PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Setiap bulan, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau selalu merilis ekspor bulanan melalui Berita Resmi Statistik (BRS). Pada 15 September 2021, BPS Provinsi Riau telah merilis angka ekspor Agustus 2021 yang nilainya sebesar 2,2 miliar dolar AS. Nilai ekspor ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah Riau.
Kepala BPS Riau Misfaruddin mengatakan, rilis ekspor bulanan yang selama ini dilakukan oleh BPS Provinsi Riau merupakan salah satu bentuk penyajian statistik dasar yang diselenggarakan oleh BPS. Selain statistik dasar, dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah juga diperlukan statistik sektoral yang kuat.
"Instansi pemerintah, dalam hal ini organisasi perangkat daerah (OPD), menyelenggarakan survei dan kompilasi produk administrasi untuk penyediaan statistik sektoral guna mendukung pelaksanaan tugas pokok OPD yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral oleh OPD ini, BPS berperan sebagai pembina data statistik sektoral," katanya.
Untuk mewujudkan Satu Data Indonesia (Perpres Nomor 39 Tahun 2019) dan Satu Data Provinsi Riau (Pergub Nomor 23 Tahun 2021), maka pada 26 Juli 2021 dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama Satu Data Provinsi Riau Tahun 2021 antara BPS Provinsi Riau, Diskominfotik Provinsi Riau, dan Bappedalitbang Provinsi Riau yang diketahui oleh Gubernur Riau.
"Kesepakatan tersebut berisi elemen data yang diperlukan dalam dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Riau. Setiap pemangku kepentingan diminta untuk berkomitmen dalam penyediaan data sesuai dengan tugas masing-masing," ujarnya.
Bappedalitbang Provinsi merupakan Koordinator Forum Satu Data di tingkat Pemerintah Provinsi Riau. BPS Provinsi Riau merupakan pembina data yang bertugas memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data serta melakukan pembinaan statistik sektoral.
"Sementara Diskominfotik Provinsi Riau BPS Provinsi Riau menjadi walidata yang bertugas memeriksa kesesuaian data, menyebarluaskan data dan metadata, serta membantu pembina data melakukan pembinaan terhadap produsen data. Sedangkan produsen data adalah seluruh dinas/badan/satuan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau," paparnya.
Untuk menindaklanjuti kesepakatan di atas, maka BPS Riau bersinergi dan berkolaborasi dengan Diskominfotik Riau dan Bappedalitbang Riau melaksanakan program GoDinas. Program ini merupakan bentuk pembinaan statistik sektoral kepada OPD di lingkup Pemprov Riau. Pada tahun 2021, ada 12 (dua belas) OPD yang menjadi lokus pembinaan statistik sektoral.
"Mulai dari Dinas Pendidikan Riau, Dinas Sosial Riau, Dinas Kesehatan Riau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pencatatan Sipil Riau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Riau, Dinas Perkebunan Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan Riau, Dinas PUPRPKPP Riau, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Riau, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Riau dan Dinas Pariwisata Riau," katanya.
Program pembinaan statistik sektoral memegang peranan penting dalam pembangunan Provinsi Riau.
Hal ini mengingat Riau merupakan daerah potensial yang telah banyak memberikan kontribusi dalam mendorong perekonomian nasional.
"Di masa pandemi ini, Riau terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing dalam rangka pemulihan ekonomi nasional maupun regional. Pentingnya kebijakan pemerintah dalam memberi stimulan terhadap sektor-sektor andalan bagi pergerakan Provinsi Riau ke arah pemulihan ekonomi yang menyeluruh. Tak kalah pentingnya, dalam mengambil kebijakan tentunya harus didukung dengan data yang akurat. Baik yang berasal dari statisik dasar maupun statistik sektoral," ujarnya.
"Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Kini data lebih berharga dari minyak. Oleh karena itu, kedaulatan data harus diwujudkan," demikain pernyataan Presiden RI Joko Widodo dalam pidato kenegaraan.
"Dari pernyataan tersebut menggambarkan pentingnya data yang akurat dalam mengambil keputusan suatu kebijakan sebagai arah pembangunan. Kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI)," sebutnya.
Hari Statistik Nasional (HSN) diperingati setiap tanggal 26 September. Pada 2021, tema HSN adalah Statistik Berkualitas untuk Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh.
"Bersempena dengan Hari Statistik Nasional semoga berbagai upaya optimal dan sinergi serta kolaborasi antara berbagai pemangku kebijakan kepentingan di atas, akan mengarahkan pembangunan perekonomian Provinsi Riau untuk tumbuh lebih baik demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau. Sinergitas menjadi kunci utama keberhasilan dalam bekerja sama membangun Provinsi Riau yang Berdaya Saing. Mari bersinergi dan berkolaborasi memperkuat statistik sektoral menuju satu data Riau," harapnya.(adv/sol)
