PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -– Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau mendorong pemerintah daerah untuk menajamkan kualitas belanja, dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui proyek-proyek di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), guna mengoptimalisasi potensi ekonomi.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Riau Ismed Saputra dalam diseminasi kajian fiskal regional (KFR) 2020 bertajuk Optimalisasi Potensi Ekonomi untuk Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah, Selasa (27/4).
"Kita mengadakan seminar KFR, dan menyampaikan bagaimana perokonomian secara nasional dan regional di 2020 dan 2021. Kami juga menjelaskan, bagaimana intervensi pemerintah dalam menyalurkan APBN dan transfer ke daerah, serta rekomendasi apa yang harus dilakukan pemda untuk menajamkan kualitas belanjanya, dan meningkatkan PAD melalui proyek-proyek di APBD,"kata Ismed.
Ismed menjelaskan, untuk pemda adalah bagaimana menyusun APBD melalui penajaman kualitas belanja, yang berimbas pada peningkatan APBD, serta projek apa yang harus dilakukan, agar PAD bisa tumbuh di Riau. "Apa prospek sektor unggulan Riau, itu yang harus dikembangkan pemda untuk meningkatakan PAD,"ucapnya.
Dikatakannya, rasio kemandirian daerah di Provinsi Riau dengan rata 13,48 persen, termasuk dalam kategori rendah. Terdapat 10 pemerintah daerah yang mempunyai rasio kemandirian di bawah 20 persen.
Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian sebagian besar pemerintah daerah di Provinsi Riau terhadap pendanaan dari pemerintah pusat relatif sangat tinggi. "Rasio kemandirian yang tinggi dimiliki Pemerintah Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai masing-masing sebesar 38,65 persen, 26,24 persen, dan 24,23 persen,"ungkap Ismed.
Acara ini turut dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Riau Emri Juli Harnis, dan Koordinator Pusat Studi Sosial Ekonomi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau Dahlan Tampubolon.(anf)
Ismed memaparkan, berdasarkan analsisis potensi ekonomi menggunakan Location Quotient dan Klassen Typology, sektor unggulan di Provinsi Riau yang pertumbuhannya tinggi adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Analisis ini juga menunjukkan bahwa sektor tersebut termasuk sektor maju dan tumbuh cepat.
Jadi, dapat dikembangkan menjadi sektor potensial di Riau bersama-sama dengan sektor lainnya, seperti sektor indusri pengolahan yang juga hasil analisis LQ dan klassen-nya cukup baik. "Di Riau, sektor pertanian mempunyai lima produk poetensial antara lain produksi kelapa sawit, kelapa dalam, karet, sagu, dan kelapa hibrida,"tuturnya.
Tak hanya itu, Ismed juga mengungkapkan perekebunan sawit dan produk turunannya memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Riau. Bahkan dalam masa pandemi Covid-19 perkebunan sawit memberikan sumbangan pertumbuhan perekonomian regional maupun nasional.
Pada awal pandemi, sempat melemahkan industri perkebunan kelapa sawit nasional. Salah satunya disebabkan menurunnya konsumsi minyak sawit domestik seperti minyak goreng, mentega, dan produk pangan lainnya. Kemudian, kinerja ekspor minyak sawit Indonesia juga mengalami penurunan dari segi volume, sebagai implikasi dari kebijakan lockdown yang bnyak diterapkan di Asia dan Eropa.
"Namun ekspor mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena meningkatnya harga minyak sawit Indonesia mulai pertengahan tahun 2020, bahkan apresiasi harga sawit ini disebut mencapai level tertinggi selama 10 tahun terakhir,"ujar Ismed.
Ismed menambahkan, ada beberapa tantangan daerah dalam mendorong potensi sawit dalam mendukung ekonomi daerah, yaitu sawit belum memberikan sumbangan yang signifikan terhadap PAD Riau, moratorium lahan sawit, adanya praktik anti-dumping untuk biodiesel Indonesia, usia tanaman sawit dudah memasuki masa peremajaan (replanting) dan kualitas bibit sawit yang rendah, hilirisasi kelapa sawit, dan kebijakan mandatory biodiesel.(anf)
