Pemerintah Ekuador Perang dengan Geng Narkoba

QUITO (RIAUPOS.CO) – Pernyataan perang Pemerintah Ekuador dengan geng narkoba diumumkan oleh Presiden Ekuador, Daniel Noboa usai selama tiga hari kekerasan terus terjadi saat geng-geng tersebut bentrok dengan angkatan bersenjata Ekuador.

Noboa mengatakan, telah terjadi aksi terorisme dan peningkatan kekerasan yang dramatis di Ekuador. Dengan demikian ia menuturkan tidak akan menyerah melawan dan akan melakukan tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan ketidakamanan. “Geng-geng ini berpikir bahwa mereka akan menghancurkan presiden dengan menyerbu siaran televisi dan menyandera pasukan keamanan, tetapi mereka tidak akan berhasil,’’ kata Noboa, Rabu (10/1) lalu.

alt=""Yamaha Alfa alfascorpii"

Sebelumnya, ia juga telah mengumumkan konflik bersenjata internal dan menyatakan 22 kelompok kriminal aktif sebagai organisasi teroris di Ekuador pada Selasa (9/1). Ia pun menurunkan pasukan untuk memerangi kelompok tersebut. “Semua kelompok teroris ini adalah sasaran militer, dan jika Anda ingin melawan beranilah dan lawan militer secara langsung,” ujarnya.

Keputusan tersebut diambil setelah sekelompok orang bersenjata menyerbu dan menyandera di sebuah stasiun televisi TC Television di Kota Guayaquil. Selain itu, sekelompok bersenjata di hari yang sama juga mengambil alih sebuah universitas di kota yang sama dan menodongkan senjata ke mahasiswa.

Akibat peristiwa tersebut 13 orang ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditangkap karena penyerangan stasiun televisi. Tak hanya itu, Ekuador juga memberlakukan langkah pemberlakuan jam malam. “Kami akan mempertimbangkan hakim dan jaksa yang mendukung para pemimpin kelompok teroris ini sebagai bagian dari kelompok teroris juga,” ujarnya.

Merespons ketidakamanan di Ekuador, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Ekuador tidak menjadi korban dalam peristiwa kekerasan yang terjadi.

“Berdasarkan komunikasi dengan komunitas WNI, hingga saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu, Judha Nugraha, Jumat (12/1).(jpg)

QUITO (RIAUPOS.CO) – Pernyataan perang Pemerintah Ekuador dengan geng narkoba diumumkan oleh Presiden Ekuador, Daniel Noboa usai selama tiga hari kekerasan terus terjadi saat geng-geng tersebut bentrok dengan angkatan bersenjata Ekuador.

Noboa mengatakan, telah terjadi aksi terorisme dan peningkatan kekerasan yang dramatis di Ekuador. Dengan demikian ia menuturkan tidak akan menyerah melawan dan akan melakukan tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan ketidakamanan. “Geng-geng ini berpikir bahwa mereka akan menghancurkan presiden dengan menyerbu siaran televisi dan menyandera pasukan keamanan, tetapi mereka tidak akan berhasil,’’ kata Noboa, Rabu (10/1) lalu.

Sebelumnya, ia juga telah mengumumkan konflik bersenjata internal dan menyatakan 22 kelompok kriminal aktif sebagai organisasi teroris di Ekuador pada Selasa (9/1). Ia pun menurunkan pasukan untuk memerangi kelompok tersebut. “Semua kelompok teroris ini adalah sasaran militer, dan jika Anda ingin melawan beranilah dan lawan militer secara langsung,” ujarnya.

Keputusan tersebut diambil setelah sekelompok orang bersenjata menyerbu dan menyandera di sebuah stasiun televisi TC Television di Kota Guayaquil. Selain itu, sekelompok bersenjata di hari yang sama juga mengambil alih sebuah universitas di kota yang sama dan menodongkan senjata ke mahasiswa.

Akibat peristiwa tersebut 13 orang ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditangkap karena penyerangan stasiun televisi. Tak hanya itu, Ekuador juga memberlakukan langkah pemberlakuan jam malam. “Kami akan mempertimbangkan hakim dan jaksa yang mendukung para pemimpin kelompok teroris ini sebagai bagian dari kelompok teroris juga,” ujarnya.

Merespons ketidakamanan di Ekuador, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Ekuador tidak menjadi korban dalam peristiwa kekerasan yang terjadi.

“Berdasarkan komunikasi dengan komunitas WNI, hingga saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu, Judha Nugraha, Jumat (12/1).(jpg)