JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir menggelar pertemuan tertutup dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/6/2019).
Jokowi dengan ramah menyambut Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani yang datang bersama Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani, Suryadi Sasmita (Wakil Ketua Umum), Ketua Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto, serta Ketua Bidang Peternakan dan Perikanan Anton J. Supit.
Sebelumnya, di tempat yang sama, Jokowi mengundang pengusaha tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) untuk meminta masukan tentang langkah-langkah konkret pembangunan ekonomi nasional.
’’Saya ngomong apa adanya karena saya sudah enggak ada beban apa-apa. Tolong gunakan kesempatan ini sehingga terobosan-terobosan yang ingin kita lakukan itu betul-betul sebuah terobosan yang memberikan efek tendangan yang kuat bagi ekonomi kita,’’ kata Jokowi.
Dia mengatakan, pemerintah memerlukan banyak masukan, khususnya dari sisi regulasi. Jokowi menyebutkan, pemerintah bersedia merevisi peraturan yang menghalangi kemajuan dan pembangunan ekonomi.
’’Mungkin kalau diperlukan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) misalnya. Kalau memang itu diperlukan sekali dan memang karena posisinya sangat penting dan diperlukan, kami akan buatkan,’’ ujar Jokowi.
Dia menegaskan, para pelaku usaha menjadi pihak paling awal yang diajak berdiskusi karena mereka berada di garda terdepan perekonomian nasional. Menurut Jokowi, pemerintah menginginkan pada periode lima tahun ke depan dunia usaha menjadi prioritas.
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir menggelar pertemuan tertutup dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/6/2019).
Jokowi dengan ramah menyambut Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani yang datang bersama Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani, Suryadi Sasmita (Wakil Ketua Umum), Ketua Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto, serta Ketua Bidang Peternakan dan Perikanan Anton J. Supit.
Sebelumnya, di tempat yang sama, Jokowi mengundang pengusaha tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) untuk meminta masukan tentang langkah-langkah konkret pembangunan ekonomi nasional.
’’Saya ngomong apa adanya karena saya sudah enggak ada beban apa-apa. Tolong gunakan kesempatan ini sehingga terobosan-terobosan yang ingin kita lakukan itu betul-betul sebuah terobosan yang memberikan efek tendangan yang kuat bagi ekonomi kita,’’ kata Jokowi.
Dia mengatakan, pemerintah memerlukan banyak masukan, khususnya dari sisi regulasi. Jokowi menyebutkan, pemerintah bersedia merevisi peraturan yang menghalangi kemajuan dan pembangunan ekonomi.
’’Mungkin kalau diperlukan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) misalnya. Kalau memang itu diperlukan sekali dan memang karena posisinya sangat penting dan diperlukan, kami akan buatkan,’’ ujar Jokowi.
Dia menegaskan, para pelaku usaha menjadi pihak paling awal yang diajak berdiskusi karena mereka berada di garda terdepan perekonomian nasional. Menurut Jokowi, pemerintah menginginkan pada periode lima tahun ke depan dunia usaha menjadi prioritas.
