JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengubah Perum Produksi Film Negara (PFN), yang memproduksi film Si Unyil, menjadi lembaga pembiayaan film dan konten. Menteri BUMN Erick Thohir tidak ingin lembaga pembiayaan tersebut juga memproduksi film.
Sebab, untuk saat ini dimana pandemi Covid-19 masih berlangsung, industri tersebut masih dalam kondisi yang berat. Hal tersebut tecermin dari banyak bioskop yang sepi, bahkan terpaksa tutup.
alt=""Yamaha Alfa alfascorpii"“Karena kalau PFN juga bikin film maka itu sama saja bohong,” ujarnya secara virtual, Jumat (5/3).
Erick juga menuturkan, PFN sendiri juga harus didukung oleh perusahaan pelat merah lainnya, misalnya Telkom. Sebab, saat ini industri perfilman pun sudah makin berkembang seperti Netflix dan Disney Hotstar.
Ia menyebut, industri media mengalami perubahan sangat cepat. Radio pun mengalami perkembangan salah satunya dengan kemunculan Clubhouse.
“Media juga saat ini berubah, radio berubah sekarang ada Clubhouse,” imbuhnya.
Terkait lembaga pembiayaan ini, Erick menambahkan, perusahaan tersebut tak bisa bergerak sendiri, tapi perlu menjalin kerja sama dengan pihak lain. Erick menyarankan PFN menjalin sinergi dengan komunitas-komunitas di Indonesia yang biasa membuat film atau konten.
“Karena kalau tidak, maka tidak akan kembali modal itu semua. Sepuluh kali bikin film, 9 gagal dan hanya satu untung. Mana ada bank yang mau biayain?” pungkasnya.
Ada Ratusan BUMN Tersangkut Korupsi
Erick Thohir juga mengungkapkan, ternyata kasus korupsi terjadi pada ratusan perusahaan pelat merah saat awal dirinya menjabat sebagai menteri. Erick Thohir mengatakan, dirinya menerima laporan sebanyak 159 BUMN terkait kasus korupsi.
Sebanyak 53 perorangan/korporasi di tubuh BUMN ditetapkan menjadi tersangka. Menurutnya, hal itu terjadi karena belum terbentuk ekosistem yang sehat.
“Bayangin, pertama kali menjabat dapat laporan 159 BUMN kena kasus korupsi, 53 tersangka. Karena apa? bukan menciptakan ekosistem investasi yang sehat tapi berdasarkan project base,” ujarnya secara virtual, Jumat (5/3).
Pengalaman tersebut menjadi alasan Erick ingin membangun ekosistem yang baik di BUMN. Salah satunua melalui sinergi BUMN. Meskipun demikian, sinergi tetap dilakukan berdasarkan fokus bisnis perusahaan itu sendiri.
“Sekarang kita taruh ekosistem kerja sama tetapi sesuai dengan core bisnisnya BUMN tersebut dan partnership, supply chain harus sama-sama menguntungkan, ini jelas, selain ada teknologi dan lain-lain,” jelasnya.
Bahkan, Erick mengaku pihaknya berencana melakukan privatisasi atau swastanisasi BUMN dengan pendapatan di bawah Rp50 miliar. Namun, untuk melakukan hal tersebut, pihaknya akan duduk bersama dengan DPR dan BPK.
“BUMN yang revenue-nya Rp50 miliar ke bawah diswastanisasi saja,” imbuhnya.
Menurutnya, BUMN sebaiknya bermain dengan pasar yang besar, sehingga bisa menjadi pemimpin pasar serta dapat berdaya bersaing dengan perusahaan global di dunia. Namun untuk melakukan strategi ini, aspek hukum harus dipenuhi.
“BUMN ngapain main yang kecil-kecil, mendingan main yang gede-gede yang puluhan triliun,” ungkapnya.
Erick mencontohkan, Indonesia sendiri sudah memiliki perbankan yang kuat. Namun, Erick juga mengaku perbankan pelat merah masih perlu perubahan model bisnis agar dapat bersaing di pasar terbuka.
“BUMN-nya oke, Mandiri oke, BNI oke, BTN oke. Tapi kita ubah juga bisnis modelnya supaya bisa bersaing di market terbuka,” tuturnya.(jpg)
