Sabtu, 23 November 2024
spot_img

Sekjen Gerindra Minta Kadernya Desak Kepala Daerah Cairkan Insentif Nakes

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta kepada seluruh anggota DPRD Provinsi, kabupaten, dan kota dari Fraksi Gerindra untuk mendesak kepala daerah segera mencairkan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes).

Menurut Muzani, selain untuk memenuhi hak nakes, insentif juga sangat dibutuhkan untuk menjaga semangat dalam pelayanan kesehatan. "Menanyakan perihal kendala pencairan sekaligus membahas bersama-sama percepatan pencairan insentif nakes dengan kepala daerahnya," kata Muzani kepada wartawan, Senin (26/7).

Dia menjelaskan saat ini penyaluran dana insentif bagi nakes masih tersendat lantaran anggaran insentif nakes sebesar Rp8,85 triliun baru terealisasi sebesar Rp2,09 triliun. "Padahal nakes merupakan garda terdepan dalam penanggulangan pandemi Covid-19," lanjutnya. Muzani menyatakan insentif itu adalah hak para nakes dan relawan yang telah bekerja keras tanpa kenal lelah dan bertaruh nyawa atas dasar kemanusiaan.

Baca Juga:  28 Kotak Suara Dibuka Ulang di Rohul

"Insentif nakes merupakan apresiasi atas pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga kesehatan dan rumah sakit selama hampir dua tahun pandemi berjalan, seperti penambahan rumah sakit darurat, tempat tidur hingga relawan. Maka, terlambatnya insentif ini harus direspons segera karena itu merupakan hak nakes," ujarnya. Selain itu, dia juga menyebutkan Gerindra berkomitmen akan terus memperjuangkan apa saja yang menjadi hak nakes. Sebab, nakes merupakan instrumen terdepan dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Gerindra berkomitmen untuk memperjuangkannya. Apalagi pandemi ini belum berakhir, angka penularan dan angka kematian masih cukup tinggi," tutur Muzani.(mcr8/jpnn)

 

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta kepada seluruh anggota DPRD Provinsi, kabupaten, dan kota dari Fraksi Gerindra untuk mendesak kepala daerah segera mencairkan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes).

Menurut Muzani, selain untuk memenuhi hak nakes, insentif juga sangat dibutuhkan untuk menjaga semangat dalam pelayanan kesehatan. "Menanyakan perihal kendala pencairan sekaligus membahas bersama-sama percepatan pencairan insentif nakes dengan kepala daerahnya," kata Muzani kepada wartawan, Senin (26/7).

- Advertisement -

Dia menjelaskan saat ini penyaluran dana insentif bagi nakes masih tersendat lantaran anggaran insentif nakes sebesar Rp8,85 triliun baru terealisasi sebesar Rp2,09 triliun. "Padahal nakes merupakan garda terdepan dalam penanggulangan pandemi Covid-19," lanjutnya. Muzani menyatakan insentif itu adalah hak para nakes dan relawan yang telah bekerja keras tanpa kenal lelah dan bertaruh nyawa atas dasar kemanusiaan.

Baca Juga:  Rapat Pleno Penghitungan Suara 15 PPK di Rohul Tuntas

"Insentif nakes merupakan apresiasi atas pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga kesehatan dan rumah sakit selama hampir dua tahun pandemi berjalan, seperti penambahan rumah sakit darurat, tempat tidur hingga relawan. Maka, terlambatnya insentif ini harus direspons segera karena itu merupakan hak nakes," ujarnya. Selain itu, dia juga menyebutkan Gerindra berkomitmen akan terus memperjuangkan apa saja yang menjadi hak nakes. Sebab, nakes merupakan instrumen terdepan dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

- Advertisement -

"Gerindra berkomitmen untuk memperjuangkannya. Apalagi pandemi ini belum berakhir, angka penularan dan angka kematian masih cukup tinggi," tutur Muzani.(mcr8/jpnn)

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img
spot_img
spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari