PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Penjabat Wali Kota (Pj Wako) Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menjadi pemateri di Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri yang digelar di Pekanbaru, Jumat (8/3) lalu. Materi yang disampaikan terkait reformasi ekonomi inklusif yang berkelanjutan.
”Saya mengikuti acara Rapim TNI-Polri. Materi yang saya sampaikan terkait reformasi ekonomi inklusif yang berkelanjutan dengan harapan agar ekonomi bisa meningkat,” ujar Muflihun usai acara.
Dalam rapim tersebut, Pj Wako menyampaikan bahwa pemko telah melaksanakan reformasi ekonomi. Reformasi ekonomi itu berupa subsidi bunga pinjaman bank bagi para pelaku UMKM dan bantuan alat pertanian.
”Kami ingin semua masyarakat punya akses untuk diberi bantuan. Agar ekonomi mereka bisa meningkat,” ujarnya.
Selain itu, pemko juga memberikan insentif bagi Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Pemberian insentif ini sesuai aturan yang berlaku.
”Kami juga menjalankan kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota penghasil bahan pangan. Hal ini guna menekan angka inflasi,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah boleh menggunakan Belanja Tak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi. Pengendalian inflasi itu berupa pembelian langsung bahan pokok di provinsi lain.
”Biaya transportasi atau biaya angkut dari daerah penghasil ke Pekanbaru, boleh menggunakan BTT. Agar, terjadi keseimbangan harga bahan pokok,” jelas Muflihun.
Penggunaan BTT ini sudah dilakukan Pemko Pekanbaru dalam pengendalian inflasi. Hasilnya, Pekanbaru berada di peringkat enam dalam hal pengendalian inflasi di Indonesia.(ilo)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Penjabat Wali Kota (Pj Wako) Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menjadi pemateri di Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri yang digelar di Pekanbaru, Jumat (8/3) lalu. Materi yang disampaikan terkait reformasi ekonomi inklusif yang berkelanjutan.
”Saya mengikuti acara Rapim TNI-Polri. Materi yang saya sampaikan terkait reformasi ekonomi inklusif yang berkelanjutan dengan harapan agar ekonomi bisa meningkat,” ujar Muflihun usai acara.
Dalam rapim tersebut, Pj Wako menyampaikan bahwa pemko telah melaksanakan reformasi ekonomi. Reformasi ekonomi itu berupa subsidi bunga pinjaman bank bagi para pelaku UMKM dan bantuan alat pertanian.
”Kami ingin semua masyarakat punya akses untuk diberi bantuan. Agar ekonomi mereka bisa meningkat,” ujarnya.
Selain itu, pemko juga memberikan insentif bagi Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Pemberian insentif ini sesuai aturan yang berlaku.
”Kami juga menjalankan kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota penghasil bahan pangan. Hal ini guna menekan angka inflasi,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah boleh menggunakan Belanja Tak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi. Pengendalian inflasi itu berupa pembelian langsung bahan pokok di provinsi lain.
”Biaya transportasi atau biaya angkut dari daerah penghasil ke Pekanbaru, boleh menggunakan BTT. Agar, terjadi keseimbangan harga bahan pokok,” jelas Muflihun.
Penggunaan BTT ini sudah dilakukan Pemko Pekanbaru dalam pengendalian inflasi. Hasilnya, Pekanbaru berada di peringkat enam dalam hal pengendalian inflasi di Indonesia.(ilo)
