JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Perkembangan kasus Covid-19 di Tanah Air terus menunjukkan penurunan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kasus harian sudah turun 99 persen dibandingkan awal April lalu. Airlangga juga menyinggung terkait kebijakan pada momen Idulfitri mendatang.
Dia menyebut, acara halalbihalal harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat. Selain itu, tidak ada makan-makan dan minum saat halalbihalal. "Diimbau untuk tidak ada makan minum dan makan minum pun harus sesuai jarak dan tempat," jelas Airlangga usai rapat terbatas evaluasi PPKM, Senin (18/4).
Selain itu, dia mengimbau agar masyarakat tidak melakukan perjalanan ke luar negeri selama momen libur panjang momen Idulfitri. Menurutnya, itu mengingat kondisi yang berbeda di tiap negara.
Selain itu, imbauan itu diharapkan bisa mengantisipasi penularan yang mungkin terjadi apabila masyarakat berpergian ke luar negeri. Dia mencontohkan dengan kondisi di Shanghai, Cina yang memicu lockdown oleh otoritas wilayah setempat.
"Masyarakat diimbau untuk tidak bepergian ke luar negeri karena kita tahu di negara lain situasinya tidak sama dengan di Indonesia, sehingga ada potensi penularan dari luar negeri," tutur Airlangga.
Ketua Partai Golkar ini memaparkan kasus harian sudah turun 99 persen dibandingkan awal April lalu. "Ini sudah baik. Kemarin angkanya kasus aktif di angka 60.475 dan kasus hariannya 602 dan ini sudah turun dibandingkan dengan (awal) April yang lalu itu sekitar 99 persen untuk kasus harian dan 90 persen untuk kasus aktif. Dan tingkat bed occupancy rate (BOR) rata-rata 4 persen," ujarnya.
Kemudian, kasus aktif Covid-19 di berbagai pulau sudah turun. Airlangga memerinci, kasus aktif di wilayah Jawa-Bali turun 57 persen dan di luar Jawa-Bali turun sebesar 42 persen. Sementara untuk luar Jawa-Bali, kasus tinggi ada di Papua dan Lampung. "Di Papua asih 12.000 kasus aktif dan di Lampung 7.400, Sumatera Barat 2.500, sedangkan yang lain di bawah 1.000," jelasnya.
Terkait capaian vaksin di luar Jawa-Bali, untuk dosis pertama yang masih di bawah 70 persen hanya di Papua Barat dan Papua. Sedangkan untuk dosis kedua yang masih di bawah 70 persen adalah Kalimantan Barat, NTT, Gorontalo, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua. "Yang di bawah 50 persen hanya di Maluku, Papua Barat dan Papua," ujar Ketum Partai Golkar itu.
Nihil Kematian di Riau
Sementara itu, tren penyebaran Covid-19 di Riau juga terus melandai akhir-akhir ini. Bahkan, Senin (18/4) tercatat hanya terjadi penambahan delapan orang pasien yang dinyatakan positif corona. Dengan demikian, total penderita Covid-19 di Riau menjadi 150.389 orang.
Sementara itu, untuk pasien yang sembuh bertambah 10 orang, sehingga total sudah 145.850 orang yang sembuh. Kabar baiknya, angka pasien meninggal dunia akibat positif Covid-19 di Riau tak bertambah yakni 4.426, karena kemarin nihil penambahan pasien yang meninggal.
Dari total pasien positif Covid-19 Riau, terdapat 24 orang yang menjalani perawatan di rumah sakit dan 89 orang menjalani isolasi mandiri. "Sehingga saat ini jumlah kasus aktif Covid-19 di Riau, baik yang masih menjalani perawatan di rumah sakit maupun isolasi mandiri sebanyak 113 orang,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Riau, Zainal Arifin, Senin (18/4).
Sementara itu, untuk suspek yang menjalani isolasi mandiri 295 orang dan yang isolasi di rumah sakit 28 orang. Total suspek yang selesai menjalani isolasi 166.698 dan meninggal dunia 548 orang.
Zainal juga mengajak masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar rumah. “Mari kita sama-sama menjaga diri dan orang sekitar kita untuk terus menerapkan protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker,” ajaknya.
Sementara itu, capaian vaksinasi 1 Covid-19 di Provinsi Riau per 18 April 2022 sudah 97,71 persen dan capaian vaksinasi 2 Covid-19 menembus 77,07 persen. Kabupaten/kota yang memiliki capaian vaksinasi 1 Covid-19 di atas 100 persen adalah Kota Dumai (103,25 persen) dan Kota Pekanbaru (116,87 persen). Kabupaten/kota yang memiliki capaian vaksinasi 2 Covid-19 di atas 90 persen adalah Kota Pekanbaru (97,09 persen).
Pencapaian vaksinasi Covid-19 bagi tenaga kesehatan dengan sasaran 32.923 orang, dosis pertama sebesar 45.380 (137,84 persen), dosis kedua sebesar 44.103 (133,96 persen), dan dosis ketiga sebesar 34.200 (123,68 persen).
Sedangkan vaksinasi Covid-19 bagi lansia dengan sasaran 322.466 orang, dosis pertama sebesar 228.221 (70,77 persen) dan dosis kedua sebesar 171.458 (53,17 persen). Pencapaian vaksinasi bagi pelayan publik dengan sasaran 349.418 orang, dosis pertama sebesar 397.822 (113,85 persen) dan dosis kedua sebesar 368.156 (105,36 persen).
Selanjutnya, bagi masyarakat umum dengan sasaran 3.451.350 orang, sudah mencapai 2.767.329 (80,18 persen) untuk dosis pertama dan dosis kedua sebesar 2.162.163 (62,65 persen).
Pencapaian vaksinasi Covid-19 bagi ibu hamil dengan sasaran 29.418 orang, dosis pertama sebesar 319 (1,07 persen) dan dosis kedua 293 (0,99 persen). Pencapaian vaksinasi masyarakat berumur 12-17 tahun dengan sasaran 684.190 orang, dosis pertama 686.721 (100,37 persen) dan dosis kedua sebesar 569.612 (83,25 persen).
Pencapaian vaksinasi Covid-19 bagi anak-anak dengan sasaran 712.234 orang, dosis pertama sudah 542.142 (76,12 persen) dan dosis kedua sebesar 354.879 (49,83 persen).
Kemarin, Menteri Kesehata Budi Gunadi Sadikin juga menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menggelar survei serologi atau kadar antibodi masyarakat. Hasilnya kadar antibodi yang dimiliki populasi masyarakat Indonesia sebesar 99,2 persen. ”Pada Desember lalu atau serologi pertama hasilnya 88,6 persen,” kata Budi.
Kenaikan hasil tes serologi ini artinya 99,2 persen dari masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi. Ini berasal dari vaksinasi Covid-19 maupun infeksi. Berita baiknya lagi adalah, kadar antibodinya pun naik. Jika pada tes sebelumnya hanya sekitar 600 saja, kini sudah kisaran 7.000 hingga 8.000. ”Ini menunjukkan masyarakat bukan sudah memiliki antibody tapi kadarnya juga tinggi,” ujarnya.
Dengan hasil yang memuaskan tersebut, Budi berharap masyarakat semakin terlindungi dari keparahan Covid-19. Risiko kematian akibat Covid-19 pun turun. “Kami percaya Ramadan dan mudik kali ini bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo menurut Budi berpesan agar seluruh pihak tidak jumawa. Tetap harus menjaga protokol kesehatan. “Paling penting pakai masker,” bebernya. Budi minta agar tidak perlu mengikuti negara lain yang buru-buru meninggalkan protokol kesehatan yang berdampak pada kenaikan kasus.
Budi juga menyampaikan vaksinasi Covid-19 di Indonesia sudah diterima oleh 198 juta masyarakat. Ada 392 juta dosis suntikan yang diberikan. Budi berterima kasih pada pemerintah daerah, TNI, Polri, dan BIN yang turut menyukseskan vaksinasi ini. “Berita baiknya, anak-anak kalau mudik tidak perlu antigen asal sudah vaksin dua kali,” tuturnya. Ini merupakan jawaban dari keresahan masyarakat yang mensyaratkan vaksin booster untuk mudik. Padahal booster baru diberikan pada 18 tahun ke atas.
Sementara itu, meskipun saat ini terjadi lonjakan kasus yang signifikan di Cina, belum dipastikan bakal memunculkan mutasi dan varian baru Covid-19. Menurut Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman, saat ini yang mendominasi persebaran kasus di dunia masih virus Covid-19 varian Omicron.
Karena peredaraannya yang begitu leluasa dalam populasi manusia, Omicron hingga saat ini masih berpotensi untuk melahirkan subvarian baru. “Kalau menghasilkan varian baru hingga saat ini belum terdeteksi. Yang mendominasi masih dalam turunannya Omicron. Yang perlu dikhawatirkan terutama BA 2 dengan kecepatannya dan efektivitasnya menginfeksi,” jelas Dicky.
Namun tidak menutup kemungkinan kata Dicky, jika penularan terus terjadi tanpa terkendali, tidak menutup kemungkinan akan muncul mutasi yang merugikan. Apalagi Cina seperti negara-negara Eropa dan Afrika yang kehidupannya masih erat dengan alam liar. Sehingga bisa terjadi lompatan virus dari binatang ke manusia.
Sementara soal potensi peningkatan kasus setelah mudik tahun 2022, Dicky mengatakan masih sangat mungkin terjadi. Karena Indonesia masih memiliki komunitas daan populasi yang rawan dan belum memiliki imunitas yang memadai.
“Baik itu yang belum divaksin, tidak bisa divaksinasi, enggan di vaksinasi. Juga mereka yang mengalami penurunan imunitas karena sudah jauh dari vaksinasi dosis keduanya, juga karena baru saja terinfeksi. Ini jumlahnya sekitar 20 persen dari populasi di Indonesia,” paparnya.
Merujuk populasi Indonesia, 20 persen kata Dicky merupakan angka yang cukup signifikan. Jumlahnya sama dengan penduduk Singapura atau Kamboja, bahkan kalau disatukan. Kenaikan terutama rawan di daerah yang persentase vaksinasinya belum memadai.
”Sebarannya terutama di dearah perifer. Bukan hanya di luar Jawa. Di Pulau Jawa pun masih ada, terutama daerah-daerah yang bukan aglomerasi,” jelas Dicky.
Setidaknya menjelang akhir tahun 2022, Indonesia harus sudah mencakup 80 persen populasi dengan dosis kedua dan lebih dari 50 persen tervaksin dosis 3. ”Ini akan menempatkan kita dalam kondisi relatif aman dibandingkan 2 tahun terakhir. Juga modal dunia bisa keluar dari fase kritis. Awal tahun depan, bisa cabut status pandemi,” paparnya.
Sementara itu program vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster mendapatkan sorotan dari sejumlah kalangan masyarakat. Di antaranya disuarakan oleh Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) yang menuntut pemerintah menyediakan vaksin halal untuk booster.
Tuntutan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif YKMI Ahmad Himawan di Jakarta, Senin (18/4). Dia mengatakan YKMI melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) terhadap Peraturan Presiden 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.
Gugatan itu dilayangkan awal April lalu dan sudah keluar putusannya. "Kami meyakini 99 persen gugatan yang kami layankan dikabulkan MA," tuturnya. Inti dari gugatan yang mereka layangkan adalah menuntut pemerintah menyediakan vaksin Covid-19 yang sudah berlabel halal. Sampai saat ini vaksin Covid-19 yang sudah berlabel halal dan telah digunakan adalah Sinovac dan Zifivax.
"Sayangnya kedua vaksin yang sudah mengantongi halal tersebut tidak masuk dalam vaksin yang digunakan sebagai booster," tuturnya.
Himawan menegaskan pemerintah tidak boleh menabrak Undang Undang 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal. Himawan menegaskan jaminan ketersediaan vaksin Covid-19 berlabel halal dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.
Sebab tidak bisa dipungkiri ada sejumlah masyarakat yang menekankan aspek kehalalan dalam penggunaan vaksin. Untuk itu negara harus melayani kelompok masyarakat seperti itu. Menurut dia ketika sudah ada vaksin yang berlabel halal, maka vaksin ini harus diupayakan ketersediaannya.
Di sisi lain dia mengatakan YKMI juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam vaksinasi Covid-19. Bagi yang belum mengikuti vaksinasi dosis pertama dan kedua, dia meminta untuk mengikuti program vaksinasi pemerintah. Begitupun yang belum mendapatkan dosis ketiga atau booster, untuk segera mencari layanan vaksinasi. Sehingga bisa segera tercipta kekebalan kelompok.(sol/dee/lyn/tau/wan/jpg)
