PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Kemunculan Badan Usaha Milik Adat (BUMA) yang dicetuskan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau untuk mengelola Blok Rokan mendapat sorotan banyak pihak. Bahkan tidak sedikit yang mempertanyakan posisi BUMA dalam mengelola aset negara tersebut. Salah satunya datang dari beberapa anggota DPRD Riau. Dimulai dari Ketua Komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi. Politisi PPP ini bahkan mengaku belum tahu, apa sebetulnya visi dan misi BUMA.
"Katanya mengangkat batang terendam, saya sepakat. Sekarang kita bicara PAD atau person? Kalau BUMA yang dimajukan, Pemda Riau punya saham di sana atau tidak? Kalau dia punya saham di sana berarti ada PAD. Ketika pemda tidak punya saham, saya tidak tahu caranya nanti BUMA bagaimana memberikan kontribusi ke Pemda Riau," ujar Husaimi kepada Riau Pos, Senin (15/2).
Menurut dia, dalam persoalan Blok Rokan ini, kepentingan antara pendapatan daerah dengan pendapatan personal harus dipisahkan. Begitu juga bila memang BUMA yang dimaksud memberikan keuntungan untuk lembaga adat.
"Kalau bicara LAM, LAM dapat apa? Riau dapat apa? Sehingga tidak terjadi persepsi yang macam-macam. Kalau B to B murni bisnis. Harus terpisah. Dengan LAM yang memakai pihak ketiga, kan BUMA kan itu yang dikedepankan. Mau ndak dia bekerja sama dengan BUMD Riau? Kalau bicara SDM, kenapa tidak orang Riau dipakai? Kenapa nggak perusahaan Riau dipakai. Jangan bicara ini, nanti tujuannya lain," pungkasnya.
Pertanyaan yang sama juga dilontarkan anggota Komisi II Marwan Yohanis yang membidangi perindustrian dan perdagangan. Marwan justru khawatir, pengelolaan oleh BUMA justru mendatang mudarat terhadap apa yang telah diperjuangkan. Karena menurut dia, segala sesuatu yang tidak ditangani oleh bukan ahlinya, akan sangat sulit untuk dijalankan.
"Harus tetap kompak. Jangan hanya memperjuangkannya saja yang bersama, setelah berjalan jadi masing-masing, hasilnya membawa mudarat bukan manfaat. Saya bangga semuanya memberikan kontribusi pemikiran. Hanya saja selalu kita mendengar letakkanlah sesuatu pada tempatnya dan berikanlah tugas itu pada ahlinya," pungkas Marwan.
Ia menambahkan, jika pengelolaan saham sebesar 39 persen itu memang bakal dikelola oleh BUMA, ia hanya berpesan agar BUMA benar-benar sebuah badan usaha yang profesional serta memenuhi segala aspek dalam pengelolaan Blok Rokan. Seperti aspek legalitas dan aspek profesionalitas.
Di sisi lain Wakil Ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti belum mengetahui sama sekali tentang keberadaan BUMA. Karena selama ini BUMA sendiri belum pernah disosialisasikan hingga ke kalangan dewan. Termasuk juga dilakukan pembahasan secara kelembagaan. Ia justru berpendapat akan sangat tidak elok bila sebuah lembaga dijadikan organisasi bisnis.
"Artinya begini, kalau LAM, kalau atas lembaga kan bisnis kan tak baik, tak elok. Kalau lembaga ini memperjuangkan untuk anak kemenakannya putra-putri Melayu yang ada di Bumi Lancang Kuning itu sangat elok sekali. Tapi kalau atas nama LAM, LAM itu tentu suatu lembaga yang harus mengayomi. Misal anak kemenakan berjuang untuk bekerja kemudian turut diperjuangkan LAM, itu baru sangat baik," imbuhnya.
Diketahui sebelumnya, LAM Riau mengadakan kegiatan syukuran bertempat di Balai Adat Melayu Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru, Sabtu (13/2). Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau Datuk Syahril Abu Bakar mengatakan, syukuran tersebut dilaksanakan karena keinginan masyarakat Riau, masyarakat adat Riau untuk ikut serta bersama pihak Pertamina dalam memiliki saham Blok Rokan, mendapatkan respons yang baik. "Alhamdulillah keinginan untuk ikut mengelola Blok Rokan melalui kepemilikan saham diperkenankan. Baik oleh Bapak Presiden maupun pihak DPR RI melalui Komisi VII," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, pihak DPR RI melalui Panja Migas juga akan memfasilitasi LAMR melalui BUMA dengan PT Pertamina, SKK Migas dan PT PGN. Dalam pertemuan itu, akan dibahas mengenai keinginan LAMR terkait kepemilikan saham di Blok Rokan.(nda)
