PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Guna menampung aspirasi para aktivis di Provinsi Riau, Jumat (13/3) Kelompok Cipayung Plus Riau menghadirkan ngopi bareng bersama aktivis Riau dan Asisten Staf Kepresidenan Republik Indonesia (RI) di Fakultas Ngopi Jalan Asta Karya, Pekanbaru.
Hadir dalam acara tersebut, Wadir Intel Polda Riau Indra, Asisten Staf Khusus Presiden Ahmad Riduan Hasibuan, Pemerhati Aktivis Riau Wilis Handoko, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Riau-Kepri Abdul Rouf, Himpunan Mahasiswa Islam Riau-Kepri M Sahrin, Ikatan Mahasiswa Islam Indonesia M Aulia Zia, Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia M Fadli Intizam, Gerakan Mahasiswa Keristen Indonesia Junelka Lisendra dan puluhan peserta lainnya.
Pemerhati Aktivis Riau Wilis Handoko mengatakan, kagiatan ini sebagai langkah menampung aspirasi para aktivis di Provinsi Riau kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Apalagi, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong aktivis Riau menjadi motor penggerak untuk mengentaskan kemiskinan dan memacu pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Riau, salah satunya dengan cara memaksimalkan Corporate Social Responsibility ( CSR ) perusahaan.
Selain itu, program APBN dan APBD belum mampu menekan angka kemiskinan dan memacu pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau sehingga jalan lain yang harus ditempuh ialah dengan cara pengelolaan CSR secara terbuka, Jujur, dan profesional.
"Dengan cara pembentukan wadah CSR di Riau ini kita akan meminta kepada Presiden RI melalui Staffnya Ahmad Ridwan HSB yang hadir pada malam ini untuk mendukung hal tersebut," ucapnya.
Sementara itu, Assisten Staf Khusus Presiden Ahmad Riduan Hasibuan mengatakan bahwa saat ini para aktivis sudah tidak lagi disibukan dengan kritikan dari luar, namun saat ini para aktivis sudah saatnya menarik dan mengelola kekayaan negara.
"Sekarang itu kalau mau jadi kuat kita harus bersatu. Karena dengan kolaborasi kita bisa berkontribusi untuk menjaga kekayaan negara dan juga memberikan masukan kepada pemerintah terkait persoalan yang terjadi di lapangan," katanya.
Apalagi, lanjut Riduan saat ini sudah ada beragam program pemerintah pusat yang pro terhadap para aktivis dan tengah digodok oleh Presiden Joko Widodo berupa program balai kerja. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh para aktivis di Provinsi Riau dengan cara membentuk suatu badan khusus seperti koperasi. Nantinya, didalam koperasi tersebut mahasiswa bisa membangun sejumlah bisnis dan bisa mengakses rumah bersubsidi yang memang diperuntukan oleh pemerintah untuk para aktivis.
"Saat ini Medan sudah memulai program ini. Dan dapat membeli rumah bersubsidi tersebut. Saya yakin kalau semua ini kita lakukan dengan serius sudah pasti hasil yang kita peroleh sesuai dengan yang kita harapkan demi kemajuan bangsa Indonesia ke depan," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Direktur Intel Polda Riau AKBP Indra mengatakan, segala kegiatan yang dilakukan oleh para aktivis harus sesuai fakta di lapangan tidak hanya sekedar isu semata. Para aktivis juga jangan mau menjadi tunggangan oleh sejumlah oknum yang memiliki tujuan tertentu dan harus dapat menjaga nama baik dimata masyarakat, serta menelaah lebih lanjut sejumlah permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Sehingga apa yang tengah diperjuangkan oleh para aktivis memang jelas pro terhadap masyarakat bukan untuk keuntungan pihak tertentu.
Apalagi, lanjutnya, saat ini masih ada celah akibat terputusnya saluran antara pihak terkait baik itu Pemerintah Daerah, para aktivis atau mahasiswa, kepolisian serta pihak terkait lainnya yang membuat gesekan antara pihak tersebut tidak dapat dihindarkan.
"Kami siap menjadi corong bagi para aktivis, birokrasi dan juga pihak lainnya untuk menyalurkan saluran yang tersumbat sehingga apa yang diperjuangkan mendapatkan hasil yang sesuai sehingga aksi demo tersebut menjadi pilihan akhir yang dapat ditempuh oleh para aktivis. Kami berharap apa yang kita diskusikan hari ini dapat memberikan manfaat dan membuat kesenjangan yang selama ini terjadi dapat semakin erat demi kepentingan masyarakat," ucapnya.(ayi/c)
