JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menggelar pertemuan dengan pengusaha dan perbankan pelat merah. Pertemuan digelar untuk menyusun strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), menekan dampak Covid-19.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H Maming mengusulkan, agar koordinasi antara instansi dan pemangku kepentingan rutin dilakukan.
- Advertisement -
"Kita usulkan dalam rapat rutin ini bukan hanya OJK, tapi juga pemangku dari instansi lain. Sehingga setelah relaksasi bisa jadi satu kebijakan semangatnya sama," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (2/7).
Maming mengaku, usulan rapat rutin tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghindari gesekan antar instansi. Koordinasi sangat diperlukan untuk menyatukan pandangan dan menghindari kesalahpahaman antar satu sama lain.
"Karena terus terang jadi permasalahan sesama instansi sulit koordinasi bahkan saling gesek menggesek," ucapnya.
- Advertisement -
Pihaknya berharap, agar rapat dan pertemuan berikutnya para pemangku kebijakan lain dapat turut diajak duduk bersama.
"Sesuai perintah presiden kita harus berkoordinasi, mudah-mudahan rapat kedua kalinya OJK yang mengundang atau balik kita mengundang pemangku kebijakan lain untuk hadir," pungkasnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menggelar pertemuan dengan pengusaha dan perbankan pelat merah. Pertemuan digelar untuk menyusun strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), menekan dampak Covid-19.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H Maming mengusulkan, agar koordinasi antara instansi dan pemangku kepentingan rutin dilakukan.
"Kita usulkan dalam rapat rutin ini bukan hanya OJK, tapi juga pemangku dari instansi lain. Sehingga setelah relaksasi bisa jadi satu kebijakan semangatnya sama," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (2/7).
Maming mengaku, usulan rapat rutin tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghindari gesekan antar instansi. Koordinasi sangat diperlukan untuk menyatukan pandangan dan menghindari kesalahpahaman antar satu sama lain.
"Karena terus terang jadi permasalahan sesama instansi sulit koordinasi bahkan saling gesek menggesek," ucapnya.
Pihaknya berharap, agar rapat dan pertemuan berikutnya para pemangku kebijakan lain dapat turut diajak duduk bersama.
"Sesuai perintah presiden kita harus berkoordinasi, mudah-mudahan rapat kedua kalinya OJK yang mengundang atau balik kita mengundang pemangku kebijakan lain untuk hadir," pungkasnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
