Minggu, 14 September 2025
spot_img

Realisasi Anggaran Rendah, Firdaus: Pitih Tu Tak Ado

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Baru-baru ini Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengungkapkan realisasi pencairan anggaran Covid-19 masih rendah. Hal ini disebabkan oleh pemerintah daerah (Pemda) yang lamban dalam melakukan pencairan anggaran, termasuk Riau dan Pemko Pekanbaru.

Wali Kota (Wako) Pekanbaru H Firdaus mengaku memang sempat terjadi keterlambatan dalam pencairan anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru. Anggaran yang tak tersedia menjadi alasannya.

Wako Pekanbaru dikonfirmasi, Kamis (29/7), mengakui memang ada keterlambatan. Walaupun dia tak menganggap itu jauh dari waktu yang seharusnya.

“Sebenarnya tidak juga. Memang ada keterlambatan barangkali," jawabnya.

Keterlambatan yang terjadi sambungnya bukan karena kesengajaan ataupun karena kelalaian dalam pengelolaan anggaran.

Baca Juga:  Kelmi: Hentikan Aksi Bully Terhadap Siswa, Sudahi Polemik di Medsos

 "Terlambat itu bukan karena lalai. Tapi melakukan pergeseran (anggaran, red). Pitih tu tak ado (uang itu tidak ada),'’ kata dia.

Pergeseran anggaran untuk mencukupi kebutuhan anggaran penanggulangan Covid-19 dilakukan dengan mengambil anggaran dari kegiatan lain yang sudah direncanakan. "Kita harus menunda pekerjaan lain, kita alihkan," ujarnya.

Pergeseran sempat lama kata dia saat refocusing anggaran pertama kali dilakukan. Setelah itu relatif tepat waktu. "Yang agak lambat itu kita dari refocusing pertama. Kemudian juga ada regulasi yang harus kita perhatikan sehingga tidak bisa langsung pergeseran cair cepat, tidak bisa," urainya.

Kondisi ini sambungnya tak terjadi hanya di Pekanbaru. Namun mayoritas terjadi di kabupaten/kota yang ada di Indonesia. "Ini terjadi di seluruh Indonesia. Ya karena tadi itu, pusing (uang tidak ada, red)," tuturnya.

Baca Juga:  BPPRD Luncurkan Sitanjak

Untuk Kota Pekanbaru, 2021 ini refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 berada di angka sekitar Rp100 miliar. ‘’Total keseluruhan sekitar Rp100 miliar," jelasnya.

Ditambahkannya lagi, pemda seperti Pemko Pekanbaru memang harus putar otak untuk bisa mencukupkan kebutuhan anggaran penanganan Covid-19. "Yang jelas dari pemberitahuan terakhir berapa transfer pusat ke daerah, terakhir berkurang. Itu yang buat pusing, transfer pusat ke daerah turun terus, pendapatan kita karena Covid-19 turun terus, pengeluaran bertambah," bebernya.
 

 

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Baru-baru ini Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengungkapkan realisasi pencairan anggaran Covid-19 masih rendah. Hal ini disebabkan oleh pemerintah daerah (Pemda) yang lamban dalam melakukan pencairan anggaran, termasuk Riau dan Pemko Pekanbaru.

Wali Kota (Wako) Pekanbaru H Firdaus mengaku memang sempat terjadi keterlambatan dalam pencairan anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru. Anggaran yang tak tersedia menjadi alasannya.

Wako Pekanbaru dikonfirmasi, Kamis (29/7), mengakui memang ada keterlambatan. Walaupun dia tak menganggap itu jauh dari waktu yang seharusnya.

“Sebenarnya tidak juga. Memang ada keterlambatan barangkali," jawabnya.

Keterlambatan yang terjadi sambungnya bukan karena kesengajaan ataupun karena kelalaian dalam pengelolaan anggaran.

- Advertisement -
Baca Juga:  Targetkan Bangun MPP Kedua Se-Riau

 "Terlambat itu bukan karena lalai. Tapi melakukan pergeseran (anggaran, red). Pitih tu tak ado (uang itu tidak ada),'’ kata dia.

Pergeseran anggaran untuk mencukupi kebutuhan anggaran penanggulangan Covid-19 dilakukan dengan mengambil anggaran dari kegiatan lain yang sudah direncanakan. "Kita harus menunda pekerjaan lain, kita alihkan," ujarnya.

- Advertisement -

Pergeseran sempat lama kata dia saat refocusing anggaran pertama kali dilakukan. Setelah itu relatif tepat waktu. "Yang agak lambat itu kita dari refocusing pertama. Kemudian juga ada regulasi yang harus kita perhatikan sehingga tidak bisa langsung pergeseran cair cepat, tidak bisa," urainya.

Kondisi ini sambungnya tak terjadi hanya di Pekanbaru. Namun mayoritas terjadi di kabupaten/kota yang ada di Indonesia. "Ini terjadi di seluruh Indonesia. Ya karena tadi itu, pusing (uang tidak ada, red)," tuturnya.

Baca Juga:  Pemprov Kembali Lakukan Pergeseran Anggaran

Untuk Kota Pekanbaru, 2021 ini refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 berada di angka sekitar Rp100 miliar. ‘’Total keseluruhan sekitar Rp100 miliar," jelasnya.

Ditambahkannya lagi, pemda seperti Pemko Pekanbaru memang harus putar otak untuk bisa mencukupkan kebutuhan anggaran penanganan Covid-19. "Yang jelas dari pemberitahuan terakhir berapa transfer pusat ke daerah, terakhir berkurang. Itu yang buat pusing, transfer pusat ke daerah turun terus, pendapatan kita karena Covid-19 turun terus, pengeluaran bertambah," bebernya.
 

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Baru-baru ini Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengungkapkan realisasi pencairan anggaran Covid-19 masih rendah. Hal ini disebabkan oleh pemerintah daerah (Pemda) yang lamban dalam melakukan pencairan anggaran, termasuk Riau dan Pemko Pekanbaru.

Wali Kota (Wako) Pekanbaru H Firdaus mengaku memang sempat terjadi keterlambatan dalam pencairan anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru. Anggaran yang tak tersedia menjadi alasannya.

Wako Pekanbaru dikonfirmasi, Kamis (29/7), mengakui memang ada keterlambatan. Walaupun dia tak menganggap itu jauh dari waktu yang seharusnya.

“Sebenarnya tidak juga. Memang ada keterlambatan barangkali," jawabnya.

Keterlambatan yang terjadi sambungnya bukan karena kesengajaan ataupun karena kelalaian dalam pengelolaan anggaran.

Baca Juga:  Riau Kembali Status Siaga Darurat Karhutla

 "Terlambat itu bukan karena lalai. Tapi melakukan pergeseran (anggaran, red). Pitih tu tak ado (uang itu tidak ada),'’ kata dia.

Pergeseran anggaran untuk mencukupi kebutuhan anggaran penanggulangan Covid-19 dilakukan dengan mengambil anggaran dari kegiatan lain yang sudah direncanakan. "Kita harus menunda pekerjaan lain, kita alihkan," ujarnya.

Pergeseran sempat lama kata dia saat refocusing anggaran pertama kali dilakukan. Setelah itu relatif tepat waktu. "Yang agak lambat itu kita dari refocusing pertama. Kemudian juga ada regulasi yang harus kita perhatikan sehingga tidak bisa langsung pergeseran cair cepat, tidak bisa," urainya.

Kondisi ini sambungnya tak terjadi hanya di Pekanbaru. Namun mayoritas terjadi di kabupaten/kota yang ada di Indonesia. "Ini terjadi di seluruh Indonesia. Ya karena tadi itu, pusing (uang tidak ada, red)," tuturnya.

Baca Juga:  Pasien Positif Melonjak, Riau Tanggap Darurat

Untuk Kota Pekanbaru, 2021 ini refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 berada di angka sekitar Rp100 miliar. ‘’Total keseluruhan sekitar Rp100 miliar," jelasnya.

Ditambahkannya lagi, pemda seperti Pemko Pekanbaru memang harus putar otak untuk bisa mencukupkan kebutuhan anggaran penanganan Covid-19. "Yang jelas dari pemberitahuan terakhir berapa transfer pusat ke daerah, terakhir berkurang. Itu yang buat pusing, transfer pusat ke daerah turun terus, pendapatan kita karena Covid-19 turun terus, pengeluaran bertambah," bebernya.
 

 

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari