JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Ratusan orang memadati Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siang ini, (30/8) sejak pukul 13.30 WIB. Mereka terdiri dari unsur masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Kawal Capim KPK, pegawai KPK, sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, serta perwakilan dari serikat buruh .
Tujuan mereka berkumpul di depan gedung Komisi antirasuah untuk menggelar aksi untuk menuntut Presiden Joko Widodo agar mencoret Capim KPK periode 2019-2023 yang bermasalah.
Acara dimulai dengan pertunjukan musik. Secara bersama-sama, ratusan orang menyanyikan lagu musisi Iwan Fals berjudul Bento, hingga Bongkar diiringi band di atas panggung. Alunan musik itu diiringi oleh seruan peserta.
“Save KPK! Save KPK,” seru peserta acara. Mereka juga tampak membawa sejumlah poster.
“Semoga teriakan kita ini didengar oleh presiden,” kata Penasihat KPK Tsani Annafari di lokasi acara.
Salah satu pendemo memegang poster Cicak vs Buaya, dalam aksi unjuk rasa mengkritisi kinerja Pansel Capim KPK, Jumat (30/8). Dery Ridwansyah/JawaPos.com
Dalam orasinya, Tsani mengibaratkan Capim KPK yang bermasalah seperti seekor kucing yang sedang mengalami penyakit kurap. Menurutnya, kucing yang tengah mengalami penyakit tak bisa menyelesaikan secara serius agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Sebenarnya saya susah orasi makanya tadi saya mau gambar aja, gambar kucing kurap. Kenapa gambar kucing kurap? Karena tiga hari yang lalu pak Saut cerita, sebenarnya pengalaman empat tahun di sini beliau membayangkan tugas KPK itu seperti kucing yang nangkepin tikus-tikus koruptor. Tetapi hanya kucing yang sehat yang bisa selesaikan tugasnya menangkap tikus, tapi kalau kucingnya tadi penuh kurap, dia hanya akan sibuk garup garuk enggak pernah nangkep tikusnya kabur semua,” ucap Tsani.
“Nah saudara, capim bermasalah itu ibarat kucing yang banyak kurapnya, kira kira mau nggak KPK dipimpin oleh kucing yang banyak kurapnya?,” tanya Tsani kepada para peserta aksi dan WP KPK.
Tsani menyatakan, jika lembaga antirasuah dipimpin oleh orang bermasalah secara latar belakang, maka KPK bukan hanya bisa bubar. Bahkan nantinya seluruh pegawai KPK bisa tidak patuh pada pelaporan LHKPN.
“Karena kalau dipimpin kucing yang banyak kurapnya, bukan hanya lembaga ini yang bubar, kita bisa ketularan. Kalau capimnya tadi kurapnya namanya enggak lapor LHKPN, nanti semua pegawai KPK ketularan enggak lapor LHKPN," tegas Tsani.
Oleh karena itu, Tsani berharap Presiden Joko Widodo dapat mencoret nama-nama Capim KPK yang bermasalah. Karena dia tidak menginginkan orang yang bermasalah menduduki posisi penting di KPK.
“Kita tidak rela kantor yang semegah ini diduduki oleh para kucing kurap, dan kalau itu terjadi maka kita bisa bayangkan gedung megah ini akan menjadi kandang di mana kucing kucing kurap berkeliaran. Mengerikan sekali,” ungkap Tsani.
Bersamaan dengan aksi yang digelar WP KPK, sejumlah masyarakat yang berjumlah ratusan orang juga menggelar aksi di depan gedung KPK. Setidaknya ada sekitar tiga mobil komando.
Mereka mengaku berasal dari kalangan mahasiswa, aktivis, dan rakyat Indonesia. Pantauan JawaPos.com, massa aksi tersebut menyerukan untuk intervensi terhadap Pansel Capim KPK.
Saat beberapa massa aksi itu ditanyakan soal aksi tersebut dan tuntutannya, mereka mengaku tidak paham.
“Saya cuma ikutan aja, diajakin abisnya tadi,” kata seorang ibu-ibu yang ikut aksi tolak intervensi terhadap Pansel KPK.
Selain itu, mereka pun turut membawa panji-panji yang intinya meminta wadah pegawai KPK dan koalisi kawal Capim KPK untuk tidak mengintervensi Pansel dalam menyeleksi Capim KPK periode 2019-2023. Tuntutan itu juga dialamatkan kepada Wadah Pegawai KPK yang dipimpin Yudi Purnomo Harahap.
“Awas kepentingan terselubung WP KPK,” kata koordinator lapangan yang berdiri di atas mobil komando.
Untuk diketahui, seleksi capim KPK periode 2019-2023 menuai protes sejak masa pendaftaran. Gelombang protes semakin terdengar usai Panitia Seleksi Capim KPK meloloskan 20 calon pada tahap profil asesmen.
Di antara 20 nama itu, terdapat calon yang tidak patuh membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, diduga menerima gratifikasi, hingga beberapa nama yang punya catatan kelam masa lalu.
Mereka yang lolos itu berasal dari latar belakang yang berbeda, diantaranya anggota Polri (Antam Novambar, Bambang Sri Herwanto, Firli Bahuri, Sri Handayani), komisioner dan pegawai KPK (Alexander Marwata, Sujanarko), advokat (Lili Pintauli Siregar), jaksa dan pensiun jaksa (Johanis Tanak, Sugeng Purnomo, Supardi, Jasman Panjaitan), hakim (Nawawi Pomolango)
Selain itu dari karyawan BUMN (Cahyo R. E. Wibowo), penasehat menteri (Jimmy Muhamad Rifai Gani), auditor (I Nyoman Wara), Pegawai Negeri Sipil (Roby Arya, Sigit Danang Joyo), dosen (Luthfi Jayadi Kurniawan, Neneng Euis Fatimah, Nurul Ghufron).
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal
