan dilakukan pengecekan oleh petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Budi Sylvana menyatakan belum semua JCH diperiksa kesehatannya. Dari 151.000 JCH baru 95.702 orang yang sudah diperiksa. "Kami akan kejar untuk pemeriksaan kesehatan bagi JCH yang tersisa," ujarnya.
Terkait vaksinasi Covid-19, juga baru 95 persen yang mendapatkan dua dosis. Sementara vaksin meningitis jumlahnya tak jauh beda, yakni 95,7 persen. "Jika pada saatnya belum memenuhi syarat maka tidak boleh diberangkatkan," katanya.
Budi optimis dapat melengkapi syarat kesehatan JCH. Sebab masih tersisa satu bulan untuk mengejarnya. Lebih lanjut Budi menyatakan kemarin baru mendapatkan surat dari otoritas penerbangan Arab Saudi terkait perpanjangan durasi berlakunya hasil PCR. Sebelumnya hanya 48 jam, kini bisa 72 jam.
Meski diperpanjang dia meminta petugas tetap memperhitungkan waktu keberangkatan. Lagi-lagi jika syarat ini abai maka bisa jadi JCH tidak bisa ibadah haji. Lalu bagaimana jika ditemukan JCH yang positif Covid-19. Dia menyatakan bahwa JCH harus negatif. Keberangkatan bisa ditunda dan ikut kloter setelahnya jika sudah negatif.
Terkait petugas kesehatan, jumlahnya tak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Kali ini hanya 776 petugas saja. Untuk itu, setiap kloter hanya didampingi dua tenaga kesehatan. "Ada 12 spesialisasi petugas kesehatan," ujar Budi.
Mereka spesialis penyakit dalam, paru, jantung, syaraf, bedah ortopedi, bedah umum, kedokteran jiwa, rehab medis, anastesi, emergensi medis, kedokteran penerbangan, dan mikrobiologi klinik. Budi menyatakan, mikrobiologi klinik ini khusus untuk pencegahan infeksi di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKIH).
Kementerian kesehatan juga memberikan paket tas yang berisi alat-alat pertolongan pertama dan pencegahan. Isinya masker, oralit, plester, botol semprot, tisu basah, kantong kencing, dan hand sanitizer.
"Setiap tahun JCH Indonesia didominasi lansia dan risti. Tahun ada 35,81 persen JCH miliki risiko tinggi. Dari jumlah itu 25.481 orang yang memiliki risti komorbid," ujarnya.
Mengingat kondisi ini, pemerintah mengandalkan teknologi untuk mencegah kefatalan. Ada Telejamaah, Telepetugas dan smart watch. Khusus smart watch ini digunakan bagi mereka yang sangat berisiko tinggi. Tahun ini ada 3.000 smart watch yang digunakan.
"Bisa ukur tekanan darah, detak jantung, saturasi oksigen, waktu untuk minum, dan langkah mereka. Ini yang akan menjadi parameter untuk pemeriksaan rutin," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengatakan, setelah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan yang betul-betul menyulitkan Pemerintah Indonesia dalam pembiayaan haji, maka harus ada perubahan aturan keuangan haji.
Yaitu, revisi UU tentang Haji, dan UU tentang BPKH. Menurut dia, jika mengikuti Arab Saudi, maka akan banyak kebijakan yang tidak terduga. "Untuk itu, harus ada pasal-pasal yang dibuat untuk mengantisipasi kebijakan haji yang tidak terduga," terang dia dalam acara diskusi di Media Center DPR, Kamis (2/6).
Marwan menyatakan, pihaknya akan mengidentifikasi pasal-pasal apa saja yang menghambat dan pasal-pasal apa yang diperlukan untuk mengganti dan mengantisipasi mengantisipasi aturan haji.
Menurut dia, jika tidak diantisipasi, dia khawatir keuangan haji akan kolaps. Dia pun mewanti-wanti kepada pemerintah dan BPKH untuk membuat sistem baru tentang keuangan haji. "Ini sangat penting dilakukan," tegasnya.
Sekarang, lanjut dia, kuota JCH Indonesia hanya 105.000. Tapi nanti tiba-tiba Indonesia mendapatkan kuota 300.000, maka dana yang ada tidak cukup, dan nilai manfaat juga tidak cukup.
Politisi PKB itu mengatakan, setelah selesai pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Komisi VIII dan pemerintah berkomitmen untuk membahas dan mengantisipasi tata cara dan aturan yang dibuat Arab Saudi.
Selain itu, dia mendorong Pemerintah Indonesia bersama negara-negara Islam lainnya untuk melakukan negosiasi kepada Arab Saudi, yaitu agar negara-negara pengirim JCH itu dilibatkan dalam pembahasan pelaksanaan haji. Bukan hanya soal hukum-hukum haji, tapi juga terkait pembiayaan haji. "Jadi, ketika muncul aturan baru soal biaya haji, negara-negara itu cepat mengetahuinya," urainya.
Memang, lanjut dia, tempat pelaksanaan haji ada di wilayah Arab Saudi, tapi umat Islam yang melaksanakan ibadah haji berasal dari seluruh dunia. Umat Islam dari seluruh dunia mempunyai hak yang sama dalam menunaikan haji. "Biaya yang muncul harus ada kompromi. Bukan tiba-tiba tambah biaya," ungkapnya.(wan/lyn/lum/das)
Laporan SOLEH SAPUTRA dan JPG, Pekanbaru dan Jakarta
