PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Sebulan jelang peralihan pengelolaan Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), saat ini tengah berlangsung pemilihan Direktur Utama (Dirut) serta Komisaris PT Petroleum. Keberadaan BUMD Riau ini nantinya akan memiliki peran penting untuk mendapatkan Participating Interest (PI), sebagai pendapatan bagi daerah secara berkelanjutan.
Asosiasi Pengusaha Jasa Penunjang Migas Indonesia (APJPMI) mendorong pelaksanaan seleksi Dirut dan Komisaris PT Riau Petroleum ini dilaksanakan dengan profesional sehingga mendapatkan orang yang tepat dan bisa memajukan salah satu BUMD Riau tersebut.
Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APJP-MI, Helfried Sitompul SE Ak mengatakan, jika pengelolaan Riau Petroleum nantinya dilakukan oleh orang yang tidak tepat, maka peluang-peluang keuntungan daerah akan banyak yang hilang.
"Sebagai pihak yang selalu bergumul dengan bisnis migas, kami cukup memahami kondisi saat ini. Maka dari itu, kami mendorong panitia seleksi (pansel) dalam hal ini pemerintah, agar benar-benar serius dalam memilih calon dirut serta komisaris. Ada 10 persen PI yang akan diberikan kepada daerah nantinya, dari total triliunan rupiah," kata Helfried, Ahad (4/7).
Dikatakan Helfried, pihaknya menyepakati untuk memberikan masukan kepada pansel, sebanyak lima kriteria yang mesti dimiliki oleh dirut dan komisaris yang akan dipilih seperti calon harus berkompeten, yang sudah familiar dan paham dengan bisnis migas, serta memiliki track record baik di bidangnya.
"Kemudian calon harus memiliki integritas, berkomitmen untuk membangun perusahaan daerah secara sehat dan transparan. Selanjutnya punya network. Kalau tidak punya jaringan itu akan sulit. Apalagi bisnis migas ini punya regulasi yang diatur dari pusat, bukan dari pemerintah daerah. Karena itu, calon harus punya jaringan ke menteri-menteri, dirjen, SKK Migas dan pihak lainnya," ujarnya.
Selanjutnya dikatakan Helfried, calon juga harus seorang yang visioner dan punya KPI yang jelas. Tidak mengharapkan subsidi untuk perusahaan dari pemerintah. "Karena pengelolaannya jelas untung, 10 persen dari hasil pengelolaan migas nantinya itu tidak sedikit jumlahnya. Kalau masih merugi nantinya, itu keterlaluan namanya," paparnya.
Poin selanjutnya dikatakan Helfried calon harus memiliki jiwa entrepreneur, sehingga luwes dalam menjalankan bisnis, tahu celah-celah keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan yang dikelolanya. "Kalau salah orang yang dipilih, kita bisa bayangkan seperti beberapa BUMD sebelumnya yang mengharapkan bantuan dari pemerintah. Padahal potensi BUMD Riau Petroleum ini sangat besar untuk menghasilkan pendapatan yang luar biasa untuk daerah," ujarnya.(anf)
