PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Induk Kepariwisataan (RIK) DPRD Riau, telah merampungkan sejumlah poin Perda yang bakal menjadi acuan pariwisata daerah. Dewan juga memastikan bakal memaksimalkan Perda RIK, guna memberikan kepastian dan payung hukum bagi perencanaan pariwisata.

Hal ini sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Pansus Ranperda RIK Mardianto Manan kepada Riau Pos, Ahad (30/1).

Dikatakan dia, adapun tahap finalisasi yang dimaksud adalah menyaring semua masukan yang sudah di sampaikan ke Pansus. Setelah disaring, poin-poin Perda disempurnakan kembali. Setelah itu barulah di agendakan penyampaian hasil dalam sidang paripurna.

"Sebetulnya sudah matang tinggal finalisasi lagi, kemudian baru di paripurna kan. Kalau untuk jadwal memang belum. Karena temu terakhir belum juga, untuk mensortir semua masukan yang sudah kita sampaikan ke tim," ucapnya.

Dia memperkirakan, finalisasi Ranperda RIK hingga di paripurnakan akan bisa terlaksana dalam Februari 2022 ini. Dengan harapan, setelah Ranperda ini resmi menjadi Perda, kabupaten/kota agar cepat menyesuaikan dan memperbarui Riparda atau Riparkab daerah masing-masing.

"Harapan kami tentu agar pemko/pemkab dapat segera menyesuaikan dengan Perda RIK ini," harapnya.

Diketahui sebelumnya, RIK yang akan dijadikan peraturan daerah bakal menjadi acuan pemprov Riau dalam mengelola pariwisata. Bahkan, untuk menyempurnakan rancangan perda yang tengah dibahas, Pansus telah beberapa kali datang langsung ke beberapa daerah wisata guna memperkaya informasi.

Salah satunya melakukan kunjungan kerja ke Denpasar, Bali. Dengan tujuan, pengelolaan pariwisata Bali dapat di adopsi oleh pemerintah daerah yang dituangkan ke dalam perda.

Adapun beberapa poin hasil kunjungan ke Denpasar, adalah melihat penerapan budaya dalam kehidupan pariwisata. Metode itu berhasil digunakan Provinsi Bali guna menggenjot kedatangan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Selain itu, dewan juga melihat bagaimana pengelolaan area wisata di Bali yang benar-benar mendapat prioritas pemerintah setempat.(nda)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Induk Kepariwisataan (RIK) DPRD Riau, telah merampungkan sejumlah poin Perda yang bakal menjadi acuan pariwisata daerah. Dewan juga memastikan bakal memaksimalkan Perda RIK, guna memberikan kepastian dan payung hukum bagi perencanaan pariwisata.

Hal ini sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Pansus Ranperda RIK Mardianto Manan kepada Riau Pos, Ahad (30/1).

Dikatakan dia, adapun tahap finalisasi yang dimaksud adalah menyaring semua masukan yang sudah di sampaikan ke Pansus. Setelah disaring, poin-poin Perda disempurnakan kembali. Setelah itu barulah di agendakan penyampaian hasil dalam sidang paripurna.

"Sebetulnya sudah matang tinggal finalisasi lagi, kemudian baru di paripurna kan. Kalau untuk jadwal memang belum. Karena temu terakhir belum juga, untuk mensortir semua masukan yang sudah kita sampaikan ke tim," ucapnya.

Dia memperkirakan, finalisasi Ranperda RIK hingga di paripurnakan akan bisa terlaksana dalam Februari 2022 ini. Dengan harapan, setelah Ranperda ini resmi menjadi Perda, kabupaten/kota agar cepat menyesuaikan dan memperbarui Riparda atau Riparkab daerah masing-masing.

"Harapan kami tentu agar pemko/pemkab dapat segera menyesuaikan dengan Perda RIK ini," harapnya.

Diketahui sebelumnya, RIK yang akan dijadikan peraturan daerah bakal menjadi acuan pemprov Riau dalam mengelola pariwisata. Bahkan, untuk menyempurnakan rancangan perda yang tengah dibahas, Pansus telah beberapa kali datang langsung ke beberapa daerah wisata guna memperkaya informasi.

Salah satunya melakukan kunjungan kerja ke Denpasar, Bali. Dengan tujuan, pengelolaan pariwisata Bali dapat di adopsi oleh pemerintah daerah yang dituangkan ke dalam perda.

Adapun beberapa poin hasil kunjungan ke Denpasar, adalah melihat penerapan budaya dalam kehidupan pariwisata. Metode itu berhasil digunakan Provinsi Bali guna menggenjot kedatangan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Selain itu, dewan juga melihat bagaimana pengelolaan area wisata di Bali yang benar-benar mendapat prioritas pemerintah setempat.(nda)