Jumat, 22 November 2024

Subsidi Kuota Internet Cair September

- Advertisement -

JAKARTA, (RIAUPOS.CO) Pemerintah kembali memberikan bantuan subsidi kuota internet bagi pelajar, mahasiswa, dan tenaga pendidik. Bantuan itu berlaku untuk periode September hingga November 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, ada jeda satu bulan tidak adanya pemberian subsidi kuota pada Agustus 2021. Ani menyebut, hal itu disebabkan karena ada pembaruan data bagi siswa dan mahasiswa pada tahun ajaran baru. Perubahan disebabkan karena pasti adanya peralihan siswa misalnya dari PAUD ke sekolah dasar (SD).

- Advertisement -

Agar tepat sasaran, maka pembaruan data amat diperlukan. Meski begitu, Ani memastikan besaran kuota internet yang diterima tidak berubah.

"Untuk kebijakannya tidak berubah, termasuk berapa besar kuota internet yang diterima," ujarnya pada konferensi pers virtual, kemarin (4/8).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikdburistek) Nadiem Makarim mengatakan, bantuan yang diberikan tiga bulan (September-November) itu ditujukan bagi 26,8 juta siswa, mahasiswa, guru dan dosen. Rinciannya, siswa PAUD mendapat 7 gb/bulan, siswa sekolah dasar dan menengah 10 gb/bulan, pendidik PAUD-menengah 12 gb/bulan, serta mahasiswa dan dosen 15 gb/bulan.

- Advertisement -

"Kami memberikan fleksibilitas, semua kuota umum dapat digunakan untuk mengakses seleuruh laman dan aplikasi," katanya. Kecuali, laman atau aplikasi yang diblokir oleh Kominfo dan yang tercantum di situs resmi bantuan kuota data internet.

"Jadi ada yang sifatnya tidak untuk pendidikan, jadi kita keluarkan," sambungnya.  

Untuk skema penyaluran, kepala satuan pendidikan diminta segera meng-update data siswa, mahasiswa, guru, dan dosen di institusinya. Update data dilakukan pada sistem data pokok pendidikan dan pangkalan data pendidikan tinggi. Update ini termasuk nomor handphone dari seluruh warga sekolah tersebut.  "Karena masuk tahun ajaran baru akan ada banyak murid baru,"ungkapnya.

Baca Juga:  Kemendagri Siap Ganti Dokumen Kependudukan yang Hilang dan Rusak

Setelahnya, kepala satuan pendidikan harus mengunduh SPTJM dan mengunggahnya kembali di vervalponsel. data.kemdikbud.go.id untuk jenjang PAUD hingga SMA. Sementara, perguruan tinggi di kuotadikti, kemdikbud.go.id. Update paling lambat dilakukan pada 31 Agustus 2021. "Kami akan menyalurkan bantuan kuota pada setiap tanggal 11 dan 15 di Bulan September, OKtober, dan November. Kuota berlaku 30 hari sejak diterima," jelas mantan bos Gojek tersbeut.

Sementara, mengenai bantuan UKT, Nadiem menjelaskan, bahwa bantuan diberikan at cost sesuai besaran UKT dengan maksimal nilai UKT sebesar RP 2,4 juta per mahasiswa. Apabila UKT lebih besar dari itu, maka selisih menjadi kebijakan dari perguruan tinggi sesuai kondisi mahasiswa.  "Jika lebih besar, itu diskresi perguruan tinggi. Apakah diberikan keringanan, penundaan, pencicilan, atau menghapuskan," paparnya.

Dia menegaskan, bantuan ini diberikan pada mahasiswa aktif. Selain itu, mereka bukan penerima bantuan lainnya seperti KIP-kuliah ataupun bidikmisi.

Untuk bisa mendapatkan bantuan ini, lanjut dia, mahasiswa bisa langsung mendaftar ke pimpinan perguruan tinggi. Setelahnya, pimpinan perguruan tinggi mengajukan ke Kemendikbudristek. Karenanya, ia mendorong perguruan tinggi untuk segera mendata dan mengajukan mahasiswa yang mebutuhkan bantuan ini. Apabila pihak perguruan tinggi tidak mengajukan, sementara ada mahasiswa yang membutuhkan maka pihaknya tak akan ragu memberikan sanksi. Sanksi ini bisa berupa pinalti kinerja pada alokasi anggaran dari pemerintah. "Karena bantuan UKT ini untuk memastikan tidak ada mahasiswa yang putus kuliah karena alasan keuangan," pungkasnya.

Sementara itu Menteri agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan lebih dari 10 juta siswa dan 1,6 juta mahasiswa di bawah naungan Kemenag terdampak pandemi Covid-19. Dia menjelaskan ada sejumlah kebijakan yang dijalankan Kemenag sebagai komitmen untuk mencerdaskan bangsa Indonesia di tengah menurunkan perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga:  Buruh: Perhatikan Nasib Kami

Termasuk pembagian bantuan kuota internet, tahun lalu juga sudah dijalankan oleh Kemenag. "Saya menyambut baik dan mendukung sepenuhnya untuk melanjutkan bantuan kuota internet dan bantuan uang kuliah tunggal 2021," katanya.

Kebijakan ini menurut Yaqut, merupakan komitmen pemerintah memastikan pembelajaran terus berlangsung pada situasi apapun. Dia mengatakan supaya tidak terjadi learning loss akibat anak-anak tidak bisa belajar di kelas, maka pembelajaran online harus lancar. Kucuran bantuan kuota internet merupakan bagian untuk memperlancar kegiatan belajar dan mengajar secara virtual. Selain itu bantuan diskon uang kuliah tunggal (UKT) bisa mencegah terjadinya angka putus kuliah.

Dia mengatakan tahun lalu Kemenag juga sudah menerapkan kebijakan keringanan UKT. Sebanyak 160 ribu lebih mahasiswa di bawah Kemenag memanfaatkan kebijakan tersebut. Anggaran yang disiapkan untuk diskon UKT tahun lalu mencapai Rp54,5 miliar. Selain itu juga ada anggaran paket data internet untuk mahasiswa Rp54,4 miliar.

"Pada tahun anggaran 2021 ini Kemenag mengalokasikan anggaran bantuan paket data internet sebesar Rp470 miliar. Tentu ini angka yang besar," katanya. Tetapi angka tersebut masih di bawah alokasi bantuan internet yang dikelola oleh Kemendikbudristek. Anggaran tersebut siap dikucurkan pada September, Oktober, dan November depan. Kemenag juga mengusulkan tambahan anggaran Rp243 miliar ke Kemenkeu.(dee/mia/wan/jpg)

 

JAKARTA, (RIAUPOS.CO) Pemerintah kembali memberikan bantuan subsidi kuota internet bagi pelajar, mahasiswa, dan tenaga pendidik. Bantuan itu berlaku untuk periode September hingga November 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, ada jeda satu bulan tidak adanya pemberian subsidi kuota pada Agustus 2021. Ani menyebut, hal itu disebabkan karena ada pembaruan data bagi siswa dan mahasiswa pada tahun ajaran baru. Perubahan disebabkan karena pasti adanya peralihan siswa misalnya dari PAUD ke sekolah dasar (SD).

- Advertisement -

Agar tepat sasaran, maka pembaruan data amat diperlukan. Meski begitu, Ani memastikan besaran kuota internet yang diterima tidak berubah.

"Untuk kebijakannya tidak berubah, termasuk berapa besar kuota internet yang diterima," ujarnya pada konferensi pers virtual, kemarin (4/8).

- Advertisement -

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikdburistek) Nadiem Makarim mengatakan, bantuan yang diberikan tiga bulan (September-November) itu ditujukan bagi 26,8 juta siswa, mahasiswa, guru dan dosen. Rinciannya, siswa PAUD mendapat 7 gb/bulan, siswa sekolah dasar dan menengah 10 gb/bulan, pendidik PAUD-menengah 12 gb/bulan, serta mahasiswa dan dosen 15 gb/bulan.

"Kami memberikan fleksibilitas, semua kuota umum dapat digunakan untuk mengakses seleuruh laman dan aplikasi," katanya. Kecuali, laman atau aplikasi yang diblokir oleh Kominfo dan yang tercantum di situs resmi bantuan kuota data internet.

"Jadi ada yang sifatnya tidak untuk pendidikan, jadi kita keluarkan," sambungnya.  

Untuk skema penyaluran, kepala satuan pendidikan diminta segera meng-update data siswa, mahasiswa, guru, dan dosen di institusinya. Update data dilakukan pada sistem data pokok pendidikan dan pangkalan data pendidikan tinggi. Update ini termasuk nomor handphone dari seluruh warga sekolah tersebut.  "Karena masuk tahun ajaran baru akan ada banyak murid baru,"ungkapnya.

Baca Juga:  Viral! Video Siswi Digerayangi Ramai-ramai Teman Kelas

Setelahnya, kepala satuan pendidikan harus mengunduh SPTJM dan mengunggahnya kembali di vervalponsel. data.kemdikbud.go.id untuk jenjang PAUD hingga SMA. Sementara, perguruan tinggi di kuotadikti, kemdikbud.go.id. Update paling lambat dilakukan pada 31 Agustus 2021. "Kami akan menyalurkan bantuan kuota pada setiap tanggal 11 dan 15 di Bulan September, OKtober, dan November. Kuota berlaku 30 hari sejak diterima," jelas mantan bos Gojek tersbeut.

Sementara, mengenai bantuan UKT, Nadiem menjelaskan, bahwa bantuan diberikan at cost sesuai besaran UKT dengan maksimal nilai UKT sebesar RP 2,4 juta per mahasiswa. Apabila UKT lebih besar dari itu, maka selisih menjadi kebijakan dari perguruan tinggi sesuai kondisi mahasiswa.  "Jika lebih besar, itu diskresi perguruan tinggi. Apakah diberikan keringanan, penundaan, pencicilan, atau menghapuskan," paparnya.

Dia menegaskan, bantuan ini diberikan pada mahasiswa aktif. Selain itu, mereka bukan penerima bantuan lainnya seperti KIP-kuliah ataupun bidikmisi.

Untuk bisa mendapatkan bantuan ini, lanjut dia, mahasiswa bisa langsung mendaftar ke pimpinan perguruan tinggi. Setelahnya, pimpinan perguruan tinggi mengajukan ke Kemendikbudristek. Karenanya, ia mendorong perguruan tinggi untuk segera mendata dan mengajukan mahasiswa yang mebutuhkan bantuan ini. Apabila pihak perguruan tinggi tidak mengajukan, sementara ada mahasiswa yang membutuhkan maka pihaknya tak akan ragu memberikan sanksi. Sanksi ini bisa berupa pinalti kinerja pada alokasi anggaran dari pemerintah. "Karena bantuan UKT ini untuk memastikan tidak ada mahasiswa yang putus kuliah karena alasan keuangan," pungkasnya.

Sementara itu Menteri agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan lebih dari 10 juta siswa dan 1,6 juta mahasiswa di bawah naungan Kemenag terdampak pandemi Covid-19. Dia menjelaskan ada sejumlah kebijakan yang dijalankan Kemenag sebagai komitmen untuk mencerdaskan bangsa Indonesia di tengah menurunkan perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga:  Kemendagri Siap Ganti Dokumen Kependudukan yang Hilang dan Rusak

Termasuk pembagian bantuan kuota internet, tahun lalu juga sudah dijalankan oleh Kemenag. "Saya menyambut baik dan mendukung sepenuhnya untuk melanjutkan bantuan kuota internet dan bantuan uang kuliah tunggal 2021," katanya.

Kebijakan ini menurut Yaqut, merupakan komitmen pemerintah memastikan pembelajaran terus berlangsung pada situasi apapun. Dia mengatakan supaya tidak terjadi learning loss akibat anak-anak tidak bisa belajar di kelas, maka pembelajaran online harus lancar. Kucuran bantuan kuota internet merupakan bagian untuk memperlancar kegiatan belajar dan mengajar secara virtual. Selain itu bantuan diskon uang kuliah tunggal (UKT) bisa mencegah terjadinya angka putus kuliah.

Dia mengatakan tahun lalu Kemenag juga sudah menerapkan kebijakan keringanan UKT. Sebanyak 160 ribu lebih mahasiswa di bawah Kemenag memanfaatkan kebijakan tersebut. Anggaran yang disiapkan untuk diskon UKT tahun lalu mencapai Rp54,5 miliar. Selain itu juga ada anggaran paket data internet untuk mahasiswa Rp54,4 miliar.

"Pada tahun anggaran 2021 ini Kemenag mengalokasikan anggaran bantuan paket data internet sebesar Rp470 miliar. Tentu ini angka yang besar," katanya. Tetapi angka tersebut masih di bawah alokasi bantuan internet yang dikelola oleh Kemendikbudristek. Anggaran tersebut siap dikucurkan pada September, Oktober, dan November depan. Kemenag juga mengusulkan tambahan anggaran Rp243 miliar ke Kemenkeu.(dee/mia/wan/jpg)

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari